BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan menunjukkan sikap kooperatif dalam menanggapi aksi unjuk rasa yang digelar Aliansi Balikpapan Melawan (Bakwan) di depan Kantor Wali Kota, Senin (9/2/2026). Sebagai bentuk keterbukaan terhadap aspirasi publik, pejabat pemerintah turun langsung menemui massa untuk berdialog dan memberikan klarifikasi terkait poin-poin tuntutan yang disampaikan.
Asisten I Sekretariat Daerah Kota Balikpapan, Zulkifli, yang hadir mewakili pemerintah kota, menegaskan bahwa seluruh masukan dari mahasiswa dan masyarakat akan ditampung untuk kemudian dikaji sesuai mekanisme serta kewenangan daerah. Ia menyampaikan bahwa kritik konstruktif sangat diperlukan, namun masyarakat juga perlu memahami adanya tahapan birokrasi, proses penganggaran, hingga perlunya persetujuan DPRD dalam setiap pengambilan kebijakan besar.
Dalam dialog tersebut, Zulkifli meluruskan persepsi mengenai infrastruktur dan penanganan banjir yang menjadi sorotan utama pengunjuk rasa. Ia menjelaskan bahwa tidak semua ruas jalan di Balikpapan berada di bawah tanggung jawab pemerintah kota; sebagian merupakan kewenangan pemerintah pusat maupun provinsi. Hal ini penting untuk dipahami agar tidak terjadi tumpang tindih ekspektasi terhadap kinerja pemerintah daerah.
Terkait masalah banjir yang terus berulang, Zulkifli menekankan bahwa persoalan ini tetap menjadi prioritas utama Wali Kota Balikpapan. Namun, ia tidak menampik bahwa realisasi di lapangan terbentur pada tantangan anggaran yang sangat besar. Sebagai contoh, penanganan banjir di kawasan MT Haryono membutuhkan dana lebih dari Rp1 triliun berdasarkan rencana induk (master plan), sehingga pengerjaannya terpaksa dilakukan secara bertahap.
Selain faktor finansial, kendala krusial lainnya adalah kerumitan pembebasan lahan. Proses ini sering kali memakan waktu lama karena harus berhadapan dengan status kepemilikan warga hingga masalah tumpang tindih hak atas tanah. Zulkifli menegaskan bahwa masalah lahan bukanlah perkara sederhana yang bisa diselesaikan dalam waktu singkat.
Mengakhiri dialog tersebut, pemerintah kota menyatakan kesepakatannya dengan mahasiswa bahwa penanganan banjir harus diselesaikan secara tuntas. Namun, ia meminta masyarakat untuk bersabar dan memahami bahwa proses pembangunan berkelanjutan membutuhkan waktu. Pemerintah berharap ruang komunikasi terbuka seperti ini tetap terjaga demi mencari solusi bersama untuk kemajuan Kota Balikpapan. (*)
Editor : Indra Zakaria