DPRD Kota Balikpapan mendorong penambahan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) untuk mengurai antrean dan memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) masyarakat. Salah satu solusi konkret yang disorongkan adalah memanfaatkan aset lahan milik Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan yang menganggur untuk dibangun SPBU melalui skema kerja sama investor.
Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Budiono, menilai keberadaan SPBU di Kota Minyak saat ini masih sangat minim jika dibandingkan dengan pertumbuhan kendaraan dan kebutuhan warga.
“Sedikitnya SPBU di Kota Balikpapan. Di Samarinda saja lebih dari 30, kita kan sedikit,” ujar Budiono.
Melihat kondisi tersebut, Budiono menawarkan jalan keluar dengan memanfaatkan aset daerah yang belum terpakai agar produktif dan membawa manfaat langsung bagi publik.
“Kami menawarkan, kami punya aset pemerintah kota yang tidak dipakai. Bisa saja silakan buat SPBU, nanti kerja sama dengan investor dibangunkan SPBU,” jelasnya.
Selain kuantitas SPBU, Budiono juga menyoroti kendala distribusi Pertalite yang belum merata di seluruh SPBU. Menurutnya, tidak semua SPBU memiliki sarana dan prasarana penunjang yang memadai untuk menyalurkan BBM jenis penugasan tersebut.
Pengawasan dan kelayakan fasilitas dispenser BBM di setiap SPBU diuji secara ketat oleh PT Pertamina Patra Niaga bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
“Kenapa tidak semua SPBU menjual Pertalite? Karena tidak semua memiliki alatnya untuk menjual Pertalite,” tambahnya.
Meski begitu, dari hasil inspeksi dan evaluasi berkala, Budiono membeberkan bahwa ada tambahan lima SPBU di Balikpapan yang kini telah siap dan memenuhi syarat untuk menyalurkan Pertalite. Penambahan titik salur ini diharapkan dapat memangkas antrean panjang kendaraan yang sering terjadi di lapangan.(*)
Editor : Indra ZakariaSumber : prokal.co