JAKARTA- Bank Indonesia (BI) yakin kredit kembali tumbuh pada triwulan I 2021. Khususnya, dari pembiayaan korporasi. Sejalan dengan upaya pemerintah yang telah menelurkan berbagai stimulus terkait relaksasi pembiayaan. Sementara, untuk laju kredit rumah tangga diperkirakan masih terbatas dalam tiga dan enam bulan ke depan.
Optimisme itu terlihat dari saldo bersih tertimbang (SBT) kebutuhan pembiayaan korporasi tiga bulan mendatang yang mencapai 27,1 persen. Naiknya kebutuhan pembiayaan terjadi pada sektor pertambangan dan penggalian, pertanian, perikanan, kehutanan, informasi dan komunikasi, serta real estat.
"Kebutuhan pembiayaan mayoritas untuk mendukung aktivitas operasional," kata Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono (19/2). Ada juga yang digunakan untuk memulihkan permintaan domestik pasca new normal, membayar kewajiban jatuh tempo, dan investasi. Sebagian rencana kebutuhan pembiayaan korporasi menggunakan kredit bank. Namun, ada juga yang menggunakan dana sendiri dari laba yang ditahan.
Pada Januari 2021, pemenuhan pembiayaan melalui perbankan meningkat signifikan dari bulan sebelumnya. Dari 8,7 persen menjadi 16,5 persen. Sebab, debitor memilih pembiayaan berdasarkan aspek kemudahan dan kecepatan mendapat dana, biaya (suku bunga), dan optimalisasi fasilitas eksisting.
Di sisi lain, pembiayaan rumah tangga masih terbatas. Hasil survei permintaan pembiayaan rumah tangga pada Januari 2021, 86,6 persen dari total responden menyatakan tidak melakukan penambahan pembiayaan. Hanya 2,4 persen responden yang berencana menambah kredit pada tiga bulan mendatang. Juga, 2,4 persen responden baru akan mengajukan kredit enam bulan nanti.
"Berdasar jenis penggunaannya, mayoritas berupa kredit multiguna (KMG), kredit pemilikan rumah, dam kredit kendaraaan bermotor yang diajukan ke perbankan," terang Erwin.
Sementara itu, Kepala Ekonom bank CIMB Niaga Adrian Panggabean menyebut, kredit perbankan hanya akan tumbuh 2 persen pada 2021. Memang, ketika melihat likuiditas neto di pasar uang antar bank semester II 2020, rata-rata berada di kisaran Rp 230 triliun per hari. Naik hampir dua kali lipat dibanding rerata tahun 2019.
Begitu pula, kepemilikan bank pada obligasi pemerintah, yang naik sekitar Rp 630 triliun sejak akhir Januari hingga akhir Desember 2020. Itu mengonfirmasi sangat banyaknya likuiditas di sektor perbankan. Sekaligus menggambarkan kemampuan sektor perbankan dalam menyalurkan kredit.
"Namun, kontraksi ekonomi akibat persebaran SARS-CoV-2, upaya bank dalam menjaga kualitas asetnya di tengah sangat besarnya skala restrukturisasi pinjaman, dan kebijakan PSBB menyebabkan pertumbuhan kredit perbankan akan tetap rendah di 2021," ungkap Adrian.
Dia memperkirakan, non-performing loan (NPL) gross akan berada di kisaran 3,3 persen. Sedangkan, tingkat kecukupan modal perbankan (capital adequacy ratio/CAR) sekitar 24 persen.
Dari indikator sosioekonomi, Adrin menilai tahun ini berpotensi perburukan. Sejalan dengan masih rendahnya kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Mengingat, setiap tahunnya, sekitar 2,7 juta orang masuk ke angkatan kerja. Lalu, ada 300 ribu lapangan kerja yang tercipta untuk setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi.
"Artinya, bila pertumbuhan ekonomi kumulatif selama 2020-2021 hanya sebesar 2 persen, maka pada periode itu berpotensi terciptanya pengangguran sebanyak 4,5 juta orang," imbuhnya. Baik pengangguran terbuka dan setengah terbuka.
Ditambah, ada indikasi kuat bahwa telah terjadi penurunan dalam rerata pendapatan rumah tangga. Praktis, tingkat kemiskinan memang berpotensi naik. Maka, muara dari semua dinamika ini adalah pada potensi kenaikan tekanan sosial (social tension) yang membutuhkan solusi kebijakan sosial (social policy) urgen dan komprehensif.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yu dhistira Adhinegara menuturkan, kebijakan DP 0 persen untuk kendaraan bermotor sebenarnya kurang pas. Masalah utamanya adalah masih tingginya risiko penyaluran kredit. Apalagi kredit kendaraan bermotor yang merupajan barang bergerak memiliki risiko tinggi.
"Pihak bank tidak mungkin langsung kasih DP 0 persen. Mereka khawatir debitor tidak mampu mencicil yang kemudian malah akan merugikan pihak bank dan jadi NPL (non-performing loan/rasio kredit bermasalah)," ujar Bhima kepada Jawa Pos.
Dari sisi debitor, tingginya bunga kredit kendaraan bermotor membuat DP 0 persen tetap menjadi beban. Sebab cicilan dan bunga akan semakin berat. Memang, jika ketika tanpa bayar uang muka pasti ringan di awal. Tapi, cicilan per bulan sebenarnya malah menjadi berat.
Apalagi, pandemi Covid-19 membuat penghasilan masyarakat kelas menengah, yang menjadi sasaran agar membeli mobil, masih terganggu. Praktis, daya beli mereka juga tertekan.
Bhima menekankan, dibandingkan BI berikan DP 0 persen, sebaiknya mendorong pemerintah untuk memperbesar dulu dana perlindungan sosial dan menangani persebaran SARS-CoV-2 dengan baik. "Baru setelah hasilnya optimal, maka daya beli naik. Otomatis masyarakat membeli kendaraan baru," tandasnya.
CEO Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda menilai, sah-sah saja pemerintah merelaksasi sektor otomotif. Namun, membeli mobil baru ketika sedang krisis rasanya bukan keputusan bijak. Justru, masyarakat, khususnya milenial, perlu diedukasi mengenai pentingnya memiliki aset properti sebagai tabungan masa depan jangka panjang.
Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang menegaskan bahwa insentif penurunan PPnBM untuk kendaraan bermotor juga dapat menjadi pengungkit daya saing industri otomotif nasional akibat dampak pandemi Covid-19. Agus menjelaskan bahwa pemberian insentif PPnBM tersebut akan dilakukan secara bertahap selama sembilan bulan, dengan masing-masing tahapan akan berlangsung selama tiga bulan.
Insentif PPnBM sebesar 100 persen dari tarif akan diberikan pada tahap pertama, lalu diikuti PPnBM sebesar 50 persen dari tarif yang akan diberikan pada tahap kedua, dan insentif PPnBM 25 persen dari tarif akan diberikan pada tahap ketiga. "Besaran insentif ini akan dilakukan evaluasi setiap tiga bulan. Kebijakan ini diyakini akan mendorong demand side dari industri otomotif," bebernya.
Menperin menjelaskan bahwa industri otomotif merupakan salah satu sektor andalan yang memiliki kontribusi cukup besar terhadap perekonomian nasional. Saat ini, terdapat 22 perusahaan industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang ada di Indonesia. "Sektor ini telah menyumbangkan nilai investasi sebesar 99,16 triliun Rupiah dengan total kapasitas produksi mencapai 2,35 juta unit per tahun dan menyerap tenaga kerja langsung sebanyak 38,39 ribu orang," urainya.
Business Innovation and Marketing & Sales Director Honda Prospect Motor (HPM) Yusak Billy mengatakan bahwa pemberlakuan insentif untuk PPnBM sangat tepat sasaran karena memang memiliki pasar yang besar. "Kalau kita lihat di bawah 1.500 cc, jadi pembelian relaksasi itu itu hal yang bagus dan tepat karena segmen tersebut segmen terbesar sekarang ini," ujar Billy.
Dia juga mengatakan bahwa kelas kendaraan dengan kapasitas mesin 1500cc ke bawah adalah konsumen pembeli kendaraan pertama, first time buyer, yang memang sangat membutuhkan sekali kebijakan tersebut. "Seperti halnya konsumen dari sebagian besar Honda Brio, merupakan first time buyer. Jadi, cc 1.500 ke bawah itu konsumen yang besar dan salah satunya first time buyer, jadi menengah yang membutuhkan insentif untuk melakukan pembelian," tambahnya.
Billy juga sangat mengapresiasi dan yakin bahwa dengan adanya kebijakan ini akan menumbuhkan perekonomian melalui industri otomotif yang saat ini memang sedang lesu dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. "Kami sangat mengapresiasi dan terima kasih kepada pemerintah yang sudah mengupayakan untuk mendorong industri otomotif dankami percaya relaksasi pajak ini merupakan hal yang positif yang memberikan keringanan konsumen untuk melakukan pembelian, dan menggerakkan industri pasar otomotif umumnya," jelas dia.
Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Jongkie Sugiarto cukup meyakini bahwa penjualan otomotif bisa bergairah karena dua stimulus yakni insentif PPnBM dan DP 0 persen. Sebab, insentif tidak hanya berdampak pada penuruhan harga kendaraan, tapi juga kemudahan pembiayaan. "Ini tambahan kemudahan, ditambah lagi ada penurunan suku bunga dari BI rate hanya 3,75 persen," ujar Jongkie.
Jongkie menegaskan bahwa sebagian besar penjualan otomotif dilakukan dengan skema kredit, sehingga pasti melibatkan leasing dan perbankan. Untuk itu, relaksasi DP nol persen tentu akan dapat memberikan stimulus kepada konsumen.
"70 persen penjualan otomotif di Indonesia itu melalui kredit atau leasing. Jadi sangat membantu sekali. Kami berharap pemerintah dapat segera mengeluarkan aturan kebijakan tersebut. Supaya para APM dapat menentukan harga dan bersosialisasi sebelum tanggal 1 Maret," pungkasnya. (han/agf)
Editor : izak-Indra Zakaria