Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

MUI Resmi Haramkan Vape, Legislator DPRD Kaltim Dukung Penuh demi Selamatkan Anak Muda

R
Penulis: Redaksi Prokal❯

Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin.


Advertisement

Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin.

SAMARINDA — Keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang resmi menetapkan fatwa haram terhadap rokok elektrik atau vape menuai dukungan dari parlemen Kalimantan Timur. Kebijakan tersebut dinilai sebagai langkah strategis untuk membentengi kesehatan masyarakat, khususnya generasi muda, dari ancaman kecanduan nikotin.

Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, menyatakan apresiasinya atas terbitnya Keputusan MUI Nomor 131 Tahun 2026 tersebut. Menurutnya, MUI memiliki otoritas keagamaan dan moral yang kuat dalam merespons fenomena sosial yang berisiko merusak kesehatan publik.

Advertisement

“Saya selaku pribadi mengapresiasi keputusan teman-teman MUI. Bagaimanapun, MUI merupakan salah satu lembaga yang memiliki otoritas untuk memberikan fatwa,” ujar Salehuddin saat ditemui di Gedung DPRD Kaltim, Samarinda. Salehuddin menyoroti tren penggunaan vape yang kian menjamur di kalangan remaja dan anak muda, baik laki-laki maupun perempuan. Kemasan modern serta beragam pilihan varian rasa dinilai menjadi daya tarik utama yang membuat produk rokok elektrik itu begitu mudah digemari.

“Kalau bicara konteks yang menjadi dasar MUI mengharamkan, itu lebih pada upaya melindungi generasi kita dari kecanduan nikotin,” jelasnya.  Ia mengingatkan masyarakat agar tidak terlena dengan anggapan bahwa vape lebih aman dibandingkan rokok konvensional. Pada kenyataannya, sejumlah cairan vape mengandung kadar nikotin yang cukup tinggi sehingga memicu efek ketergantungan serius bagi penggunanya dalam jangka panjang.

Oleh karena itu, Salehuddin sepakat penuh dengan pertimbangan MUI yang menempatkan perlindungan masa depan generasi muda di atas segalanya. Sebagai informasi, Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 secara tegas mengharamkan segala bentuk aktivitas terkait rokok elektrik, mulai dari penggunaan, penyalahgunaan, produksi, hingga perdagangannya. (adv/dprdkaltim)

Advertisement

 

Advertisement
Editor : Indra Zakaria
Sumber : prokal.co
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

DPRD Kaltim Minta Data Pajak Vape Dibuka, 1.400 Pekerja Terancam Terdampak

DPRD Kaltim Minta Data Pajak Vape Dibuka, 1.400 Pekerja Terancam Terdampak

DPRD Kaltim Minta Data Pajak Vape Dibuka, 1.400 Pekerja Terancam Terdampak

Fatwa MUI Picu Kekhawatiran Pelaku Usaha Vape di Kaltim

Fatwa MUI Picu Kekhawatiran Pelaku Usaha Vape di Kaltim

Fatwa MUI Picu Kekhawatiran Pelaku Usaha Vape di Kaltim PROKAL.CO, SAMARINDA – Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkan penggu

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer