Kilas Balik dan Prospek Ekonomi 2020 (1)

izak-Indra Zakaria • Dipublikasikan Rabu, 18 Desember 2019 | 11:01 WIB

PERTUMBUHAN ekonomi nasional secara kumulatif dari Januari-September 2019 mencapai sekitar 5.04 persen, di bawah janji 7 persen. Ini menjadi tantangan yang tidak mudah untuk menjadikan ekonomi di tahun depan lebih prospektif.

Sektor industri manufaktur yang digadang-gadang menjadi andalan dalam era revolusi industry 4.0 maupun industri-industri lain mengalami kelambatan. Rata-rata tumbuh kurang dari 5 persen dan menjadi persoalan tersendiri yang perlu short cut untuk mengatasinya. Ke depan, kita harus meningkatkan pembiayaan riset dan pengembangan (R&D) lebih besar lagi dari yang hanya 0,3 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto) agar mampu bersaing dengan negara berkembang lainnya.

Di samping itu, perlu dikembangkan intelijen industri sebagai sarana pendukung pengembangan dan ekspansi bisnis global dari industri-industri strategis nasional yang kita miliki. Pun, harus dijauhkan dari kepentingan politik maupun elite parpol dalam pengelolaannya, terlebih yang terjerat kasus hukum dan terpidana. Sehingga pengembangan industri-industri strategis nasional benar-benar dilakukan oleh orang-orang yang terbaik dan semata-mata untuk kepentingan nasional.

KILAS BALIK

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia secara kumulatif dari kuartal I-III 2019 mencapai 5,04 persen. Sementara itu, harga komoditas migas dan nonmigas di pasar internasional pada kuartal III 2019 secara umum mengalami penurunan secara kuartal (quartal to quartal/qtq). Penurunan juga terjadi jika dibandingkan secara tahunan (year on year/yoy).

Hal ini tentu berpengaruh pada perekonomian Indonesia. Perlambatan ekonomi tidak lepas dari tekanan dari sisi eksternal dan internal. Yang pertama dan utama tentu adalah perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok. Ketidakpastian dari perang dagang AS-Tiongkok telah membuat berbagai lembaga menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia.

Beberapa waktu lalu, Dana Moneter Internasional (DMI) memangkas pertumbuhan ekonomi dunia sebanyak 0,1 persen menjadi 3,2 persen untuk 2019 dan 3,5 persen untuk 2020. Untuk tahun ini, Bank Dunia memperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh 5,2 persen atau lebih rendah 0,1 persen dibanding proyeksi sebelumnya.

Faktor berikut yang menonjol pada semester I-2019 adalah perhelatan Pemilu Legislatif dan Presiden 2019-2024. Berbagai kalangan masyarakat, termasuk investor, memilih bersikap wait and see menyikapi momentum penting dalam demokrasi Indonesia tersebut.

KINERJA IMPOR, EKSPOR DAN UTANG

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia Januari-Oktober 2019 mencapai USD 139,11 miliar atau menurun 7,80 persen dibanding periode yang sama tahun 2018. Demikian juga ekspor nonmigas mencapai USD 128,76 miliar atau menurun 5,82 persen. Dengan peningkatan terbesar ekspor nonmigas Oktober 2019 terhadap September 2019 terjadi pada bahan bakar mineral sebesar USD 144,6 juta (8,24 persen).

Sedangkan penurunan terbesar terjadi pada kapal, perahu, dan struktur terapung sebesar USD 74,1 juta (86,68 persen). Di sisi lain, kinerja impor pada Agustus 2019, impor Indonesia mencapai USD 14,2 miliar, turun 15,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar USD 16,8 miliar atau turun 8,53 persen dibandingkan Juli 2019 yang sebesar USD 15,5 miliar.

Dengan nilai ekspor yang lebih tinggi dibandingkan nilai impor, neraca perdagangan Indonesia surplus USD 85,1 juta. Angka ini membaik signifikan dibandingkan Agustus 2018 yang defisit sebesar USD 953 juta dan bulan sebelumnya yang defisit USD 64,3 juta.

Sementara itu data Bank Indonesia menunjukkan adanya defisit neraca transaksi berjalan pada triwulan III-2019, sebesar USD 7,7 miliar atau sekitar 2,7 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan defisit pada triwulan sebelumnya yang mencapai USD 8,2 miliar atau sekitar 2,9 persen dari PDB.

Kementerian Keuangan mencatat posisi utang Pemerintah berada di angka Rp 4.756,13 triliun per 31 Oktober 2019. Dengan demikian, rasio utang pemerintah terhadap PDB saat ini mencapai 29,87 persen.

PROSPEK EKONOMI 2020

Menurut Perry Warjiyo, Gubernur Bank Indonesia, bahwa prospek ekonomi Indonesia 2020 optimistis terjaga dengan momentum pertumbuhan yang tetap berlanjut. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 diperkirakan meningkat dalam kisaran 5,1-5,5 persen. Adapun untuk inflasi 2020 tetap terkendali sesuai sasaran 3,0+1 persen. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 diproyeksikan akan turun menjadi 4,9 persen.

Ekonom Senior Universitas Indonesia, Faisal Basri usai diskusi bertajuk “Alarm Perlambatan Konsumsi” di Jakarta menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dunia tahun depan memang akan lebih baik. Namun kalau diperhatikan dunia membaik tapi Indonesia belakangan membaiknya, tahun depan diprediksikan tumbuh sekitar 4,9 persen.

Ekonomi tahun depan masih dihantui kemungkinan terjadi resesi ekonomi dunia. Harapan ke depan, bahwa pertumbuhan ekonomi mencapai target dalam APBN sebesar 5,4 persen memang belum tertutup sepenuhnya. Tingkat konsumsi rumah tangga yang tumbuh 5,17 persen perlu jadi perhatian. Angka itu harus dipertahankan, paling tidak di atas level pertumbuhan ekonomi.

Patut dicatat pula, ada sejumlah momen yang mengerek konsumsi rumah tangga seperti pemilu hingga Idulfitri, sehingga perlu menjaga tingkat inflasi di bawah 3,5 persen (target inflasi APBN). Perlu terus melakukan operasi pasar agar tidak terjadi lonjakan harga pasar dibarengi menjaga pasokan atas konsumsi rumah tangga.

Begitu pun, terus dijaga konsumsi pemerintah maupun meningkatkan investasi. Hal tersebut merupakan komponen yang menopang perekonomian adalah pengeluaran rumah tangga, pengeluaran pemerintah dan investasi. Investasi harus dipacu lebih kencang lagi, setidaknya diatas 5% serta melakukan deregulasi secara proporsional dengan tetap menjamin kepentingan kesejahteraan dan keamanan berjalan beriringan. Jangan sampai membuka kran investasi, justru mengakibatkan kedaulatan dan keamanan NKRI terancam.

FOKUS PACU PRODUKTIVITAS DAN KINERJA EKSPOR

Ke depan perlu memacu lebih kencang pertumbuhan ekonomi sekaligus distribusi pendapatan pada kelompok menengah ke bawah, dibarengi dengan upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran; meningkatkan daya beli dan perlindungan sosial terutama rakyat berpenghasilan rendah dan pengangguran; menjaga kebijakan fiskal dan membatasi utang luar negeri maupun ekstra hati-hati atas rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke “Borneo Baru “ (usulan nama oleh penulis) di sebagian wilayah Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara, Kaltim.

Pun, kinerja UMKM dan koperasi. Menurut data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pusat Statistik, dan United Nation Population Fund, jumlah pelaku UMKM di Indonesia pada 2018 sebanyak 58,97 juta orang. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia pada 2018 yang mencapai kurang lebih 265 juta jiwa maka sekitar 23 persen dari jumlah penduduk merupakan pelaku UMKM. Angka penting lainnya adalah kontribusi UMKM pada 2018 yang mencapai lebih dari 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta menyerap lebih dari 90 persen tenaga kerja di Indonesia. Perlu dipacu produktivitasnya agar kinerja ekspor naik.

EKONOMI DIGITAL DAN SYARIAH

Pada 2020 diharapkan ekonomi digital Indonesia menjadi yang terbesar di Asia Tenggara dengan pencapaian total nilai e-commerce USD 130 miliar. Oleh karena itu Kementerian Perindustrian harus melalukan berbagai strategi jitu antar lain menggandeng para pelaku para pelaku e-commerce sebagai mitra strategis; termasuk menggerakkan sector riil dan pelaku usaha mikro, UMKM maupun koperasi.

Akses permodalan dan teknologi menjadi bagian terpenting dalam mencari solusi; sehingga usaha kini tidak mati suri atau hilang terlindas era revolusi industry 4.0. Basis digital dan syariah mesti terus dikembangkan antara lain melalui transformer agent dari pusat hingga ke pelosok-pelosok desa. Hingga sekarang, jumlah koperasi ada 152.000 yang kondisinya sehat hanya 50 persen dan telah dibubarkan lebih dari 40.000 koperasi.

Pemerintah harus mampu mereformasi total koperasi, meningkatkan kontribusi koperasi terhadap PDB nasional, dan meningkatkan rasio kewirausahaan di Indonesia. Saat ini, kontribusi koperasi pada PDB mencapai 3,99 persen dan ke depan ditargetkan dapat mencapai 5 persen dan pemberian akses kredit pembiayaan melalui kredit usaha rakyat (KUR) dan kredit Ultra Mikro (UMi). (bersambung/ndu/k18)

Editor : izak-Indra Zakaria
Ekonomi Kaltim