PROKAL.CO, TANJUNG REDEB – Wakil Bupati (Wabup) Berau, Gamalis, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas rekomendasi yang telah diberikan DPRD terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah selama tahun anggaran 2025.
Ia menyebut, rekomendasi tersebut akan menjadi bahan pertimbangan penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun dan melaksanakan agenda pembangunan ke depan.
“Berbagai capaian yang diraih sepanjang tahun 2025 patut disyukuri karena manfaatnya telah dirasakan oleh masyarakat,” katanya.
Baca Juga: Wabup Berau Gamalis Serap Wawasan Strategis di Bimtek Aswakada
Terlebih, laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2025 telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP), yang menjadi salah satu indikator baiknya pengelolaan keuangan daerah.
Namun, pihaknya tidak menutup mata terhadap berbagai kekurangan yang masih ada. Diakui, masih terdapat ketidakpuasan di tengah masyarakat yang perlu menjadi perhatian bersama.
“Tantangan pembangunan ke depan akan semakin kompleks seiring dinamika yang terus berkembang,” lanjutnya.
Untuk itu, diperlukan penguatan melalui pelaksanaan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2025-2026 yang lebih partisipatif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.
Gamalis berharap, kemitraan yang baik antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau dan DPRD dapat terus terjalin. Ia menilai sinergi kedua lembaga tersebut sangat penting agar roda pemerintahan berjalan sesuai dengan koridor yang semestinya.
“Kami berharap DPRD Berau terus memberikan dukungan serta kritik dan saran yang konstruktif sebagai bahan perbaikan kinerja pemerintah daerah pada tahun-tahun mendatang,” katanya.
Baca Juga: Bupati Berau Sri Juniarsih Perjuangkan Sembilan Usulan Prioritas di Musrenbang Kaltim
Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Rekomendasi DPRD Kabupaten Berau terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Berau Tahun Anggaran 2025, dipimpin langsung Ketua DPRD Berau Dedy Okto Nooryanto. Kegiatan tersebut digelar di Ruang Rapat Gabungan Komisi DPRD Berau, Senin (4/5/2026).
Dikatakan Dedy, rapat paripurna ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari mekanisme pemerintahan daerah yang demokratis dan akuntabel.
Legislatif menjalankan fungsi pengawasan dengan memberikan catatan strategis atas kinerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran, sekaligus mendorong perbaikan ke depan.
“Berdasarkan hasil pembahasan, secara umum penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Berau pada Tahun Anggaran 2025 menunjukkan capaian yang cukup baik,” ungkapnya.
Meski begitu, sejumlah aspek masih memerlukan perhatian dan pembenahan agar kinerja pembangunan dapat lebih optimal.
Dari sisi makro pembangunan daerah, beberapa indikator strategis tercatat menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi daerah dinilai tetap terjaga pada kisaran yang stabil. Kondisi ini didukung oleh sektor-sektor unggulan seperti pertambangan, pariwisata, dan perikanan yang masih menjadi penopang utama perekonomian daerah.
“Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga mengalami peningkatan,” lanjutnya.
Hal ini mencerminkan adanya perbaikan pada sektor pendidikan, kesehatan, serta meningkatnya daya beli masyarakat. DPRD menilai capaian tersebut menjadi indikator penting bahwa program pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah telah memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Angka kemiskinan di Kabupaten Berau juga dilaporkan mengalami penurunan secara bertahap,” ucapnya.
Namun, DPRD menyoroti masih adanya kantong-kantong kemiskinan di wilayah tertentu yang membutuhkan intervensi lebih terarah dan berkelanjutan.
Sementara itu, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 dinilai cukup optimal, baik dari sisi pendapatan maupun belanja daerah.
DPRD tetap menekankan bahwa efektivitas dan kualitas belanja masih perlu ditingkatkan agar setiap program benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Di sisi lain, DPRD juga mencermati sejumlah permasalahan strategis yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah. Salah satunya adalah belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur, khususnya di wilayah pedalaman dan pesisir.
“Ketimpangan ini yang masih menjadi tantangan dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan,” tegasnya.
Kualitas layanan publik juga menjadi sorotan, terutama pada sektor kesehatan, pendidikan, dan administrasi kependudukan. Pihaknya mendorong agar pemerintah daerah terus melakukan perbaikan guna meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan.
Baca Juga: Pemkab Berau Bakal Realisasikan 37 Rumah Tahun Ini, untuk Warga Long Ayap yang Terdampak Banjir
Selain itu, kebergantungan terhadap sektor ekstraktif yang masih cukup tinggi juga menjadi perhatian. DPRD menilai perlu adanya upaya diversifikasi ekonomi daerah agar struktur ekonomi lebih kuat dan berkelanjutan.
Penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, termasuk dalam perencanaan dan pengawasan program kegiatan, juga menjadi poin penting dalam rekomendasi yang disampaikan.
Dirinya menegaskan, rekomendasi DPRD yang disampaikan dalam rapat paripurna ini merupakan bentuk tanggung jawab kelembagaan dalam memberikan masukan strategis kepada Pemerintah Kabupaten Berau.
“Rekomendasi tersebut diharapkan dapat menjadi acuan dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pada masa mendatang,” paparnya. (*/adv/far)
Editor : Faroq Zamzami