PROKAL.co, BALIKPAPAN–Penertiban pengamen di sejumlah persimpangan lampu merah di Kota Balikpapan menghadapi persoalan berulang. Sejumlah pengamen yang pernah diamankan dan diserahkan, untuk mendapatkan pembinaan justru kembali beraktivitas di lokasi yang sama.
Kondisi ini menjadi tantangan bagi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Balikpapan dalam menegakkan ketertiban umum. Sebab, penindakan yang dilakukan belum sepenuhnya memberikan efek jera bagi para pelanggar.
Kepala Satpol PP Kota Balikpapan, Boedi Liliono, mengungkapkan pengamen yang terjaring penertiban bukan hanya sekali diamankan. Bahkan, beberapa di antaranya merupakan orang yang sama yang kembali mengulangi aktivitas tersebut setelah mendapatkan pembinaan.
“Banyak sudah dan itu-itu juga, terkadang orang yang sama kembali mengulangi perbuatannya,” kata Boedi, Kamis (12/11/2026).
Menurutnya, penanganan pengamen tidak sepenuhnya berada di bawah kewenangan Satpol PP. Setelah diamankan, mereka diserahkan kepada Dinas Sosial (Dinsos) Kota Balikpapan untuk mendapatkan pembinaan lebih lanjut. “Yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan adalah Dinsos, bukan kami,” jelasnya.
Di sisi lain, Satpol PP tetap mengintensifkan pengawasan di hampir seluruh persimpangan lampu merah. Petugas ditempatkan secara bergantian melalui pembagian jadwal kerja, mulai pagi hingga malam hari.
Namun, pola pengawasan dengan sistem pergantian shift tersebut masih memiliki celah. Boedi menduga sejumlah pengamen memanfaatkan waktu pergantian petugas untuk kembali menjalankan aktivitasnya.
“Sudah ada jadwal tugas. Ada petugas yang bertugas pagi sampai siang, kemudian siang sampai malam. Nah, mungkin di sela-sela pergantian shift itu mereka bisa mencari celah untuk beraktivitas,” ungkapnya.
Boedi juga mengakui kewenangan Satpol PP dalam memberikan sanksi terhadap pengamen yang berulang kali melanggar masih terbatas. Pihaknya tidak memiliki kewenangan melakukan penahanan badan.
Penindakan yang memungkinkan dilakukan adalah melalui mekanisme Tindak Pidana Ringan (Tipiring). Namun, sanksi yang diberikan umumnya berupa denda dan setelah proses tersebut selesai, pelanggar dapat kembali dilepaskan.
“Kalau memang memungkinkan, kami kenakan Tipiring. Itu pun paling hanya denda. Setelah itu dikeluarkan lagi. Kami juga tidak bisa melakukan penahanan badan, karena yang memiliki kewenangan pembinaan adalah Dinsos, bukan kami,” terangnya.
Persoalan ini menunjukkan bahwa penertiban di persimpangan lampu merah tidak cukup hanya mengandalkan patroli dan pengamanan. Koordinasi penanganan serta pembinaan lanjutan terhadap pengamen yang berulang kali terjaring menjadi bagian penting agar aktivitas serupa tidak terus terulang. (Adv Diskominfo Balikpapan)
Editor : Wawan