Krisis Fasilitas dan Guru di Pedalaman Kaltim, DPRD Desak Pemprov Prioritaskan Anggaran Pendidikan

SAMARINDA — Upaya pemerataan pendidikan di Kalimantan Timur (Kaltim) masih terganjal persoalan klasik berupa keterbatasan infrastruktur sekolah dan minimnya tenaga pengajar. Kondisi paling memprihatinkan terjadi di wilayah pedalaman dan kawasan perbatasan, khususnya di sejumlah kecamatan di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) seperti Busang, Sandaran, dan Merancang.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agus Aras, menilai pemenuhan layanan pendidikan di provinsi ini belum berjalan optimal secara menyeluruh. Masyarakat di daerah terpencil masih kesulitan mengakses fasilitas belajar yang layak akibat kurangnya sarana fisik maupun jumlah guru yang belum mencukupi kebutuhan di lapangan.
Menurut Agus, kawasan yang berbatasan langsung dengan kabupaten lain menjadi titik paling rentan yang membutuhkan intervensi segera. Ia mencontohkan kondisi di wilayah Busang, Kutim, serta kawasan Merancang yang berbatasan dengan Kabupaten Kutai Barat (Kubar), di mana sarana pendidikannya masih sangat minim. Persoalan serupa juga ditemukan di beberapa titik di Kabupaten Berau hingga Kota Bontang.
Menyikapi ketimpangan tersebut, Komisi IV DPRD Kaltim telah menjalin komunikasi intensif dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim agar pemenuhan kebutuhan pendidikan di daerah terluar masuk dalam prioritas perencanaan pembangunan. Fokus utama yang didorong mencakup pembangunan unit sekolah baru untuk jenjang SMA, SMK, dan Sekolah Luar Biasa (SLB), sekaligus pemerataan distribusi tenaga pendidik.
Langkah awal menuju perluasan akses pendidikan sebenarnya mulai terlihat melalui kesiapan lahan dari pemerintah kabupaten setempat. Di Kabupaten Kutai Timur, lahan telah resmi dihibahkan untuk rencana pembangunan SMA Negeri 3 Sangatta Utara dan SMA Negeri 2 Sangatta Selatan. Sementara di Kabupaten Berau, pemerintah daerah juga telah menyiapkan rencana pembangunan untuk SMA Negeri 16 dan SMA Negeri 17.
Kendati lahan telah tersedia untuk menambah daya tampung siswa, realisasi pembangunan fisik tetap bergantung pada ketersediaan dana dari tingkat provinsi. Oleh karena itu, Agus menegaskan bahwa pihaknya di Komisi IV akan mengawal penuh pembahasan anggaran agar alokasi dana pendidikan benar-benar berpihak pada wilayah pedalaman dan perbatasan, sehingga harapan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang setara dapat segera terwujud. (adv/dprdkaltim)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




