Untuk membantu petani kelapa sawit menggenjot produksi dan menyukseskan program mandatori biodiesel, pemerintah memperbolehkan kredit usaha rakyat (KUR) disalurkan untuk peremajaan kebun kelapa sawit.
SAMARINDA- Pemerintah berencana menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) khusus untuk peremajaan kelapa sawit pada area seluas 500 ribu hektare (ha) dalam 3 tahun ke depan. Ini dilakukan untuk mempercepat peremajaan selain menunggu bantuan dana dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS).
Cukup beralasan, peremajaan memang penting untuk mendukung percepatan program biodiesel. Diketahui, tahun depan pemerintah akan menerapkan mandatori biodiesel 30 persen (B30) atau mencampur solar dengan biodiesel 30 persen.
Pada perkembangannya, program KUR telah mengalami beberapa perubahan, baik skema maupun regulasi. Salah satu perubahan yang telah ditetapkan baru-baru ini adalah penurunan suku bunga dari 7 persen pada 2019 menjadi 6 persen pada 2020 mendatang.
Kebijakan penurunan suku bunga tersebut diikuti dengan target peningkatan volume penyaluran KUR sebesar 36 persen dibandingkan 2019. Menjadi Rp 190 triliun pada tahun depan. Dari target tersebut, sekitar 60 persen di antaranya diharapkan dapat disalurkan ke sektor produksi.
Kenaikan itu dianggap menjadi peluang besar untuk menaikkan target peremajaan. KUR khusus replanting akan disalurkan untuk mendukung pendanaan pengelolaan sawit yang baru diremajakan. Sebagaimana diketahui, bantuan pendanaan sebesar Rp 25 juta per hektare yang disalurkan oleh BPDP-KS hanya mencakup pengelolaan pada tahun pertama penanaman.
Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Kaltim Muhammadsjah Djafar mengatakan, jika merujuk pada target peremajaan Kementerian Pertanian seluas 180 ribu hektare per tahun, kebutuhan pendanaan setidaknya memerlukan Rp 4,5 triliun. Namun, penyaluran dana bantuan BPDP-KS akan sangat bergantung pada jumlah rekomendasi teknis yang dikeluarkan Kementerian Pertanian.
Prinsipnya, replanting nanti didukung pembiayaan bank juga yang salah satu instrumennya adalah KUR. “Peremajaan kelapa sawit memang terus didorong untuk menggenjot implementasi program biodiesel hingga kadar campuran bahan nabatinya mencapai 100 persen atau B100,” ujarnya.
Implementasi program B40 bisa dilaksanakan mulai tahun depan dan B50 pada 2021, setelah penerapan B30 dimulai Januari 2020. Apalagi akan dilakukan moratorium izin baru lahan sawit, artinya per hektare harus ditingkatkan produksinya. Saat ini per hektare menghasilkan 4 ton, ke depan harus 7 ton kelapa sawit. Untuk meningkatkan produksi dibutuhkan peremajaan.
“Peremajaan kebun kelapa sawit bertujuan menghasilkan bibit sawit berkualitas yang baik. Alhasil, kualitas minyak sawit yang nantinya akan dijadikan campuran solar juga akan meningkat,” katanya.
Berdasarkan data BPDP-KS, peremajaan kebun kelapa sawit milik rakyat mencapai 120.353 hektare hingga pertengahan November 2019. Dengan KUR diharapkan menjadi bantuan dana untuk peremajaan, agar produksi juga semakin baik. “Dengan begitu maka kinerja kelapa sawit bisa semakin baik pula,” pungkasnya. (ctr/ndu/k15)
Editor : izak-Indra Zakaria