PROKAL.co, BALIKPAPAN – DPRD Kota Balikpapan menilai optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah proyeksi penurunan dana transfer dari pemerintah pusat pada 2027.
Ketua DPRD Kota Balikpapan Alwi Al Qadry mengatakan, kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat telah memasuki tahun kedua dan berdampak pada berkurangnya alokasi dana transfer ke daerah.
"Ini memang tahun kedua adanya efisiensi. Tahun 2026 sudah terdampak, dan pada 2027 juga terjadi pengurangan, terutama dana transfer dari pemerintah pusat," kata Alwi, Kamis (16/7/2026) saat ditemui di Kantor DPRD Balikpapan.
Ia menjelaskan, dana transfer yang diterima Kota Balikpapan terus mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2025 nilainya masih mencapai lebih dari Rp2 triliun. Selanjutnya turun menjadi sekitar Rp1,8 triliun pada 2026, meski realisasi yang diterima diperkirakan hanya sekitar Rp1 triliun. Sementara itu, pada 2027 alokasi dana transfer diproyeksikan kembali menyusut menjadi sekitar Rp800 miliar.
Menurut Alwi, penurunan tersebut menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah karena berpotensi mempersempit ruang fiskal untuk membiayai program pembangunan.
"Kalau dibilang berat, memang berat. Pemangkasannya hampir 60 hingga 70 persen. Karena itu, sekarang yang bisa kita andalkan adalah PAD," ujarnya.
Untuk menjaga kemampuan fiskal daerah, Pemerintah Kota Balikpapan menargetkan PAD sebesar Rp1,58 triliun pada 2026. Target tersebut direncanakan meningkat menjadi sekitar Rp1,68 triliun pada 2027.
Alwi berharap target PAD tahun ini dapat terealisasi karena akan menjadi pijakan dalam penyusunan target pendapatan pada tahun berikutnya. Menurutnya, keberhasilan meningkatkan PAD akan sangat menentukan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan di tengah berkurangnya dukungan dana dari pemerintah pusat.
"Mudah-mudahan target tahun ini bisa tercapai. Karena kalau tahun ini tidak tercapai, tentu akan cukup memusingkan. Saat ini yang benar-benar bisa kita andalkan adalah PAD, sebab dana bagi hasil maupun transfer pusat sudah tidak bisa terlalu diandalkan," katanya.
Meski demikian, Alwi menegaskan bahwa penurunan dana transfer bukan hanya dihadapi Balikpapan. Sejumlah pemerintah daerah di Indonesia juga menghadapi tantangan serupa sebagai dampak kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat.
Editor : Wawan