PROKAL.CO, BALIKPAPAN – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) merekomendasikan penambahan dua stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang melayani Biosolar di Balikpapan. Langkah tersebut dinilai perlu untuk memperluas akses masyarakat sekaligus mempercepat pelayanan, khususnya bagi kendaraan angkutan.
Rekomendasi itu disampaikan Komite BPH Migas, Fathul Nugroho, saat meninjau pelayanan bahan bakar minyak (BBM) bersama PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan pada Jumat–Sabtu (13–14/11/2026).
Peninjauan dilakukan di SPBU Batakan nomor 64.761.18 pada hari pertama dan SPBU Kilometer 13 nomor 64.761.19 pada hari kedua. Kegiatan tersebut mencakup evaluasi operasional dan pengawasan penyaluran BBM agar pelayanan berjalan lancar serta sesuai peruntukan.
Fathul mengapresiasi upaya para pekerja Pertamina dalam memenuhi kebutuhan energi masyarakat di tengah tantangan kondisi global. Ia juga meminta agar perbaikan pelayanan yang telah dilakukan terus dipertahankan, didukung pemantauan stok dan kesiapan operasional secara berkelanjutan.
“Pelayanan kendaraan roda dua di SPBU Batakan sudah berjalan normal, sementara penerapan layanan self-service membantu mengurangi beban operator dan dapat menjadi referensi bagi daerah lain. Perbaikan ini perlu terus dijaga melalui pemantauan stok dan kesiapan operasional secara berkelanjutan,” ujar Fathul.
Saat meninjau SPBU Kilometer 13, perhatian diarahkan pada pelayanan Biosolar bagi kendaraan angkutan, terutama kendaraan roda enam yang menunjang aktivitas ekonomi masyarakat. Pengaturan pelayanan dilakukan melalui koordinasi pemerintah daerah, BPH Migas, dan Pertamina untuk memenuhi kebutuhan konsumen sekaligus menjaga kelancaran aktivitas warga.
Fathul menilai penambahan dua titik pelayanan Biosolar dapat membantu mengurangi kepadatan antrean dan mempermudah konsumen mendapatkan bahan bakar.
“Penambahan titik pelayanan diharapkan dapat mempercepat masyarakat memperoleh Biosolar untuk mendukung kegiatan ekonomi sehari-hari,” ungkapnya.
Selain memperluas akses, BPH Migas juga mengapresiasi penguatan pengawasan pembelian Biosolar yang dilakukan pemerintah daerah, Pertamina, dan pihak terkait. Salah satunya melalui pemeriksaan surat tanda nomor kendaraan (STNK) untuk memastikan pembelian BBM bersubsidi sesuai ketentuan dan mencegah potensi penyalahgunaan.
Sales Branch Manager Kaltimut II Fuel PT Pertamina Patra Niaga, Hasanuddin Ritonga, menyampaikan bahwa penyaluran BBM dan operasional SPBU di lokasi yang ditinjau berjalan lancar dan normal. Kondisi tersebut, menurut dia, didukung koordinasi dengan pemerintah daerah serta partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban pelayanan.
“Alhamdulillah, penyaluran BBM dan kegiatan operasional berjalan lancar dan normal berkat dukungan pemerintah daerah serta masyarakat. Kami terus memperkuat koordinasi dan sosialisasi agar kelancaran pelayanan dapat dipertahankan,” ujar Hasanuddin.
Dalam evaluasi bersama, Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan turut memaparkan sejumlah langkah peningkatan kapasitas pelayanan. Salah satunya melalui penambahan nozzle di 20 SPBU, dari sebelumnya 50 menjadi 86 nozzle.
Selain itu, jam operasional diperpanjang di 31 SPBU. Dari jumlah tersebut, sebanyak 19 SPBU melayani masyarakat selama 24 jam.
Pertamina juga menyiapkan sejumlah rencana penguatan layanan. Di antaranya mengusulkan enam SPBU untuk menyalurkan Pertalite, menambah fasilitas pengisian Pertalite khusus kendaraan roda dua di satu SPBU, menyesuaikan jam operasional di tiga SPBU, serta menambah nozzle di 13 SPBU.
Langkah tersebut ditujukan untuk memperluas akses masyarakat terhadap BBM dan mengurangi konsentrasi antrean di sejumlah titik pelayanan.
Dari sisi pengawasan, hingga 12 November 2026 Pertamina telah menindaklanjuti 111 temuan terkait penyaluran BBM. Tindak lanjut tersebut terdiri atas 61 tindakan perbaikan, 29 peringatan, serta 21 peringatan dan sanksi.
Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Edi Mangun, menegaskan peningkatan kapasitas pelayanan harus berjalan beriringan dengan pengawasan yang konsisten.
Menurutnya, Pertamina memanfaatkan data transaksi digital dan pemeriksaan lapangan bersama pihak terkait untuk menelusuri indikasi penyalahgunaan BBM.
“Kami ingin masyarakat memperoleh BBM dengan lebih mudah, sekaligus memastikan penyalurannya sesuai peruntukan. Karena itu, peningkatan layanan kami jalankan bersama pengawasan yang konsisten, dan setiap pelanggaran yang telah terverifikasi kami tindak lanjuti secara tegas sesuai ketentuan,” tegas Edi.
Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan mengimbau masyarakat membeli BBM sesuai kebutuhan dan mematuhi ketentuan pembelian agar pelayanan tetap tertib serta penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran.
Masyarakat yang ingin menyampaikan informasi maupun pengaduan terkait pelayanan BBM dapat menghubungi Pertamina Contact Center (PCC) 135 yang beroperasi selama 24 jam.
Editor : Wawan