PROKAL.co, BALIKPAPAN – Kinerja aparatur sipil negara (ASN), khususnya dalam pelayanan publik, menjadi sorotan dalam Rapat Paripurna ke-8 Masa Sidang III Tahun Sidang 2025/2026 DPRD Kota Balikpapan, Senin (6/7/2026) di Hotel Gran Senyiur Balikpapan.
Sorotan tersebut muncul saat fraksi-fraksi DPRD menyampaikan pandangan umum terhadap Nota Penjelasan Wali Kota Balikpapan mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Salah satu fraksi menyoroti masih adanya dugaan ketidakdisiplinan ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Budiono menegaskan bahwa pengawasan terhadap disiplin ASN harus dilakukan secara berjenjang sesuai struktur organisasi pemerintahan. Menurutnya, setiap pimpinan bertanggung jawab melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap bawahannya.
"Kalau ada staf yang tidak disiplin, tentu ada atasan yang mengevaluasi. Di kelurahan ada kecamatan yang melakukan evaluasi, kemudian di tingkat kecamatan juga ada pengawasan dari atasan, termasuk di organisasi perangkat daerah. Artinya, sistem pengawasan itu harus berjalan," kata Budiono.
Ia menjelaskan, apabila persoalan kedisiplinan tidak dapat diselesaikan di tingkat unit kerja, penanganannya dapat diteruskan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
Budiono menambahkan, ASN yang terbukti melanggar disiplin dapat dikenai sanksi secara bertahap, mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, hingga sanksi administratif lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
"Kalau ada pelanggaran tentu ada prosedurnya. Sanksinya bisa berupa teguran lisan, teguran tertulis, bahkan dapat berdampak pada hak-hak kepegawaiannya sesuai aturan," ujarnya.
Ia menegaskan, ASN merupakan pelayan masyarakat sehingga setiap pegawai wajib menjalankan tugas sesuai standar pelayanan, mematuhi jam kerja, serta menjaga profesionalisme dalam memberikan layanan kepada masyarakat.
"Fungsi ASN adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, harus bekerja sesuai standar pelayanan dan jam kerja yang telah ditentukan," tegasnya.
DPRD berharap sistem pengawasan yang berjalan secara berjenjang mampu meningkatkan disiplin ASN sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.
Editor : Wawan