Pengembangan Sektor Perkebunan Nonsawit

izak-Indra Zakaria • Dipublikasikan Rabu, 26 Februari 2020 | 11:09 WIB
-
-

SAMARINDA – Perpindahan ibu kota negara (IKN) di Kaltim, membuat daerah ini harus segera mempersiapkan sumber kebutuhan pangan dan bahan pangan. Dinas Perkebunan Kaltim memegang peran penting untuk ketersediaan komoditas seperti coklat, kopi, lada, kelapa, kelapa sawit dan lainnya.

Gubernur Kaltim Isran Noor mengatakan, pembentukan usaha perkebunan ini wajib dilakukan secara komprehensif. Dalam artian, melihat keterkaitan sektor hulu sampai hilir, terutama aspek pemasaran.

“Sehingga petani atau pekebun tidak dihadapkan pada masalah harga,” ujarnya dalam rapat koordinasi & sinkronisasi program/kegiatan pembangunan perkebunan 2020 di Samarinda, kemarin.

Ia menambahkan, karena itu Dinas Perkebunan harus berkolaborasi dengan pihak lain dalam mengembangkan rantai sistem pemasaran yang efisien. Termasuk di dalamnya memetakan supply chain untuk menjawab isu keberlanjutan khususnya di industri kelapa sawit. Serta yang lebih penting adalah upaya meningkatkan nilai tambah dari produk perkebunan.

”Upaya hilirisasi dan pembangunan industri pengolahan produk perkebunan hendaknya dipercepat. Pekebun kelapa sawit kini bisa bermitra dengan 89 pabrik minyak sawit yang tersebar di tujuh kab/kota,” ucapnya.

Kepala Dinas Perkebunan Ujang Rachmad mengatakan, lahan perkebunan Kaltim saat ini didominasi oleh kelapa sawit yaitu mencapai 88 persen, dengan sisa 12 persen dari total keseluruhan lahan perkebunan diisi oleh komoditas nonsawit. ”Kami akan lebih berfokus pada pengembangan sektor perkebunan nonsawit, dan untuk sawit sendiri kita akan lakukan revitalisasi lahan yang ada,” ucapnya.

Pembangunan sektor perkebunan akan mengarah sesuai desain kewilayahan. Jadinya setiap daerah yang memiliki lahan perkebunan, kecuali wilayah kota yang notabene minim lahan perkebunannya, akan memiliki areal-areal pengembangan sesuai dengan rencana tata ruang. Total alokasi perkebunan di Kaltim nantinya 32,69 juta hektare yang terbagi dalam 10 kabupaten/kota. ”Di setiap kabupaten/kota ada areal-areal pengembangan sektor-sektor perkebunan dengan ciri khas komoditas masing-masing,” terangnya. (*/ain/tom/k18)

Editor : izak-Indra Zakaria