Berharap Stimulus dari Pemerintah

izak-Indra Zakaria • Dipublikasikan Rabu, 12 Februari 2020 | 09:45 WIB
-
-

Pengembang berharap kepastian pengesahan ibu kota negara (IKN) di Kaltim segera diwujudkan. Sebab pasar properti hingga kini masih belum terlalu bergairah.

BALIKPAPAN – Wakil Ketua Real Estate Indonesia (REI) Balikpapan Andi Arif M Hartono mengatakan, saat ini properti di Kota Minyak khususnya masih berharap pada rumah bersubsidi. “Mau jual rumah komersil masih susah saat ini,” ucapnya, Selasa (11/2).

Ia menjelaskan, saat ini sebetulnya untuk pasar sudah ada. Namun, permintaannya tidak kunjung ada. Di Balikpapan, tiap tahunnya jumlah penduduk bertambah, dan ketersediaan rumah atau kepemilikan rumah pribadi masih di bawah 50 persen. “Artinya masih ada pasar. Lihat saja ketika FLPP dijual ramai sekali. Memang daya beli yang jadi masalah. Untuk rumah komersil masih ada peminatnya di harga Rp 200-300 juta,” ucapnya.

Andi menjelaskan, saat ini pengembang hanya menjual stok yang ada. Belum ada lagi pembangunan. Begitu pula, rumah bersubsidi. Sekarang menjual yang ada. Terbatasnya kuota membuat pengembang kesulitan menjual properti fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

Pengembang hanya berharap kepada pemerintah. Kebijakan pemerintah saat ini berpengaruh kepada pasar properti. Ia berharap kalau bisa kuota perumahan subsidi tahun ini bisa ditambah. “Kemudian, masalah tanah juga harusnya bisa diatur pemerintah. Di Balikpapan sengketa tanah ini banyak. Kita pengembang mau tidak mau harus mengeluarkan dana lebih,” ungkapnya.

Kemudian peraturan RTRW Kota Balikpapan infonya ada revisi untuk properti harus segera dipastikan. “Kami pengusaha butuh kepastian. Tanpa itu, kami hanya menjual bangunan yang ada,” imbuhnya.

Terkait IKN, ia menilai belum terlalu berdampak. Pasalnya, penetapan baru keluar dari mulut Presiden. Pengesahan dari DPR belum. “Kami menunggu itu, pasar juga menunggu. Kalau benar iya, segerakan. Jadi pasar dari awal tahun ini sudah ramai. Gairah pasar properti di Kaltim bisa kembali,” serunya.

Pihaknya juga menanti keputusan, apakah pemerintah menyerahkan ke swasta terkait hunian ASN. Sementara ini, pasar properti belum baik.

Sebelumnya, Branch Manager BTN Balikpapan Bambang Hendro T mengatakan, di Balikpapan atau di Bumi Etam, penjualan properti sejak tambang anjlok sulit untuk kembali ke masa kejayaan. Dan rumah murah pun menjadi asa bagi pengusaha properti.

Namun, sejak tahun lalu hingga tahun ini, kuota FLPP dari pemerintah dibatasi. Ia membeberkan realisasi tahun lalu dan 2018 cukup jauh penurunannya, khususnya perumahan bersubsidi. “Tahun lalu, pembayaran perumahan subsidi yang melalui BTN untuk wilayah Balikpapan berjumlah 649 unit, sedangkan di 2018 realisasi 1.983 unit. Penurunannya sangat jauh, karena memang ada arahan dari pusat untuk pembatasan kuota rumah murah,” tuturnya.

Pria asli Jawa Timur ini mengaku, tahun ini, FLPP kembali dibatasi dari pemerintah. Di sisi lain permintaan rumah murah cukup tinggi. Pihaknya sebagai regulator pembiayaan hanya bisa mengikuti aturan yang ditetapkan pemerintah. Sementara perumahan non subsidi permintaannya masih belum menggembirakan. Tahun lalu realisasi pembiayaan juga turun. Hanya 220 unit, 2018 sebesar 358 unit.

“Sampai sekarang pun, masih banyak pengembang yang kesulitan menjual unit. Apalagi yang harga Rp 500 juta ke atas. Saat ini rumah non subsidi yang masih laku di kisaran Rp 300-400 jutaan,” tuturnya. Ia juga mengakui, pihaknya hati-hati dalam mengucurkan kredit ke pengembang property dan KPR. Lebih selektif melihat track record nasabah. (aji/ndu/k18)

Editor : izak-Indra Zakaria