PROKAL.co, Balikpapan – Komisi III DPRD Kota Balikpapan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) untuk menindaklanjuti laporan mahasiswa dan para pengemudi terkait dugaan penimbunan serta penyalahgunaan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, Senin (8/6/2026) di Kantor DPRD Balikpapan.
Sekretaris Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Ari Sanda, mengatakan sidak dilakukan untuk memastikan secara langsung kondisi distribusi BBM di lapangan. Dari hasil pengecekan, DPRD tidak menemukan indikasi pelanggaran pada sistem distribusi maupun fasilitas pengisian di SPBU yang diperiksa.
Menurut Ari, seluruh persoalan yang sebelumnya disampaikan mahasiswa terkait distribusi BBM dan migas pada dasarnya telah terjawab melalui sidak tersebut. Ia menegaskan kondisi di lapangan terpantau aman dan distribusi BBM berjalan normal.
"Seluruh tuntutan yang disampaikan mahasiswa, baik saat audiensi di DPRD maupun saat turun ke lapangan, pada dasarnya sudah terjawab. Setelah kami melakukan sidak, tidak ditemukan permasalahan. Semua aman dan berjalan sebagaimana mestinya," ujar Ari.
Ia menjelaskan, dugaan adanya penimbunan atau penyalahgunaan BBM yang dikeluhkan sejumlah pengemudi merupakan kewenangan aparat penegak hukum (APH). DPRD, lanjutnya, hanya menjalankan fungsi pengawasan serta menampung aspirasi masyarakat.
Dalam sidak tersebut, DPRD juga memastikan seluruh nozzle pengisian BBM berfungsi normal. Sementara itu, antrean kendaraan yang masih terlihat di sejumlah SPBU dinilai tidak sampai mengganggu arus lalu lintas.
Lebih lanjut, DPRD Kota Balikpapan mempertimbangkan pembentukan satuan tugas (satgas) untuk memperkuat pengawasan distribusi BBM. Namun, rencana tersebut masih akan dibahas bersama pimpinan DPRD, kepolisian, dan pihak terkait lainnya.
Ari menambahkan, kuota BBM untuk Kota Balikpapan saat ini dinilai mencukupi kebutuhan masyarakat. Karena itu, perhatian utama ke depan adalah memperkuat pengawasan di lapangan guna mencegah potensi penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi.
"Kuota sudah aman dan kebutuhan masyarakat telah terpenuhi. Tinggal bagaimana pengawasannya diperkuat. Aparat penegak hukum juga sudah melakukan penindakan, sehingga pengawasan yang lebih intensif menjadi hal yang penting," katanya.
DPRD berharap pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan dapat memastikan distribusi BBM bersubsidi tetap tepat sasaran dan kebutuhan masyarakat Kota Balikpapan terus terpenuhi.
Editor : Wawan