Ekonomi kerakyatan bisa menjadi salah satu buffer untuk menghindari resesi pasca pandemi corona dan mengulangi sejarah manis krisis 1998. Keyakinan itu didasari fakta bahwa konsumsi rumah tangga memiliki porsi sampai 60 persen dari total produk domestik bruto (PDB).
BALIKPAPAN – Pemerintah diminta untuk fokus menggerakkan sektor riil. Sebab, pemeran utama di sektor ini, berupa koperasi, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pekerja informal bersentuhan langsung dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dan menjaga daya beli masyarakat adalah strategi yang tepat untuk menghindari resesi.
“Sektor riil dan semua pemeran utama tadi (koperasi, UMKM, dan pekerja informal) harus diperhatikan lebih serius sebagai strategi utama recovery setelah luluh lantak imbas dari pandemi corona," tegas Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Balikpapan Yaser Arafat, (8/6).
Yaser membeberkan, ekonomi kerakyatan harus jadi andalan dalam strategi rebound ekonomi tahun-tahun berikutnya yang pasti akan masih terasa sangat berat yang hancur dihantam pandemi. Karena dapat dipastikan sektor lain seperti manufaktur, investasi dan pariwisata tidak akan secepat itu bangkit akibat supply chain global yang terganggu.
Menurutnya, ada empat strategi yang dapat dilakukan guna bangkit menebus perlambatan ekonomi Indonesia atau yang pada kuartal pertama (Q1) 2020 tersungkur hanya 2,97 persen serta korban pemutusan hubungan kerja (PHK) dampak pandemi Covid-19 pun telah menembus 6 juta orang.
Ekonomi Kaltim triwulan I 2020 tetap tumbuh positif meski mengalami perlambatan. Di tengah ketidakpastian global akibat pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi Kaltim pada triwulan l 2020 tumbuh sebesar 1,27 persen (year on year/yoy). Meski demikian, pertumbuhan tersebut masih berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional dan Kalimantan di angka 2,97 persen (yoy) dan 2,49 persen (yoy).
"Pertama, kondisi semua negara yang saat ini proteksi pemenuhan kebutuhan dalam negeri mengakibatkan terganggunya supply chain global. Momen ini harus diambil jadi kesempatan guna mewujudkan kedaulatan pangan karena dalam tahun 2019 Indonesia impor produk pangan sampai Rp 225 triliun. Jumlah sebesar itu cukup untuk sediakan lapangan kerja bagi 2 juta orang," ucapnya.
Strategi kedua, belanja pemerintah daerah harus segera dijalankan. Jangan ditunda-tunda. Karena roda utama termasuk belanja pemerintah. Kemudian, penciptaan closed-loop ekosistem yang saling mendukung dan mengamankan setiap pelaku ekonomi yang terlibat. Ekosistem itu harus dibuat sama sekali baru dan melibatkan rakyat bergerak dari bawah sebagai strategi proyek padat karya, upaya pemerataan ekonomi, serta perwujudan sejati dari ekonomi kerakyatan.
“Jangan andalkan perusahaan swasta besar yang sudah ada karena akan mendorong praktik oligarki. Akselerasi dengan super apps sebagai market place berbasis digital yang sama sekali baru dalam mengoneksi aktivitas pemenuhan konsumsi masyarakat. Sekali lagi kami tegaskan, jangan libatkan start up yang sudah jadi raksasa. Karena nanti tidak akan terjadi pemerataan ekonomi," ujar Yaser.
Yaser menyampaikan, butuh waktu untuk membangkitkan ekonomi dan daya beli. Tapi paling tidak daya beli ini jangan sampai anjlok. “Harus kita jaga,” tutupnya. (aji/ndu/k15)
Editor : izak-Indra Zakaria