TARAKAN – Budi daya rumput laut menjadi primadona di Kalimantan Utara, terutama bagi warga di Nunukan, Tarakan dan Bulungan sejak beberapa tahun terakhir. Namun, budi daya yang semakin menjamur menjadi pekerjaan rumah baru bagi pemerintah daerah.
Seperti disampaikan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kaltara Amir Bakry, budi daya rumput laut ada yang dilakukan di alur pelayaran. "Karena tidak sesuai alokasi ruang, nanti kami tertibkan semuanya. Di Amal (Tarakan) sama Nunukan paling banyak (melanggar zonasi)," ujar Amir.
Dikatakan, sudah ada payung hukum yang mengatur soal zonasi. Yakni, Perda Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2018–2038. Selain itu, dia juga mengaku bahwa pihaknya telah memasang rambu pembatas untuk budi daya rumput laut.
Hanya saja, lanjutnya, ada saja oknum yang menghilangkan pembatas zona yang diperbolehkan untuk budi daya rumput laut. "Kami sebenarnya sudah lakukan sosialisasi untuk zonasi (budi daya). Karena jalur pelayaran saja sampai terganggu. Rambu (jangkar sama drum) saja sampai hilang dicuri," ujarnya.
Sementara itu, Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut (Danlantamal) XIII/Tarakan Laksamana Pertama TNI Judijanto mengatakan, pembudidaya rumput laut seharusnya diberikan pemahaman terkait alur pelayaran.
"Harusnya DKP Kaltara kasih tahu zonasinya sampai mana saja. Sinergitas antara Pemprov dan pemda itu juga diperlukan. Jadi, penegak hukum bisa menegakkan aturan," ujarnya.
Dia juga menyatakan bahwa budi daya rumput laut masih ditemukan dekat perbatasan Malaysia. Dan, dianggap mengganggu kapal patroli. Karena menurutnya, kapal patroli terpaksa harus memutar ke perairan Malaysia untuk menghindari budi daya rumput laut.
"Sempat KRI tersangkut tali (rumput laut). Bagaimana kita mau kelola wilayah kita sendiri, kalau rakyat sendiri tidak bisa diatur. Kami harap segera ditindaklanjuti," ujarnya. (*/sas/fen)
Editor : izak-Indra Zakaria