Pemkot Balikpapan Uji BANANTARA, Transaksi Tiket hingga Parkir Terhubung Sistem Pajak Digital

Wawan • Dipublikasikan Senin, 16 November 2026 | 21:51 WIB
Pemkot Balikpapan mulai menguji cara baru mengawasi penerimaan pajak dari aktivitas ekonomi masyarakat.
Pemkot Balikpapan mulai menguji cara baru mengawasi penerimaan pajak dari aktivitas ekonomi masyarakat.

 

PROKAL.co,BALIKPAPAN-Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan mulai menguji cara baru mengawasi penerimaan pajak dari aktivitas ekonomi masyarakat. Melalui program BANANTARA (Balikpapan Akselerasikan Penerimaan, Integrasi, dan Optimalisasi Pendapatan Daerah), transaksi tiket hiburan, parkir, hingga makanan dan minuman dalam sebuah acara akan terhubung langsung dengan sistem pembayaran digital.

Uji coba perdana diterapkan dalam gelaran Fantastik Musik Sunset di Kawasan Olahraga Terpadu, 22 November 2026. Melalui sistem ini, pemerintah tidak lagi harus mengandalkan penghitungan manual, untuk mengetahui jumlah penonton maupun memperkirakan penerimaan pajak dari penyelenggaraan acara.

Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Balikpapan, Irfan Taufik, menjelaskan sistem tersebut dirancang untuk memisahkan secara otomatis hak penyelenggara atau pelaku usaha dengan kewajiban pajak yang menjadi penerimaan daerah.

"Jadi, petugas BPPDRD tidak lagi harus mengurusi sebuah event untuk menghitung berapa jumlah penontonnya. Seluruh rangkaian penjualan tiketnya dilakukan secara online, dengan sistem yang langsung memisahkan pembayaran antara tiket dan pajak," jelasnya pada saat Press Rilis padq hari Senin, 16 November 2026.

Menurut Irfan, sistem penjualan tiket telah diuji coba dan seluruh tiket Fantastik Musik Sunset habis terjual dalam waktu satu bulan.

Tidak hanya tiket, sistem serupa diterapkan pada pembayaran parkir. Pengunjung diwajibkan menggunakan QRIS sehingga transaksi tidak lagi dilakukan secara tunai kepada juru parkir. Penerimaan retribusi parkir pun dapat langsung terhubung dengan kas daerah.

Sementara untuk transaksi kuliner, sebanyak 17 tenant yang terlibat akan menggunakan sistem pembayaran terintegrasi. Dengan mekanisme pemisahan transaksi, hak pendapatan tenant dan kewajiban pajak restoran dapat tercatat secara bersamaan.

Irfan menyebut, ketiga komponen tersebut menjadi tahap awal implementasi BANANTARA, yakni pajak hiburan, pajak restoran, dan retribusi parkir.

Dalam skema tiket, harga yang ditetapkan sebesar Rp128 ribu. Sebanyak Rp28 ribu dialokasikan untuk biaya operasional penyelenggara, sedangkan Rp100 ribu menjadi komponen penerimaan daerah sesuai skema yang disiapkan dalam uji coba tersebut.

Lebih jauh, BANANTARA tidak hanya dirancang untuk satu kegiatan atau satu jenis pajak. BPPDRD menargetkan integrasi sembilan jenis pajak daerah dan 13 instrumen retribusi dalam satu ekosistem digital.

Program ini juga akan dikembangkan melalui integrasi dengan aplikasi Kontengan yang berada dalam sistem E-Monev. Dengan demikian, pengawasan dan pencatatan penerimaan daerah diharapkan semakin terpusat.

Irfan mengatakan inovasi ini menjadi salah satu upaya mencari sumber penguatan fiskal baru, terutama di tengah tantangan keuangan daerah akibat persoalan pembagian transfer ke daerah.

Namun, ia menegaskan keberhasilan pengelolaan pajak tidak semata-mata diukur dari tercapai atau tidaknya target penerimaan.

"BPPDRD tidak berhasil jika hanya dilihat dari sisi tercapai atau tidaknya target. Tetapi BPPDRD berhasil jika wajib pajak sudah patuh dan sadar bahwa membayar pajak adalah kewajiban yang harus ditunaikan," tegasnya.

Sementara itu, perwakilan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan, Wahyu, menyatakan dukungan terhadap BANANTARA sebagai bentuk kolaborasi dalam mempercepat elektronifikasi transaksi pemerintah daerah melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).

Menurutnya, integrasi pembayaran digital akan membantu pemerintah meningkatkan efisiensi pemungutan pajak dan retribusi sekaligus memperkuat transparansi transaksi.

"Ini akan mempermudah dan memberikan efisiensi bagi Pemkot Balikpapan dalam memungut pajak tertentu, termasuk retribusi, yang tentunya diperlukan untuk pembangunan di kota tercinta kita ini," ujarnya.

BI juga mendukung pengembangan ekosistem pembayaran nontunai melalui QRIS, kartu, dan berbagai instrumen digital lainnya.

Wahyu berharap BANANTARA dapat diperluas ke berbagai sektor setelah pelaksanaan uji coba pada Fantastik Musik Sunset. Langkah tersebut diharapkan menjadi bagian dari transformasi Balikpapan menuju kota digital dan smart city, sekaligus memperkuat penerimaan daerah melalui sistem yang lebih transparan dan terintegrasi.(Adv Diskominfo Balikpapan).

Editor : Wawan
ADV Pemkot Balikpapan pemkot balikpapan