MARATUA – Kabar buruk menimpa pariwisata bahari Kabupaten Berau. Skuadron terumbu karang di kawasan konservasi Kepulauan Derawan terancam rusak setelah sebuah kapal wisata jenis Live on Board (LOB) bernama SeiSea dilaporkan kandas di kawasan Channel Point Tornado Barracuda, Pulau Maratua.
Kawasan tersebut selama ini dikenal sebagai salah satu spot penyelaman premium yang menjadi rumah bagi keanekaragaman hayati laut yang tinggi. Meski kapal pengangkut rombongan wisatawan penyelam itu kini sudah berhasil dievakuasi dari area dangkal berkat bantuan sejumlah speedboat, kekhawatiran mengenai hancurnya terumbu karang di bawahnya kini mencuat.
Merespons insiden yang terjadi pada Jumat (19/6) tersebut, Kepala UPTD Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kepulauan Derawan (KKP3K KDPS) Berau, Didik Riyanto, menegaskan bahwa pihaknya tidak tinggal diam. Langkah hukum dan koordinasi antarlebaga langsung ditempuh. "Kejadiannya sudah kami laporkan ke PSDKP (Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan) Tarakan karena itu menjadi kewenangan mereka," ujar Didik Riyanto memberikan konfirmasi.
Guna memastikan seberapa parah dampak benturan lambung kapal terhadap karang di dasar laut, tim ahli dijadwalkan akan segera menyelam melakukan investigasi dalam waktu dekat. "Kami akan menindaklanjuti dengan pemeriksaan lapangan untuk memastikan ada atau tidak dampak terhadap terumbu karang," tegas Didik.
Kandasnya kapal wisata di zonasi sensitif ini memantik reaksi keras dari para pelaku usaha pariwisata lokal. Mereka mendesak pemerintah untuk lebih ketat dalam memonitor kepatuhan jalur pelayaran setiap kapal wisata demi menjaga aset utama Maratua.
"Kalau pengawasannya longgar, yang terdampak bukan hanya terumbu karang, tetapi juga keberlanjutan pariwisata di Maratua," cetus salah seorang pelaku wisata lokal yang enggan disebutkan namanya. Hingga saat ini, semua pihak masih menunggu hasil pemetaan bawah laut oleh tim konservasi. Jika nantinya ditemukan bukti otentik adanya kerusakan terumbu karang akibat kelalaian nakhoda, hasil investigasi tersebut dipastikan akan menjadi dasar sanksi hukum yang berlaku. (*)
Editor : Indra Zakaria