PROKAL.co, BALIKPAPAN — DPRD Kota Balikpapan mendorong penyederhanaan regulasi pengurusan Izin Memiliki Tanah Negara (IMTN) guna mempermudah masyarakat dalam mengurus administrasi pertanahan. Langkah ini dilakukan agar proses pengurusan lahan menjadi lebih efektif, cepat, dan tidak membebani warga dengan biaya tambahan.
Pembahasan perubahan aturan tersebut kini tengah digodok di Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Balikpapan. Salah satu poin utama yang diusulkan ialah penyederhanaan proses pengukuran tanah, sehingga masyarakat tidak lagi harus menjalani pengukuran berulang.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Balikpapan, Simon Sulean, mengatakan regulasi baru nantinya diharapkan mampu memangkas prosedur yang selama ini dinilai cukup panjang dan memakan biaya. Menurut dia, DPRD juga berupaya membangun kolaborasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar sistem pengukuran lahan dapat dilakukan lebih efisien.
“Perda ini nantinya bagaimana supaya bisa kita sederhanakan. Kami juga akan berkolaborasi dengan BPN agar pengukuran tanah masyarakat cukup satu kali pengukuran,” ujar Simon, Senin (11/5/2026).
Ia menjelaskan, dalam usulan tersebut hasil survei independen yang telah memenuhi syarat administrasi maupun teknis nantinya dapat langsung digunakan sebagai dasar pengurusan dokumen pertanahan. Dengan begitu, BPN tidak perlu lagi melakukan pengukuran ulang terhadap lahan masyarakat.
Menurut Simon, skema tersebut dapat mengurangi beban biaya yang selama ini harus ditanggung warga akibat adanya dua kali proses pengukuran. Selain itu, langkah tersebut diyakini dapat mempercepat penerbitan dokumen kepemilikan tanah dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
“Jadi tidak memberatkan biaya kepada masyarakat dua kali. Ini yang kami usahakan ke depan supaya pengukuran cukup satu kali saja,” katanya.
DPRD Balikpapan menilai penyederhanaan regulasi IMTN menjadi langkah penting untuk meningkatkan pelayanan publik di bidang pertanahan. Pasalnya, persoalan administrasi lahan masih menjadi salah satu kebutuhan utama masyarakat, terutama terkait legalitas dan kepastian kepemilikan tanah.
Melalui revisi aturan tersebut, DPRD berharap proses pengurusan IMTN di Kota Balikpapan dapat berjalan lebih transparan, efisien, dan berpihak kepada masyarakat. Selain mempermudah warga, regulasi baru ini juga diharapkan mampu meminimalkan potensi sengketa lahan akibat perbedaan data pengukuran di kemudian hari. (adv/ml/one)
Editor : Wawan