PROKAL.CO, TANJUNG REDEB - Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau dalam memperjuangkan kejelasan wilayah administrasi terus dilakukan melalui berbagai langkah strategis.
Salah satunya dengan memperkuat koordinasi bersama Pemprov Kalimantan Timur (Kaltim) dan pemerintah pusat, guna mendorong penyelesaian sengketa tapal batas antara Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur (Kutim) yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.
Wakil Bupati (Wabup) Berau, Gamalis, menegaskan ketidakjelasan batas administrasi wilayah tidak hanya menjadi persoalan kewilayahan semata.
Baca Juga: Pemkab Berau Matangkan Pemanfaatan Aset untuk Tingkatkan Perekonomian Masyarakat
Dampaknya telah dirasakan langsung oleh masyarakat dan pemerintah daerah karena berpengaruh terhadap pelaksanaan berbagai program pembangunan sertaaktivitas ekonomi di kawasan yang masih menjadi sengketa.
“Semakin lama persoalan itu berlarut, semakin besar pula dampak yang ditimbulkan,” katanya.
Tidak hanya menghambat realisasi pembangunan, kondisi tersebut juga berpotensi memunculkan gesekan sosial di tengah masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan kedua kabupaten.
Beberapa waktu lalu, Gamalis telah menerima kunjungan dari jajaran Pemerintah Kampung Biatan Ilir dan Kampung BiatanUlu.
Dalam pertemuan tersebut, berbagai aspek terkait wilayah yang disengketakan dibahas secara mendalam, mulai dari kondisi geografis hingga catatan sejarah pembentukan kedua kampung yang selama ini menjadi bagian dari Kabupaten Berau.
Ia menjelaskan, diskusi tersebut menjadi momentum untuk kembali menelusuri fakta-fakta yang dimiliki daerah terkaitkeberadaan wilayah tersebut.
“Sejumlah informasi mengenaijejak sejarah dan posisi geografis kampung-kampung yang berada di kawasan perbatasan turut menjadi bahanpembahasan,” sebutnya.
Baca Juga: Pemkab Berau Matangkan Persiapan Verifikasi Geosite Geopark Sangkulirang-Mangkalihat
Sengketa tapal batas antara Berau dan Kutim sendiri bukan persoalan baru.
Permasalahan tersebut telah berlangsung cukup lama dan memakan waktu hingga belasan tahun tanpaadanya penyelesaian yang benar-benar tuntas.
Kondisi itu membuat berbagai pihak berharap adanya langkah konkret dari pemerintah yang memiliki kewenangan dalammenentukan keputusan akhir.
Di sisi lain, pihaknya menilai pentingnya menjaga hubunganbaik antarwilayah selama proses penyelesaian sengketa masihberlangsung.
Terlebih, laporan mengenai meningkatnya ketegangan hubungan sosial di tingkat masyarakat perbatasan menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Untuk mencegah munculnya konflik yang lebih luas, Pemkab Berau berencana kembali memperkuat komunikasi dengan berbagai pihak terkait.
Langkah tersebut akan dilakukan melalui koordinasi bersama Pemkab Kutim maupun Pemprov Kaltim guna mencari solusiterbaik yang dapat diterima kedua daerah.
“Kami harap pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dapatsegera memberikan kepastian,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menilai penyelesaian sengketa tersebut tidak cukup hanya dilakukan melalui komunikasi formal antarinstansi pemerintahan.
Diperlukan pendekatan yang lebih luas, termasuk membangun komunikasi politik agar proses penyelesaian dapat berjalan lebih cepat dan efektif.
Karena itu, pihaknya juga akan mendorong upaya-upayakomunikasi politik guna mempercepat penyelesaian persoalanbatas wilayah tersebut.
“Apabila tidak ada kendala, dalam waktu dekat akandijadwalkan melakukan kunjungan ke Pemerintah ProvinsiKalimantan Timur,” katanya.
Baca Juga: Pemkab Berau Alokasikan Rp 16 Miliar untuk Seragam Sekolah Gratis
Gunanya untuk membahas perkembangan penyelesaian sengketa tapal batas sekaligusmemperkuat posisi daerah terkait dokumen-dokumen batas wilayah yang sebelumnya telah disampaikan kepadaKementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Diharapkan keputusan terkait batas wilayah dapat segeraditetapkan. Sehingga, dapat memberikan rasa tenang bagi masyarakat yang selama ini terdampak oleh ketidakjelasanstatus wilayah perbatasan. (*/adv/far)
Editor : Faroq Zamzami