PROKAL.CO, TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau menegaskan bahwa iklim investasi di daerah harus tetap berpihak pada masyarakat.
Kehadiran perusahaan, baik di sektor pertambangan maupun perkebunan, diminta tidak mengabaikan hak-hak warga yang selama ini hidup dan bergantung pada lahan di wilayah tersebut.
Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Berau, Muhammad Said, menekankan bahwa investasi sejatinya menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan justru memicu konflik berkepanjangan.
Baca Juga: RSUD Siap Beroperasi, DLHK Berau Fokus Wujudkan Lingkungan Asri
“Kehadiran investasi seharusnya membawa kesejahteraan, bukan menghadirkan konflik agraria,” ujarnya.
Menurutnya, dalam beberapa waktu terakhir pemerintah daerah menerima cukup banyak laporan dari masyarakat terkait aktivitas perusahaan yang dinilai tidak melalui komunikasi yang baik.
Salah satu persoalan yang mencuat adalah proses pembebasan lahan yang dilakukan tanpa koordinasi dengan warga setempat. “Kami menerima laporan soal pembebasan lahan tanpa komunikasi,” katanya.
Ia mengingatkan, izin yang diperoleh perusahaan dari pemerintah pusat tidak boleh dijadikan dasar untuk bertindak sepihak di lapangan. Praktik tersebut, lanjutnya, justru berpotensi menimbulkan gesekan sosial yang merugikan semua pihak.
“Jangan karena sudah ada izin, lalu lahan masyarakat diambil alih begitu saja,” tegasnya.
Said menilai, pendekatan yang mengabaikan masyarakat tidak hanya berdampak pada konflik, tetapi juga dapat menghambat keberlanjutan investasi itu sendiri. Karena itu, ia meminta perusahaan untuk menunjukkan komitmen nyata dalam membangun hubungan yang adil dengan masyarakat di sekitar wilayah operasional.
Baca Juga: Dana Karbon Mengalir Ke 77 Kampung, Berau Perkuat Perhutanan Sosial
“Silakan perusahaan masuk, tapi harus ada komitmen membantu masyarakat,” ucapnya. Ia menegaskan, setiap proses penguasaan lahan harus disertai dengan kompensasi yang layak serta kesepakatan yang transparan.
“Jangan lahan digusur, masyarakat disingkirkan tanpa kompensasi,” tambahnya.
Lebih jauh, Pemkab Berau mendorong perusahaan untuk mengedepankan prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga perlindungan terhadap hak-hak masyarakat lokal serta kelestarian lingkungan.
Pemerintah daerah, kata Said, akan terus melakukan pengawasan terhadap aktivitas investasi yang masuk ke Berau. Koordinasi lintas sektor juga akan diperkuat guna memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak merugikan masyarakat.
Baca Juga: Tak Ada Dana Transfer ke Daerah, Pemkab Berau Atur Ulang Strategi Keuangan
Ia berharap, ke depan hubungan antara investor dan masyarakat dapat terjalin lebih harmonis, sehingga investasi benar-benar memberikan manfaat bagi pembangunan daerah. “Kami ingin investasi hadir dengan membawa dampak positif bagi semua pihak,” katanya.
Dengan penegasan tersebut, Pemkab Berau berupaya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan hak masyarakat, agar pembangunan daerah berjalan inklusif dan berkelanjutan. (*/adv/far)
Editor : Faroq Zamzami