BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan mulai mengambil langkah tegas untuk mengendalikan tingginya biaya listrik Penerangan Jalan Umum (PJU). Melalui Dinas Perhubungan (Dishub), pemerintah kini melakukan pembenahan mekanisme pembayaran yang selama ini dinilai kurang efisien.
Selama ini, pembayaran listrik PJU di Balikpapan didominasi oleh sistem lumpsum atau estimasi. Dengan sistem tersebut, tagihan tetap dibayarkan berdasarkan perkiraan jumlah lampu, bukan berdasarkan konsumsi listrik yang sebenarnya digunakan. Kondisi ini membuat tagihan listrik PJU membengkak hingga mencapai sekitar Rp2,7 miliar setiap bulannya.
Kepala Dishub Kota Balikpapan, Muhammad Fadli Pathurrahman, menyatakan bahwa pihaknya kini menggandeng PLN UP3 Balikpapan untuk menerapkan sistem meterisasi. Tujuannya agar setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah daerah sesuai dengan daya listrik yang dikonsumsi secara riil.
"Kami melihat ada potensi pemborosan anggaran. Selama ini beberapa ID pelanggan PJU dibayar secara lumpsum, sehingga tidak mencerminkan pemakaian sebenarnya. Angka Rp2,7 miliar per bulan ini perlu diteliti lebih lanjut agar transparan dan dapat dipertanggungjawabkan," kata Fadli.
Berdasarkan hasil pemetaan awal, terdeteksi ada delapan ID pelanggan PJU yang memiliki tagihan besar. Untuk mengatasinya, tim gabungan dari Dishub dan PLN kini mulai melakukan survei lapangan guna memverifikasi titik-titik PJU agar data fisik dan administrasi sinkron, sehingga risiko tagihan ganda atau lonjakan biaya yang tak terukur bisa dihindari.
Setelah proses verifikasi tuntas, tahap berikutnya adalah pemasangan meter listrik di setiap jaringan PJU. Dengan adanya alat ukur yang pasti, tagihan ke depan akan dihitung berdasarkan angka pemakaian nyata yang tertera pada meteran.
Fadli menekankan bahwa hasil dari efisiensi anggaran ini nantinya akan dikembalikan untuk kepentingan masyarakat. Jika beban tagihan bisa ditekan, kelebihan anggaran dapat dialihkan untuk biaya perawatan lampu yang rusak atau pengadaan PJU baru di wilayah-wilayah yang saat ini masih gelap.
"Dengan anggaran yang tertib dan efisien, pelayanan kepada masyarakat dalam hal penerangan jalan akan semakin optimal dan berkelanjutan," tutupnya.(*)
Editor : Indra Zakaria