Pemerintah diminta untuk tidak buru-buru menerapkan B100. Sebab risiko yang akan ditanggung pengusaha semakin besar.
SAMARINDA - Presiden Joko Widodo telah menerapkan kebijakan penggunaan bahan bakar biodiesel 30 atau B30 di awal tahun ini. Energi ramah lingkungan ini terus ditingkatkan hingga nanti menjadi B100. Dengan digunakannya B30 sebagai bahan bakar, pemerintah berharap mampu memperbaiki defisit neraca perdagangan. Sebab biodesel, diyakini dapat menurunkan impor minyak fosil.
Industri tambang menjadi salah satu sektor yang sudah melaksanakan kewajiban tersebut. Namun di dunia pertambangan, risiko B30 masih terlalu besar. Sehingga pemerintah diminta untuk tidak terburu-buru meningkatkan campuran hingga 100 persen.
Executive Director Asosiasi Jasa Pertambangan Indonesia (Aspindo) Bambang Tjahjono mengatakan, sejak menjadi mandatori yang dimulai bertahap pada 2010, efek negatif biodiesel selalu sama. Alat-alat berat bermasalah seperti korosi pada mesin hingga injektor. Malahan, semakin besar kandungan biodiesel, semakin tinggi pula efek negatif. Dampaknya biaya perawatan juga melangit.
“Saat ini kami mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam perluasan kewajiban penggunaan B30 di industri pertambangan meski B30 membuat biaya produksi lebih mahal 2-5 persen,” ujarnya.
Dia menjelaskan, biodiesel lebih boros 2-5 persen dibandingkan minyak fosil. Ini cukup memberatkan karena bahan bakar memiliki cost yang paling tinggi dalam produksi pertambangan. Kontribusinya bisa mencapai 30-35 persen. Alhasil imbasnya pasti ada.
“Sebab, solar yang berasal dari minyak fosil disimpan bertahun-tahun tidak apa-apa, sekarang tidak bisa begitu. Harus sering diperhatikan termasuk pembersihan tangki ada jangka waktunya. Kami mendukung tapi jangan terburu-buru untuk 100 persen,” katanya.
Menurut Bambang, tujuan pemerintah menerapkan energi ramah lingkungan ini agar bisa menghemat impor. Kalau memang ingin menurunkan impor, bagaimana nanti produksi kilang minyak dalam negeri. Di sisi lain standar kualitas minyak Indonesia masih di bawah internasional, sehingga tidak mungkin terjual di pasar. Ini malah membuat perusahaan negara yang memproduksi minyak merugi.
“Kecuali memang kilang minyak di-upgrade lagi supaya bisa memenuhi spesifikasi di luar negeri. Jadi perlu pertimbangan matang,” tuturnya,
Tapi pihaknya memaklumi. Sebab, kepentingan menggunakan B30 tidak hanya sebatas bisnis, tapi memajukan ekonomi dengan menggunakan minyak nabati dalam negeri. Saat ini, diperlukan adanya sosialisasi yang tepat sasaran untuk semua sektor dan juga umum, tentang bagaimana persiapan sebelum menggunakan dan setelah menggunakan B30 pada alat berat, mesin dan juga kendaraan.
“Kalau tidak ada sosialisasi tepat sasaran, bisnis minyak juga akan terhenti karena minyak nabati, tapi industri kita yang menggunakan minyak nabati malah merasa rugi,” pungkasnya.
Diketahui, saat ini pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) pernah uji coba B100 Tahun lalu. Kementan juga pernah melakukan hal serupa, yakni menguji penggunaan B100 pada kendaraan bermotor. Hasilnya, bahan bakar mampu mencapai jarak 13,1 kilometer per liter atau lebih jauh dibanding solar biasa yang hanya mencapai 9 kilometer per liter.
"Lebih dari itu, penggunaan B100 ini bisa menghemat devisa sebesar Rp 26 triliun yang berdampak langsung pada kesejahteraan petani sawit," kata Pelaksana Tugas Jenderal Kementan, Momon Rusmono dalam siaran resminya.
Momon menyebutkan, penghematan ini bisa didapat dari substitusi impor solar yang selama ini cukup tinggi. Di sisi lain, biodiesel juga mampu mengurangi pencemaran lingkungan karena rendah polusi dan berbahan baku kelapa sawit 100 persen.
"Kita sudah membuktikan dengan uji coba pada mobil-mobil dinas Kementan. Dari uji coba ini, para sopir mengaku kualitas Biodiesel B100 sudah setara dengan DEX yang selama ini digunakan," katanya.
Direktur Informasi dan Komunikasi Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Kominfo, Bambang Gunawan menyebutkan bahwa penggunaan biodiesel B100 dapat berpengaruh pada kondisi ekonomi secara nasional. "Harganya 40 persen lebih murah. Makanya penggunaan B100 ini berpotensi menghemat devisa sebesar Rp 26,66 triliun," katanya.
Selain itu, ia juga menyebut penggunaan biodiesel juga lebih ramah lingkungan karena karbon monoksida (CO) yang dihasilkan 48 persen lebih rendah jika dibanding dengan penggunaan solar. Pada kesempatan terpisah, PT PLN (Persero) menyebut bahwa biodiesel dengan bauran 100 persen minyak kelapa sawit ini tidak baik digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD). Sebab, berpotensi untuk merusak mesin.
"Penggunaan CPO 100 persen menghasilkan emisi lebih besar 1,5 sampai dengan dua kali dibanding solar biasanya. Kini kita sudah menggunakan B20 dan B30," kata Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini. Selain itu, sifat biodiesel yang menjadi gel dan pembersih kerap membuat masalah. Pasalnya, itu membuat mesin menjadi terhambat dan pada akhirnya rusak. "Mohon izin, sebaiknya rencana ini diterapkan pada mesin diesel yang memang didesain untuk menggunakan bahan bakar nabati," ujarnya lagi. (ctr/ndu2/k15)
Editor : izak-Indra Zakaria