Hubungan Harmonis untuk Kesejahteraan Bersama

uki-Berau Post • Dipublikasikan Senin, 2 Maret 2020 | 15:22 WIB
JAGA KEHARMONISAN: Bupati Berau Muharram bersama Kepala Disnakertrans Berau Junaidi, berfoto bersama perwakilan perusahaan dan peserta, usai pelaksanaan workshop di Hotel Bumi Segah, Sabtu (1/3).
JAGA KEHARMONISAN: Bupati Berau Muharram bersama Kepala Disnakertrans Berau Junaidi, berfoto bersama perwakilan perusahaan dan peserta, usai pelaksanaan workshop di Hotel Bumi Segah, Sabtu (1/3).

TANJUNG REDEB – Beberapa perwakilan manajemen perusahaan bersama serikat pekerja, menggelar workshop Hubungan Industrial yang diikuti sekira 100 orang perwakilan serikat pekerja yang ada di Berau.

Kegiatan yang digelar di Hotel Bumi Segah, Sabtu (29/2) lalu, mendatangkan Direktur Pencegahan dan Penyelesaian PHI Kemnaker RI, John W Daniel Saragih, Ketum PP SPKEP SPSI, Ir R Abdullah, serta Kabid PHI Disnaker Provinsi Kaltim, Sutari, sebagai pembicara.  

Dalam acara tersebut, salah satu perwakilan manajemen perusahaan Gatot Budi Kuncahyo menyampaikan pentingnya kerja sama yang baik antara manajemen dan serikat pekerja. Hal itu untuk membangun hubungan kerja yang harmonis. “Dalam kondisi sulit seperti sekarang, kerja sama harus ditingkatkan, muaranya untuk kesejahteraan bersama. Jika ada masalah, ke depankan komunikasi dan mediasi, sudah ada jalur yang disediakan sesuai yang diatur dalam UU ketenagakerjaan,” ujarnya dalam sambutan.

Sementara Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Berau Junaidi mengatakan, manfaat workshop Hubungan Industrial digelar untuk menambah wawasan dan menjadi ajang belajar bersama dalam membina hubungan industrial yang harmonis.  “Jika muncul persoalan antara pekerja dan perusahaan, Disnaker Berau siap menjembatani sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujar Junaidi.

Di tempat yang sama, Perwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Berau Hasbi menyatakan, saat ini ekonomi Berau mengalami penurunan akibat turunnya harga batu bara, serta adanya pembatasan kuota produksi oleh Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), menjadi tantangan bagi perusahaan untuk bertahan dengan berbagai cara. “Kondisi ekonomi sulit, untuk itu iklim investasi perlu dijaga dengan kondusif. Pekerja dan perusahaan harus bekerja sama dengan baik, UMK Berau termasuk paling tinggi di Kaltim, dalam kondisi sulit, hal itu juga menjadi tantangan tersendiri bagi perusahaan,” tegas Hasbi.

Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial (PHI) Disnakertrans Provinsi Kaltim, Sutari menyampaikan materi terkait Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industral (PPHI). Dalam hubungan industrial itu pasti ada permasalahan. Namun, selama ini seringkali penyelesaiannya sering salah hukum. Jika ada masalah selesaikan dengan jalurnya. Mediasi via disnakertrans  atau instansi terkait melalui PHI.

Dijelaskan Sutari mengenai prinsip PPHI, penyelesaian Hubungan Industrial, hingga proses penyelesaian saat ini. Untuk penyelesaian saat ini, terdapat perangkat untuk menyelesaikannya yang disebut konsiliator, yaitu arbiter, mediator, Pengadilan Hubungan Industrial dan Mahkamah Agung. Penyelesaian juga wajib dimusyawarahkan melalui Bipartit (musyawarah untuk mufakat), dan ada tahapan waktu yang membatasi.

Ketua Umum PP SPKEP SPSI  R Abdullah juga menjelaskan, dengan tema Tugas dan Peran Serikat Pekerja dalam Menciptakan Hubungan Industrial yang harmonis. Dalam sesi tanya jawab, Abdullah menggaris bawahi bahwa, “Serikat pekerja hadir untuk memberikan solusi, HRD pun sama. Solusi apa? Solusi Hubungan Industrial tentunya,” katanya yang disambut tepuk tangan seluruh peserta.

Bupati Berau Muharram dalam sambutannya juga menjelaskan, isu tenaga kerja atau serikat adalah perhatian bersama. Muharram juga menjelaskan bahwa dirinya bukan menjadi sosok yang serta-merta mendukung industri pertambangan tanpa alasan. “Harus kita akui bahwa kontribusi industri tambang batu bara di Kabupaten Berau ini masih sangat besar, 61 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau sekira Rp 1,65 triliun, adalah sumbangsih dari industri batu bara. Mulai dari pajak dan royaltinya,” ujar Muharram.

Menutup sambutannya, Muharram menyebutkan jika untuk menyelesaikan masalah hubungan industrial, tidak melulu harus melakukan demonstrasi atau unjuk rasa. Bisa dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat di internal perusahaan, dan jika diperlukan dibantu mediasi oleh Dinas Tenaga Kerja. “Kita memiliki Dinaskertras, jadi semua itu bisa kita lakukan mediasi jika ada permasalahan, tidak harus dengan melakukan demo,” katanya.

Sementara Kepala Seksi Kementerian Tenanga Kerja Republik Indonesia Feryando Agung, memaparkan materi terkait dasar Hubungan Industrial Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku. Fery menjelaskan, hasil perundingan kerja bersama atau PKB adalah hal yang menjadi landasan, karena dibuat atas kesepakatan pihak perusahaan dan pekerja.

Direktur Pencegahan dan Penyelesaian PHI Kemenaker RI, Drs John W Daniel Saragih MSi, membawakan materi Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial dan Dampak Perselisihan Industrial Terhadap Iklim Usaha (khususnya pertambangan). Dikatakannya, Disnaker sebagai mediator dalam proses penyelesaian masalah hubungan industrial, berperan sebagai pemberi anjuran dan mediator. Namun tidak menjadi pihak yang memutuskan salah atau benar.

Di akhir acara, dilakukan penandatanganan komitmen bersama seluruh yang hadir, yakni  perwakilan pemerintah, pengusaha, pekerja, SPSB sebagai pilar kemitraan yang selalu menjaga hubungan industrial yang harmonis. Seluruh peserta kegiatan sepakat dalam rangka menjaga kemitraan, akan mengedepankan mekanisme dan tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan peraturan perundangan ketenagakerjaan. (*/aky/***/udi)

Editor : uki-Berau Post
Advertorial