OMNIBUS law diyakini akan memperbaiki ekosistem investasi di daerah. Yang terpenting adalah mengenai ketenagakerjaan, administrasi, dan rezim hukum untuk berbisnis. Kebijakan tersebut, diharapkan bisa mempermudah investasi. Namun, omnibus law tidak bisa sukses jika pelaku usaha dan pemerintah tidak memiliki persepsi yang sama.
Diketahui, omnibus law adalah penataan regulasi berupa pencabutan, revisi, atau penggabungan beberapa regulasi atau pasal baik pada level undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden (perpres), peraturan menteri (permen) yang substansinya mengatur hal yang sama, tumpang tindih, ataupun konflik.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kaltim Dayang Donna Faroek mengatakan, omnibus law sangat dinantikan di dunia usaha. Namun pelaku usaha dan pemerintah harus memiliki keinginan yang sama dalam tahap finalisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law. Saat ini para pengusaha telah menyampaikan masukan soal RUU Cipta Lapangan Kerja.
“Jangan sampai ada beda pendapat antara pemerintah dan pengusaha. Sehingga nanti omnibus law bisa berjalan dengan lancar,” jelasnya, Rabu (12/2).
Rancangan undang-undang omnibus law kini masih dalam tahap finalisasi dan dirampungkan dengan beberapa kementerian terkait sebelum nantinya diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk dibahas dan disahkan sebagai UU baru. Pembahasan RUU yang melibatkan 31 kementerian dan lembaga ini menggunakan metode penyusunan teknik legal drafting yang berbeda dari penyusunan RUU pada umumnya.
Dalam RUU tersebut, terdapat 11 klaster meliputi penyederhanaan perizinan berusaha, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan dan perlindungan UMKM, kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengadaan lahan, investasi dan proyek pemerintah serta kawasan ekonomi.
“Karena sudah masuk bagian finalisasi, Kadin pusat juga sudah memastikan jangan sampai dari perbedaan keinginan sehingga nanti ada beda persepsi. Pelaku usaha akan memberikan masukan yang nantinya akan ditinjau ulang oleh pemerintah,” jelasnya.
Hal itu harus dilakukan agar omnibus law bisa memiliki efek positif bagi dunia usaha khususnya di daerah. Lalu, untuk sementara protes-protes yang dilayangkan itu urusan pemerintah. Apalagi soal ketenagakerjaan yang diprotes serikat buruh, pemerintah sudah melakukan diskusi. Pelaku usaha hanya bisa berharap ada kesepakatan yang tidak merugikan salah satu pihak.
“Tujuan omnibus law ini kan baik, memudahkan investasi, perizinan dan sebagainya. Sehingga jangan ada pihak yang keberatan. Sebab tujuannya sama-sama ingin memperbaiki ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (ctr/ndu/k18)
Editor : izak-Indra Zakaria