Oleh: Cindy Permatasari
Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman
Tulisan ini bertujuan memberikan pandangan hukum melalui penalaran dan analisis terhadap kasus kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kota Balikpapan berdasarkan fakta dan regulasi yang berlaku.
Kelangkaan BBM mulai terjadi pada Minggu, 18 Mei 2025, ketika pasokan BBM jenis Pertamax dan Pertamax Turbo mulai menipis di berbagai SPBU. Berdasarkan laporan resmi dari PT Pertamina Patra Niaga, penyebab utama kelangkaan ini adalah gangguan pada kualitas produksi kilang, yang membuat distribusi BBM tertunda karena harus melalui uji mutu tambahan sebelum disalurkan ke konsumen (DetikFinance, 2025). Keterlambatan pasokan menyebabkan kekosongan BBM di hampir seluruh SPBU, memicu antrean panjang kendaraan bermotor, dan menimbulkan keresahan publik.
Pemerintah Kota Balikpapan menyampaikan bahwa salah satu penyebab dari keterbatasan distribusi adalah minimnya jumlah SPBU. Saat ini, kota ini hanya memiliki 14 SPBU, jauh lebih sedikit dibandingkan Kota Samarinda yang memiliki 34 SPBU, padahal kedua kota tersebut berada dalam provinsi yang sama dan memiliki tingkat aktivitas ekonomi yang tinggi. Ketimpangan infrastruktur ini mengakibatkan ketidakmerataan distribusi BBM, yang secara langsung berdampak pada keterbatasan akses energi oleh warga kota Balikpapan.
Kritik terhadap Respon Pemerintah dan Ironi Kota Minyak
Respon Pemerintah Kota Balikpapan yang cenderung menyederhanakan persoalan ini semata-mata sebagai akibat kurangnya jumlah SPBU menunjukkan pengabaian terhadap aspek-aspek krusial lainnya, seperti sistem distribusi, cadangan stok strategis, dan logistik BBM. Hal ini menjadi ironi mengingat Balikpapan adalah kota dengan sejarah panjang sebagai pusat industri migas nasional, bahkan menjadi lokasi kilang Pertamina Refinery Unit (RU) V, salah satu kilang terbesar di Indonesia.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius: mengapa kota penghasil dan pemroses BBM justru mengalami kelangkaan pasokan di tingkat konsumen lokal? Secara logika, masyarakat Balikpapan seharusnya menikmati akses energi yang lebih terjamin dibandingkan daerah lain. Namun, realitas di lapangan menunjukkan sebaliknya, yang mencerminkan ketimpangan struktural dan ketidakadilan energi. Sebagai kota penghasil minyak, sudah seharusnya warga dapat menikmati akses energi yang adil, merata, dan berkelanjutan.
Dalam kondisi darurat, Balikpapan memperoleh pasokan tambahan dari Kota Samarinda, yang meski membantu meredam tekanan sesaat, tidak dapat dianggap sebagai solusi substantif atas akar permasalahan. Peristiwa ini semestinya menjadi peringatan serius bagi para pemangku kepentingan akan lemahnya struktur sistem distribusi energi yang ada. Hal ini menuntut evaluasi menyeluruh dan reformasi sistem distribusi BBM agar lebih adil, adaptif, dan responsif terhadap perubahan kebutuhan masyarakat, sehingga kejadian serupa dapat dicegah di masa mendatang. Oleh sebab itu, langkah-langkah preventif terhadap potensi terulangnya kejadian serupa, baik dalam waktu dekat maupun di masa depan, merupakan kewajiban hukum dan moral yang tidak dapat diabaikan.
Analisis Hukum dan Kegagalan Tata Kelola
Peristiwa ini tidak semata-mata merupakan kesalahan teknis, melainkan cerminan dari kegagalan struktural dalam tata kelola distribusi energi dan kegagalan negara dalam menjamin hak dasar masyarakat. Dalam perspektif hukum, kegagalan ini dapat ditinjau dari:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang menyatakan bahwa “Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”. Ketika kebutuhan dasar seperti BBM tidak dapat diakses secara merata dan berkelanjutan, maka terdapat indikasi kegagalan sistemik dalam memenuhi hak-hak publik.
Kelangkaan BBM yang menyebabkan antrean panjang dan kelumpuhan aktivitas ekonomi di Balikpapan menjadi semakin paradoksal mengingat posisinya sebagai pusat industri energi nasional. Ketidaktercukupannya jumlah SPBU dan tidak optimalnya sistem distribusi menimbulkan pertanyaan serius mengenai tata kelola energi dan arah kebijakan publik.
2. Dalam asas lex specialis derogat legi generali, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) bertindak sebagai lex specialis yang mewajibkan negara menjamin ketersediaan dan distribusi energi nasional secara adil dan merata. Apabila distribusi BBM di kota penghasil minyak pun gagal terpenuhi, maka terdapat dugaan kuat atas kegagalan negara dalam menjalankan amanat hukum tersebut.
3. Undang-Undang Migas Pasal 3 huruf c menyatakan bahwa “Kegiatan usaha minyak dan gas bumi diselenggarakan untuk menjamin pemanfaatan sumber daya secara efisien dan berkelanjutan, serta memperoleh nilai tambah yang maksimal bagi perekonomian nasional”.
Kenyataan bahwa warga Balikpapan harus menghadapi antrean panjang, pengeluaran tambahan, serta dampak sosial akibat kelangkaan BBM membuktikan bahwa tujuan tersebut tidak tercapai. Dalam kerangka keadilan distributif, terdapat ketimpangan struktural yang tidak selaras dengan status Balikpapan sebagai daerah produsen energi.
4. Secara yuridis, Pertamina sebagai BUMN yang bertanggung jawab dalam sektor hilir migas memiliki kewajiban hukum untuk menjamin terselenggaranya distribusi BBM secara baik dan berkelanjutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU Migas: “Pemerintah menyelenggarakan pengusahaan kegiatan usaha hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melalui badan usaha milik negara”. Jika perbandingan jumlah SPBU antara Balikpapan dan Samarinda sangat timpang, maka distribusi energi yang adil dan rasional tidak terpenuhi, dan hal ini membuka ruang evaluasi kebijakan serta tindakan korektif dari negara.
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 4 yang menjamin hak atas kenyamanan, keamanan, dan keberlangsungan akses terhadap barang dan/atau jasa. BBM sebagai barang strategis yang menopang aktivitas masyarakat harus dipastikan ketersediaannya secara memadai. Ketika BBM tidak tersedia secara cukup, maka pelanggaran terhadap hak-hak konsumen telah terjadi.
6. Dalam kerangka konstitusional, Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Jika distribusi BBM gagal memenuhi kebutuhan rakyat di daerah penghasil, maka prinsip ini telah dilanggar.
Kewajiban Pemerintah Daerah dan Dasar Gugatan Hukum
Pemerintah daerah juga memikul tanggung jawab administratif dalam perencanaan energi daerah. Tidak adanya kebijakan strategis seperti penambahan SPBU, peningkatan distribusi, atau penyediaan cadangan stok menunjukkan kelalaian administratif, yang secara hukum dapat dijadikan dasar gugatan warga melalui citizen lawsuit atau class action.
Berdasarkan uraian di atas, kelangkaan BBM di Kota Balikpapan bukan sekadar persoalan teknis, tetapi mencerminkan kegagalan struktural dalam tata kelola distribusi energi dan pelayanan publik. Pemerintah daerah dan badan usaha terkait memikul tanggung jawab hukum dan konstitusional untuk menjamin distribusi BBM secara adil, transparan, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret sebagai berikut:
1. Penambahan jumlah SPBU secara proporsional sesuai dengan kepadatan penduduk dan kendaraan.
2. Evaluasi dan reformasi sistem distribusi BBM agar lebih adil, adaptif, dan tanggap terhadap dinamika kebutuhan masyarakat.
3. Penyusunan kebijakan energi daerah yang bersifat jangka panjang dan preventif.
4. Peningkatan akuntabilitas Pertamina dan Pemkot Balikpapan melalui pengawasan eksternal yang melibatkan partisipasi publik.
Apabila kegagalan ini terus berulang tanpa evaluasi menyeluruh dan perbaikan sistemik, maka gugatan hukum oleh masyarakat terdampak bukan hanya sah secara hukum, tetapi juga perlu untuk memastikan akuntabilitas negara dan korporasi dalam menjamin pelayanan publik yang responsif, adil, dan selaras dengan prinsip negara kesejahteraan.
Legal opini ini diharapkan dapat menjadi dasar refleksi sekaligus pemicu tindakan nyata menuju keadilan energi yang sesungguhnya bagi warga Balikpapan. (*)
Editor : Indra Zakaria