SAMARINDA - Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim bertekad menjaga kualitas data secara rutin dengan memutakhirkan tahun dasar. Terutama dalam menghasilkan data strategis, yakni indeks harga yang meliputi indeks harga konsumen (IHK) dan nilai tukar petani (NTP).
Kepala BPS Kaltim Anggoro Dwitjahyono menjelaskan laju angka inflasi akan dirilis setiap awal bulan dan dihitung berdasarkan perubahan IHK. Namun dengan adanya perubahan pola konsumsi dan gaya hidup masyarakat yang berubah, pola IHK yang lama tidak relevan lagi untuk digunakan. Inilah mengapa BPS secara rutin memutakhirkan sesuai perkembangan jaman.
"Dalam proses pemutakhiran tahun dasarnya dilaksanakan survei biaya hidup (SBH) pada tahun 2018. Yang diperuntukkan untuk diagram timbang IHK yang akan dirilis di Februari 2020 sudah menggunakan tahun dasar yang baru, 2018=100," jelas Anggoro saat ditemui setelah Sosialisasi Pemutakhiran Diagram Timbang IHK dan NTP berdasar Survei Biaya Hidup (SBH) 2018 di kantornya, Jumat (31/1).
Kegunaan IHK ini sebagai indeksasi upah, indikator moneter atau perkembangan nilai uang. Selain itu, Nilai Tukar Petani (NTP) menunjukkan daya tukar dari nilai produk pertanian yang dihasilkan terhadap biaya produksi dan barang atau jasa yang dikonsumsi.
“NTP diperoleh dari perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (it) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib) dikalikan angka 100. Cakupannya adalah nilai tukar petani (NTP) tanaman pangan, hortikultura, tanaman perkebunan rakyat, peternakan dan perikanan,” jelasnya
Menurut dia, sebelumnya pola perhitungan IHK menggunakan tahun dasar 2012. Namun terhitung mulai 3 Februari 2020, rilis BPS akan menggunakan metodologi perhitungan IHK 2020 standar internasional yang mengacu pada Classification of Individual Consumption According to Purpose (COICOP).
Dari rilis tersebut, dipublikasikan survey bahan hidup (SBH) untuk wilayah Samarinda dan Balikpapan. Yakni, di Samarinda untuk komoditas makanan sebesar 35,63 persen, terbagi atas bahan makanan 21,60 persen; makanan, minuman dan tembakau 4,67 persen dan restoran 9,36 persen dari 374 paket komoditas.
Untuk cakupan wilayah Balikpapan, SBH sebesar 36,13 persen yang terdiri dari bahan makanan 22,16 persen; makanan, minuman dan tembakau 5,02 persen dan restoran 8,96 persen dari 380 paket komoditas. "Sedangkan untuk SBH non-makanan, Samarinda sebesar 64,37 persen dan Balikpapan 63,87 persen," terangnya.
Angka tersebut, lanjutnya, lebih rendah dari survey sebelumnya pada 2012. Yaitu, SBH Samarinda 39,61 persen untuk makanan dan 60,39 persen untuk SBH non-makanan. Sedangkan di Balikpapan, SBH sebesar 38,95 persen untuk makanan dan 61,05 persen untuk non-makanan.
Kemudian, BPS Kaltim juga merilis paket komoditas terbaru yang muncul menggantikan beberapa komoditas yang hilang. Di antaranya, dari 374 paket komoditas di Samarinda ada 46 soket komoditas baru yang menggantikan 50 paket komoditas lama. Dari 380 paket komoditas di Balikpapan, ada 49 paket komoditas yang menggantikan 55 paket komoditas sebelumnya.
Lebih lanjut, Anggoro juga mengatakan hal tersebut dipengaruhi oleh pola konsumsi masyarakat. Pun, hal itu akan terus berubah di kemudian hari, menyesuaikan kebutuhan masyarakat ke depan. "Paket komoditas dipengaruhi pola konsumsi masyarakat suatu wilayah. Ketika tahun 2012 belum ada yang namanya ojol (ojek online), tapi 2018 sudah ada pengeluaran untuk ojol," ungkapnya.
Ia mengatakan minggu depan akan merilis perkembangan IHK laju inflasi. Namun demikian sudah ada perubahan tahun dasarnya. "Karena kita sudah melakukan survei biaya hidup (SBH) tahun 2018 yang memang itu diperuntukkan untuk perubahan diagram timbang IHK," tutupnya. (*/ain/ndu/k18)
Editor : izak-Indra Zakaria