PROKAL.co, BALIKPAPAN – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mengingatkan pemerintah desa agar semakin cermat dalam merencanakan dan melaksanakan pengadaan barang dan jasa. Pasalnya, alokasi Dana Desa (DD) untuk PPU pada 2027 diproyeksikan turun signifikan, dari sekitar Rp25 miliar menjadi Rp9 miliar.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Tohar, saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Mekanisme dan Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Desa, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Ballroom Mahakam A Lantai 3 Swiss-Belhotel Balikpapan itu diikuti 88 peserta. Mereka terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan (kaur), dan kepala seksi (kasi) yang membidangi pengadaan barang dan jasa dari empat kecamatan di PPU.
Dalam arahannya, Tohar menegaskan bahwa setiap pengadaan barang dan jasa harus didasarkan pada perencanaan matang serta mengacu pada dokumen anggaran yang telah ditetapkan.
Dia mengingatkan agar pemerintah desa tidak melakukan pengadaan terlebih dahulu, kemudian baru menyesuaikan anggarannya. Seluruh kebutuhan harus direncanakan sejak awal agar pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan.
“Jangan sampai pengadaan barang dan jasa dilaksanakan tanpa terlebih dahulu tercantum dalam dokumen anggaran. Perencanaan harus disiapkan sejak awal, bukan barangnya diadakan terlebih dahulu kemudian baru disesuaikan,” tegasnya.
Tohar menjelaskan, pengadaan barang dan jasa merupakan bagian dari pelaksanaan rencana pembangunan desa yang telah dituangkan dalam dokumen perencanaan, mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), hingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
Karena itu, kepala desa dan perangkatnya harus memahami keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian, setiap belanja desa benar-benar sesuai kebutuhan serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dia juga mengingatkan besarnya tanggung jawab kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa. Setiap perintah pencairan anggaran harus didukung bukti administrasi dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan yang memadai, termasuk perkembangan pekerjaan serta kelengkapan dokumen dari penyedia barang dan jasa.
Menurut Tohar, proses konfirmasi dan pengujian yang dilakukan bendahara terhadap perintah pencairan anggaran merupakan bagian dari mekanisme pengawasan. Hal tersebut tidak seharusnya dianggap sebagai hambatan dalam pelaksanaan kegiatan.
“Pastikan kegiatan terdokumentasi dengan baik, mulai dari perencanaannya, pelaksanaannya hingga progres pekerjaannya. Dokumentasi ini penting sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program maupun pembayaran kepada penyedia jasa,” ujarnya.
Di sisi lain, Tohar menyoroti keterbatasan kapasitas fiskal daerah yang turut berdampak pada kemampuan pembiayaan pembangunan desa. Alokasi Dana Desa PPU pada 2027 diperkirakan hanya sekitar Rp9 miliar, turun dari sebelumnya sekitar Rp25 miliar.
Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah desa diminta memperkuat skala prioritas serta menerapkan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam setiap perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan.
“Pendekatan skala prioritas, efisiensi, dan efektivitas menjadi penting. Kita harus memastikan setiap program dan kegiatan benar-benar memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) PPU, Tita Deritayati, mengatakan bimtek tersebut merupakan bagian dari upaya pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa agar mampu melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain memperdalam pengetahuan dan kompetensi aparatur, kegiatan ini juga bertujuan memberikan pemahaman mengenai tahapan pengadaan, meningkatkan kemampuan mengidentifikasi serta memitigasi risiko kesalahan administrasi, dan memperkuat komitmen terhadap tata kelola pemerintahan desa yang tertib, efektif, efisien, transparan, serta akuntabel.
Melalui bimtek tersebut, Pemkab PPU berharap aparatur desa semakin memahami mekanisme pengadaan barang dan jasa secara menyeluruh. Dengan demikian, risiko kesalahan administrasi dapat diminimalkan, penggunaan anggaran lebih akuntabel, dan pembangunan desa tetap berjalan tepat sasaran meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran. (bs/adv)
Editor : Wawan