PROKAL.co, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mendorong Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) segera menjalankan kegiatan usaha secara nyata. Keberhasilan koperasi tidak cukup hanya ditandai dengan terbentuknya kelembagaan dan terpenuhinya administrasi, tetapi harus mampu menghasilkan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Tohar, saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Pengurus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih se-Kabupaten PPU Tahun 2026 di Aula Lantai III Kantor Bupati PPU, Rabu (4/11/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (KUKM Perindag) PPU tersebut diikuti para pengurus dan pengawas KDKMP dari seluruh wilayah Kabupaten PPU.
Dalam arahannya, Tohar mengatakan Koperasi Merah Putih memiliki tujuan besar untuk membangun ekosistem perekonomian dari tingkat bawah sekaligus menggerakkan potensi ekonomi masyarakat desa dan kelurahan.
Karena itu, para pengurus dituntut memiliki kesiapan dan kesungguhan dalam menerjemahkan tujuan tersebut menjadi kegiatan usaha yang produktif dan berkelanjutan.
“Yang paling penting sekarang adalah bagaimana mengisi kapasitas para pengurus dengan pengetahuan dan keterampilan, sehingga koperasi yang sudah terbentuk ini dapat segera beroperasi dan menjalankan unit-unit usahanya,” ungkapnya.
Tohar menjelaskan, pengelolaan koperasi harus diawali dengan perencanaan usaha yang matang. Pengurus perlu memahami potensi dan karakteristik wilayah masing-masing agar unit usaha yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta memiliki peluang untuk berkembang.
Selain perencanaan usaha, pemahaman mengenai kelembagaan juga menjadi perhatian. Pengurus, pengawas, dan anggota koperasi harus mengetahui tugas, fungsi, serta tanggung jawab masing-masing.
Kemampuan manajerial dalam mengoordinasikan berbagai latar belakang dan karakter pengurus juga diperlukan agar seluruh unsur koperasi dapat bekerja secara terarah untuk mencapai tujuan bersama.
Lebih lanjut, Tohar menyoroti pentingnya menentukan jenis usaha sekaligus memastikan ketersediaan rantai pasok atau pemasok barang. Koperasi harus memiliki perhitungan yang jelas mengenai sumber pasokan, harga yang kompetitif, serta peluang pasar agar kegiatan usaha dapat berjalan secara efektif.
Di sisi lain, fungsi pengawasan dan pengendalian juga harus dijalankan secara optimal. Pengawas diharapkan tidak hanya melakukan evaluasi setelah kegiatan berlangsung, tetapi turut mengidentifikasi dan mengoreksi kekurangan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan usaha.
“Hal yang kita kelola ini bukan hanya usaha, tetapi juga kepercayaan. Karena itu, diperlukan sikap kehati-hatian, transparansi, dan tanggung jawab dalam setiap pengambilan keputusan maupun pengelolaan sumber daya koperasi,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas KUKM Perindag PPU, M. Yusuf Basra, menyampaikan bahwa Bimtek tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman pengurus mengenai kelembagaan dan tata kelola koperasi, administrasi dan keuangan, serta tugas dan tanggung jawab pengurus maupun pengawas.
Ia berharap materi yang diberikan dapat diterapkan dalam pengelolaan koperasi di masing-masing desa dan kelurahan. Dengan peningkatan kapasitas tersebut, KDKMP di PPU diharapkan tidak hanya terbentuk secara kelembagaan, tetapi juga mampu beroperasi secara nyata, produktif, dan mandiri.
Melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia, Pemkab PPU berharap koperasi dapat berkembang menjadi salah satu penggerak perekonomian masyarakat sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi desa dan kelurahan. (bs/adv)
Editor : Wawan