SAMARINDA – Kementerian Perdagangan memutuskan untuk melarang peredaran minyak curah di pasar tradisional mulai 1 Januari 2020. Sebagai gantinya, minyak curah wajib menggunakan kemasan. Pelarangan ini diharapkan dapat meningkatkan serapan crude palm oil (CPO) di dalam negeri.
Seperti diketahui, minyak curah merupakan minyak bekas pakai seperti restoran dan warung makan besar yang kemudian dijual kepada pengumpul. Minyak tersebut kemudian didistribusikan lagi ke pedagang di pasar dalam volume grosir untuk kemudian dijual secara eceran. Biasanya, minyak curah hanya dikemas menggunakan plastik atau botol bekas.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw-BI) Kaltim Tutuk SH Cahyono mengatakan, kalau aturan itu bisa direalisasikan oleh masyarakat, dengan kata lain orang-orang sudah tidak ada lagi yang menyuling minyak bekas. Sehingga secara otomatis kebutuhan minyak akan semakin banyak. Ini prospek bagus untuk CPO Kaltim dan berujung pada peningkatan industri CPO.
Peraturan kementerian tersebut bertujuan memberhentikan peredaran minyak curah. Mereka meminta seluruh produsen wajib menjual minyak dalam kemasan. Kebijakan ini tidak dilakukan dengan masa transisi, artinya tidak ada masa uji coba untuk kurun waktu tertentu.
Keputusan ini diambil karena peredaran minyak curah di pasar dan penggunaan di masyarakat dianggap berbahaya. Sebab, kualitas minyak tidak bisa dipertanggungjawabkan karena tidak melewati pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Data Kementerian Perdagangan mencatat setidaknya total produksi minyak goreng di dalam negeri mencapai 14 juta ton per tahun. Dari jumlah itu, hanya 5,1 juta ton yang dipasarkan ke dalam negeri alias digunakan oleh masyarakat. Sisanya, diekspor ke luar negeri. Namun, dari 5,1 juta ton itu hampir 50 persennya di antaranya merupakan minyak goreng curah.
“Industri CPO kita bisa meningkat dengan larangan minyak curah tersebut. Ini bisa menjadi peluang baru bagi pelaku usaha,” katanya Rabu (25/12).
Tak hanya CPO, Tutuk meyakini kebijakan ini bisa meningkatkan penjualan tandan buah segar (TBS) petani lokal. Efeknya akan luas untuk ekonomi. Apalagi Kaltim memiliki potensi CPO yang luar biasa. Di Benua Etam, saat ini sudah ada pabrik minyak goreng. Seperti di Kariangau, lalu sebentar hadir di Bontang. “Jika kebutuhan minyak goreng banyak, Kaltim pasti bisa diuntungkan,” tuturnya.
Dia mengungkapkan, saat ini ekonomi Kaltim masih didominasi pertambangan dengan kontribusi sebesar 46 persen. Sementara CPO masuk pada industri pengolahan yang hanya berkontribusi 17,69 persen terhadap ekonomi. Sangat jauh dibandingkan penggalian dan pertambangan. Jika industri minyak goreng terus berkembang, kontribusi CPO akan semakin besar terhadap perekonomian.
Selama ini, CPO sebagian besar dibawa ke Jawa dan keluar negeri. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi Kaltim. “Kita masih punya pekerjaan. Yakni membuat pelaku usaha membangun industri CPO, tidak hanya minyak goreng, tapi produk hilir lain seperti sabun dan sebagainya,” pungkasnya. (ctr/ndu/k18)
Editor : izak-Indra Zakaria