PROKAL.co, Balikpapan- DPRD Kota Balikpapan mendorong pemerintah daerah mempercepat modernisasi sistem perpajakan daerah sebagai salah satu strategi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penguatan sistem dinilai penting agar potensi penerimaan daerah dapat digali secara maksimal sekaligus memastikan proses pemungutan pajak berlangsung transparan dan akuntabel.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Kota Balikpapan, Andi Arief Agung, mengatakan Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPDRD) memiliki posisi strategis dalam menjaga stabilitas penerimaan daerah.
Menurutnya, peran tersebut tidak hanya sebatas melakukan pemungutan pajak, tetapi juga mencakup penataan administrasi, pengawasan wajib pajak, hingga menggali berbagai potensi penerimaan baru yang selama ini belum optimal.
“BPDRD memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas penerimaan daerah, baik melalui penataan, pemungutan maupun penggalian potensi pajak baru,” kata Andi dalam sidang paripurna di Gran Senyiur Hotel, Senin (18/5/2026).
Ia menyebut masih terdapat sejumlah sektor yang memiliki peluang besar untuk meningkatkan PAD Balikpapan. Di antaranya sektor restoran, perhotelan, parkir, serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Karena itu, DPRD menilai optimalisasi penerimaan tidak cukup hanya dilakukan dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemerintah daerah juga perlu memastikan sistem perpajakan mampu mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.
Andi mendorong percepatan digitalisasi layanan perpajakan daerah sehingga masyarakat dapat melakukan pembayaran maupun pelaporan pajak dengan lebih mudah, cepat dan efisien.
Digitalisasi, menurut dia, juga dapat menjadi instrumen penting dalam memperbaiki kualitas data perpajakan. Dengan sistem yang terintegrasi, pemerintah daerah dapat memiliki basis data yang lebih akurat untuk mengetahui potensi penerimaan sekaligus memetakan sektor-sektor yang masih belum tergarap secara maksimal.
Integrasi sistem perpajakan dengan sektor perbankan dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait juga dinilai perlu diperkuat. Langkah tersebut diharapkan dapat meminimalisasi kesalahan pencatatan, mempercepat proses transaksi serta menutup celah yang berpotensi menyebabkan kebocoran penerimaan daerah.
Selain sisi pelayanan dan pembayaran, DPRD Balikpapan memberikan perhatian terhadap aspek pengawasan. Menurut Andi, peningkatan penerimaan daerah harus berjalan beriringan dengan pengawasan yang kuat agar tidak terjadi penyimpangan maupun praktik maladministrasi.
“Pengawasan terhadap potensi kebocoran maupun praktik maladministrasi harus diperkuat,” ujarnya.
Pengawasan berbasis teknologi dinilai dapat menjadi salah satu solusi. Pemerintah daerah dapat mengembangkan sistem monitoring yang mampu mencatat transaksi, mengidentifikasi ketidaksesuaian data, sekaligus memberikan gambaran mengenai kepatuhan wajib pajak secara lebih terukur.
Di sisi lain, Pansus LKPJ DPRD Balikpapan juga mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik. Kemudahan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan dinilai akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan.
Salah satu inovasi yang didorong adalah pengembangan layanan pajak keliling. Kehadiran mobil pajak keliling diharapkan dapat menjangkau masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap kantor pelayanan, sekaligus mendekatkan layanan perpajakan ke lingkungan permukiman maupun pusat aktivitas masyarakat.
DPRD berharap pembenahan tersebut tidak hanya berorientasi pada peningkatan angka PAD, tetapi juga membangun sistem perpajakan daerah yang lebih modern, transparan dan terpercaya.
Dengan penguatan digitalisasi, integrasi data, pengawasan berbasis teknologi serta peningkatan pelayanan, potensi pajak daerah diharapkan dapat dikelola secara lebih optimal. Pada akhirnya, peningkatan PAD akan memperkuat kapasitas fiskal Pemerintah Kota Balikpapan dalam membiayai pembangunan dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.
Editor : Wawan