DPRD Balikpapan Perkuat Kualitas Regulasi Daerah Melalui Tahap Harmonisasi Raperda

Wawan • Dipublikasikan Selasa, 2 Juni 2026 | 17:34 WIB
Ketua Bapemperda DPRD Kota Balikpapan, Andi Arief Agung
Ketua Bapemperda DPRD Kota Balikpapan, Andi Arief Agung

 

PROKAL.co, BALIKPAPAN – DPRD Kota Balikpapan terus memperkuat kualitas produk hukum daerah melalui tahapan harmonisasi dalam proses penyusunan rancangan peraturan daerah (raperda). Langkah ini dilakukan guna memastikan setiap regulasi yang disusun memiliki keselarasan dengan ketentuan perundang-undangan serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Ketua Bapemperda DPRD Kota Balikpapan, Andi Arief Agung, menjelaskan harmonisasi menjadi bagian penting dalam pembentukan perda karena berfungsi menyelaraskan substansi raperda dengan regulasi yang lebih tinggi sekaligus memperkuat dasar hukum sebelum masuk ke tahapan berikutnya.

Menurutnya, proses harmonisasi dilakukan bersama pihak yang memiliki kompetensi di bidang legal drafting agar materi muatan raperda tersusun secara tepat, mulai dari norma hukum, konsideran, hingga kesesuaian dengan aturan lain yang berkaitan.

“Harmonisasi dilakukan untuk memastikan raperda memiliki kesesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi, termasuk meninjau kembali konsideran, pertimbangan hukum, serta dasar-dasar aturan yang menjadi pijakan,” ujarnya, Selasa (2/6/2026) di ruang kerjanya di Kantor DPRD Balikpapan.

Dalam pelaksanaannya, DPRD Kota Balikpapan turut berkoordinasi dengan Kementerian Hukum untuk memastikan rancangan aturan telah memenuhi kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan.

Andi menambahkan, tahapan harmonisasi menjadi bagian penting dalam menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas, selaras, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Penyusunan perda juga tetap mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, termasuk memperhatikan keterkaitan dengan regulasi nasional seperti Undang-Undang Cipta Kerja apabila relevan dengan substansi pembahasan.

Setelah proses harmonisasi selesai, raperda akan dilanjutkan ke tahapan fasilitasi oleh pemerintah provinsi melalui bagian hukum sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Editor : Wawan
dprd balikpapan ADV DPRD BALIKPAPAN