BALIKPAPAN – Maraknya praktik prostitusi di sekitar wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi sorotan sejumlah pihak. Sosiolog Universitas Mulawarman (Unmul), Sri Murlianti, menyebut fenomena ini sebagai konsekuensi sosiologis dari percepatan pembangunan dan meningkatnya jumlah penduduk pendatang di kawasan tersebut.
"Prostitusi bukan hal baru. Sejak dahulu, praktik ini selalu muncul di wilayah yang mengalami pertumbuhan cepat, terutama ketika ada lonjakan pendatang tanpa kontrol sosial yang kuat," kata Sri.
Praktik prostitusi yang dimaksud terjadi di sekitar Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, tepatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mencatat, dalam dua tahun terakhir, lebih dari 70 perempuan pekerja seks komersial (PSK) telah ditindak di wilayah Sepaku.
Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP PPU, Rakhmadi, mengonfirmasi bahwa razia kerap dilakukan, terutama di guest house sekitar kawasan pembangunan IKN.
Menurut Sri, meningkatnya permintaan terhadap jasa prostitusi tak lepas dari kedatangan ribuan pendatang, mayoritas laki-laki dewasa yang bekerja tanpa membawa serta pasangan atau keluarga mereka. "Hasrat seksual itu naluriah. Ketika pengawasan sosial dan keluarga melemah, peluang praktik prostitusi menjadi lebih besar," ujarnya.
Sebelum pembangunan IKN dimulai, praktik serupa sebenarnya sudah ada. Namun karena jumlah penduduk masih sedikit dan ikatan sosial lebih kuat, praktik tersebut relatif terkendali.
Sri mengungkapkan bahwa prostitusi di sekitar IKN bukan lagi sekadar aktivitas individu. Ia menduga kuat adanya industri jasa terorganisir di balik praktik tersebut. "Ini bukan hanya soal 'perempuan nakal'. Ada struktur bisnis yang melibatkan perekrutan, pelatihan, dan sistem kerja mirip kontrak. Bahkan para pelaku kerap berpindah-pindah mengikuti permintaan," jelasnya.
Ia mencontohkan beberapa titik di Kaltim seperti Sekambing, KM 24 poros Samarinda–Bontang, dan KM 13 arah Samarinda–Balikpapan sebagai wilayah dengan pola pergerakan PSK yang menyerupai sistem kerja migran.
Menjawab isu yang mengemuka soal kemungkinan dibuatnya lokalisasi resmi, Sri mengaku tidak sepenuhnya setuju. Namun secara teori, langkah tersebut bisa menjadi alternatif realistis dibanding membiarkan praktik liar berkembang tanpa pengawasan.
"Kalau dibiarkan, risikonya lebih besar. Tapi kalau dilokalisasi, bisa diatur dengan ketat: dari usia, akses, hingga sistem kesehatan. Anak-anak dan masyarakat umum tentu harus dilindungi dari akses ke wilayah tersebut," tambahnya.
Ia menegaskan bahwa solusi penanganan prostitusi tidak bisa hanya berfokus pada aspek hukum. Pemerintah perlu lebih aktif membangun sumber daya manusia, bukan sekadar infrastruktur fisik. (*)
Editor : Indra Zakaria