Tingkatkan Kualitas Penggunaan Dana BOS

izak-Indra Zakaria • Dipublikasikan Rabu, 4 Maret 2020 | 10:51 WIB
Midden Sihombing
Midden Sihombing

SAMARINDA – Pemprov Kaltim berusaha meningkatkan daya saing sumber daya manusia (SDM) lewat dana bantuan operasional sekolah (BOS). Diharapkan peningkatan SDM tersebut bisa mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. Diketahui, dana BOS reguler pada 2020 mencapai Rp 787 miliar, BOS Afirmasi Rp 34,39 miliar, dan bantuan operasional sekolah Rp 30,14 miliar.

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kaltim Midden Sihombing mengatakan, peran dan posisi pihaknya yakni memfasilitasi berbagai kepentingan, baik dari kalangan akademisi, maupun pemerintah daerah dalam konteks peningkatan pemahaman dan kompetensi pengelolaan keuangan negara.

Dia mengimbau penggunaan dana bantuan operasional sekolah dan dana kelurahan harus lebih efisien, agar uang yang dikeluarkan pemerintah lebih berkualitas. “Mengelola keuangan negara, salah satunya dengan menjadikan dana bantuan lebih berkualitas,” ujarnya usai penandatanganan kerja sama di Universitas Mulawarman, Selasa (3/3).

Dia menjelaskan, saat ini dana bantuan operasional sekolah dan dana kelurahan difokuskan untuk peningkatan SDM. Kanwil DJPb Kaltim, Pemkot Samarinda, dan Universitas Mulawarman telah melakukan kesepakatan kerja sama. Hal ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman, kerja sama tripartit yang fokus pada peningkatan kompetensi SDM dan pengelolaan dana BOS dan Dana Kelurahan di Samarinda.

Penandatanganan kerja sama dilakukan oleh Kepala Kanwil DJPb Kaltim Midden Sihombing, Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang, dan Rektor Unmul Masjaya. “Agar kita bisa terus pantau uang negara digunakan lebih efisien,” pungkasnya.

Syahrie Jaang mengatakan, kerja sama ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM lewat kualitas pengelolaan keuangan daerah, khususnya bantuan operasional sekolah dan dana kelurahan. Sinergi antara DJPb, Unmul dan Pemkot harus terjalin agar mampu memperbaiki kualitas pengelolaan dana.

“Sehingga diharapkan mampu mengeliminasi temuan BPK terkait pengelolaan kedua dana tersebut. Penyaluran dana harus berjalan lancar dan efektif memberikan impact yang konkret bagi perbaikan kualitas pengelolaan keuangan daerah,” katanya.

Senada, Rektor Unmul Masjaya menilai kerja sama ini sangat penting sebagai wadah bagi kalangan akademisi Unmul, baik mahasiswa maupun dosen untuk mengembangkan kemampuan teknis dan praktis terkait pengelolaan keuangan negara. Sehingga dana yang ada benar-benar berdampak luar bagi dunia akademisi di Kaltim. “Kita harus menjadi garda terdepan mengelola dana bantuan untuk meningkatkan SDM berkualitas di Kaltim,” pungkasnya. (ctr/ndu/k18)

Editor : izak-Indra Zakaria