PROKAL.CO-Peluang keterlibatan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau dalam mengelola objek wisata dunia, Pulau Kakaban, kini memasuki babak baru. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) bersama Pemkab Berau dilaporkan tengah intensif melakukan pembahasan guna merumuskan skema kerja sama yang paling tepat, di mana salah satu opsi kuat yang sedang digodok adalah melalui mekanisme Badan Layanan Umum (BLU).
Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, mengonfirmasi bahwa proses diskusi ini masih terus berjalan. Pemerintah lintas tingkat tersebut sedang mencari formula terbaik agar manajemen pulau yang terkenal dengan ubur-ubur tanpa sengatnya itu dapat berjalan maksimal sekaligus memberikan asas manfaat yang merata bagi semua pihak yang terlibat.
Salah satu poin krusial yang menjadi poin utama dalam meja perundingan ini adalah tata cara pembagian manfaat ekonomi. Skema ini nantinya akan mengatur bagaimana potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata Pulau Kakaban dapat berkontribusi positif, baik bagi kantong Pemprov Kaltim maupun Pemkab Berau itu sendiri.
Secara regulasi dan kewenangan hukum yang berlaku saat ini, otoritas penuh atas pengelolaan Pulau Kakaban sebenarnya berada di bawah payung Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Oleh sebab itu, Pemprov Kaltim juga mengambil tanggung jawab besar dalam menggencarkan promosi destinasi wisata eksotis tersebut, tidak hanya di pasar domestik melainkan hingga ke tingkat mancanegara.
Melalui promosi internasional yang masif, pemerintah berharap angka kunjungan wisatawan dapat melonjak secara signifikan. Langkah ini diharapkan tidak sekadar menaikkan pundi-pundi PAD bagi provinsi dan kabupaten, tetapi juga mampu menyumbang devisa yang berharga bagi negara.
Meskipun secara legalitas memiliki hak penuh, Seno Aji menegaskan bahwa Pemprov Kaltim sangat terbuka terhadap opsi kolaborasi dan kerja sama dengan pemerintah daerah setempat. Sinergi antara provinsi dan kabupaten dinilai penting untuk memastikan kelestarian ekosistem dan mutu pelayanan pariwisata di pulau tersebut.
Kendati demikian, kerja sama ini diakui masih memerlukan waktu karena sifatnya yang masih berada dalam tahap diskusi mendalam. Pemprov Kaltim berharap proses negosiasi dan curah ide ini dapat segera menemui titik temu, sehingga melahirkan solusi terbaik yang saling menguntungkan (win-win solution) bagi masa depan pariwisata di Kabupaten Berau. (*)
Editor : Indra Zakaria