PROKAL.co, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) mendorong 39 perusahaan yang beroperasi di wilayahnya untuk menyelaraskan program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) atau Corporate Social Responsibility (CSR) dengan prioritas pembangunan daerah pada 2027.
Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Forum TJSL yang dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Tohar, di Hotel Ika, Kelurahan Petung, Rabu (11/11/2026).
Kegiatan ini dihadiri Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Adi Saputro, perwakilan Kejaksaan Negeri PPU, Inspektorat, organisasi masyarakat Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI), serta pimpinan dari 39 perusahaan di Kabupaten PPU.
Dalam arahannya, Tohar menegaskan bahwa pelaksanaan CSR bukan sekadar bentuk kepedulian atau belas kasihan perusahaan kepada masyarakat. Menurutnya, TJSL merupakan kewajiban yang harus menjadi bagian dari perencanaan dan penganggaran perusahaan.
"Saya mengingatkan kembali, CSR bukan belas kasihan melainkan bagian dari kewajiban. Ketika ini merupakan kewajiban, maka hal tersebut termasuk dalam bisnis anggaran perusahaan atau Rencana Kerja Anggaran Perusahaan. Seluruh manajemen pasti paham dan ini akan menjadi pembahasan dalam setiap tahapan penyusunan perencanaan untuk tahun yang akan datang," ujar Tohar.
Dia juga menekankan pentingnya menyelaraskan program pembangunan daerah dengan alokasi CSR perusahaan untuk tahun anggaran 2027.
Pemkab PPU sebelumnya telah menyampaikan daftar panjang (long list) program pembangunan kepada perusahaan. Daftar tersebut selanjutnya akan diseleksi menjadi daftar prioritas (short list) dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran masing-masing perusahaan.
Tohar berharap, melalui koordinasi tersebut, setiap perusahaan dapat menentukan bentuk kontribusi yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah dan kapasitas yang dimiliki.
"Kita tutup buku 2026 sampai dengan Desember nanti. Andaikan di 2027 kita telah mampu mengkoneksikan ini, maka tanpa terkecuali seluruh perusahaan akan memiliki nama dan dapat mengibarkan bendera masing-masing untuk berkontribusi dan berpartisipasi nyata dalam kegiatan pembangunan," tambahnya.
Sementara itu, Ketua Forum TJSL PPU, Abdul Rasyid, meminta seluruh pimpinan perusahaan memanfaatkan forum tersebut sebagai sarana komunikasi sekaligus pertanggungjawaban atas program sosial yang telah dilaksanakan.
Menurutnya, forum tidak boleh hanya menjadi kegiatan seremonial. Perusahaan perlu menyampaikan program CSR yang telah berjalan maupun rencana kegiatan berikutnya sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab kepada masyarakat.
"Forum ini bukan hanya sekadar seremoni. Bapak-Ibu harus memanfaatkan forum ini untuk menjelaskan program apa saja yang sudah dilaksanakan sebagaimana amanat undang-undang untuk mengambil peran dalam kegiatan kemasyarakatan dalam bentuk CSR," tegas Abdul Rasyid.
Salah satu agenda yang turut menjadi perhatian adalah optimalisasi Website TJSL sebagai sarana pelaporan kegiatan perusahaan. Melalui sistem digital tersebut, perusahaan diharapkan dapat menyampaikan laporan secara berkala setiap triwulan, mulai Triwulan I hingga Triwulan IV.
Penggunaan platform digital ini diharapkan mempermudah proses pelaporan sekaligus mengurangi ketergantungan pada penyampaian dokumen secara konvensional melalui berkas digital maupun cetak.
Meski demikian, Forum TJSL tetap membuka ruang bagi perusahaan untuk menyampaikan laporan secara langsung kepada sektor perekonomian guna memastikan transparansi pelaksanaan program.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemkab PPU berharap perusahaan dapat mengevaluasi realisasi program hingga akhir 2026 dan menyusun rencana CSR 2027 yang lebih terarah. Sinkronisasi tersebut diharapkan memperkuat kontribusi dunia usaha terhadap pembangunan daerah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban program. (bs/adv)
Editor : Wawan