Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD Kukar Dorong Dukungan Pembiayaan Pusat, SMI Disiapkan untuk Jaga Pembangunan

E
Wakil Ketua II DPRD Kukar Junadi (Elmo/Prokal.co)
Wakil Ketua II DPRD Kukar Junadi (Elmo/Prokal.co)

Advertisement

PROKAL.CO, TENGGARONG - Keterbatasan APBD tidak boleh membuat pembangunan yang dibutuhkan masyarakat di Kutai Kartanegara (Kukar) terhenti. Wakil Ketua II DPRD Kukar Junadi menilai dukungan pembiayaan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dapat menjadi alternatif untuk menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah ruang fiskal daerah yang semakin terbatas.

Peluang pembiayaan tersebut diperkirakan mencapai Rp700 miliar hingga Rp1 triliun. Jika terealisasi, dukungan itu diharapkan memberikan ruang lebih besar bagi pemerintah daerah dalam membagi prioritas belanja pembangunan.

Junadi mengatakan, DPRD Kukar bersama pemerintah daerah telah beberapa kali membangun komunikasi dengan pemerintah pusat untuk memperjuangkan dukungan pembiayaan. Upaya tersebut turut difasilitasi anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Budisatrio Djiwandono.

Advertisement

“Alhamdulillah, kita juga difasilitasi lewat Pak Budisatrio Djiwandono. Kemarin Pak Bupati sudah beberapa kali komunikasi. Salah satunya mulai mendorong program SMI, sehingga itu juga akan bisa meng-cover minimnya anggaran APBD kita,” ujarnya.

Menurut politisi Partai Gerindra ini, berdasarkan informasi yang diterimanya dari Bupati Kukar, peluang pembiayaan melalui SMI berada pada kisaran Rp700 miliar hingga Rp1 triliun untuk mendukung pembangunan di daerah.

“Kalau tidak salah informasi dari Pak Bupati. Mungkin sekitar Rp700 miliar sampai Rp1 triliun akan dibantu lewat SMI itu untuk pembangunan di Kutai Kartanegara,” jelasnya.

Advertisement

Ia menilai, skema pembiayaan tersebut dapat membantu pemerintah daerah mengatur kembali prioritas penggunaan APBD. Dengan adanya alternatif pembiayaan, anggaran daerah yang tersedia bisa lebih diarahkan untuk kebutuhan infrastruktur berskala kecil yang langsung bersentuhan dengan kehidupan masyarakat.

“Dengan postur APBD kita yang kecil ini pasti bisa lebih termanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur skala kecil yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat,” tambahnya.

Junadi berharap komunikasi antara pemerintah daerah, DPRD, dan pemerintah pusat terus diperkuat agar peluang pembiayaan tersebut dapat ditindaklanjuti. Dengan dukungan pembiayaan alternatif, pembangunan infrastruktur di Kukar diharapkan tetap memiliki ruang untuk berjalan meski kemampuan fiskal daerah terbatas. (adv/moe)

Advertisement
Editor : Indra Zakaria
Sumber : prokal.co
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Kukar Dapat 42 Titik Bantuan Listrik pada 2026, Komisi II Dorong Penambahan Kuota Tahun 2027

Kukar Dapat 42 Titik Bantuan Listrik pada 2026, Komisi II Dorong Penambahan Kuota Tahun 2027

ADV DPRD (50) Teks Foto : Kunjungan Komisi II DPRD Kukar ke Kantor Dinas ESDM Kalimantan Timur (Istimewa) Kukar Dapat 42 Titik Bantuan Lis

Tekanan Fiskal Menguat, Komisi II DPRD Kukar Dorong Pembenahan Sumber Pendapatan Daerah

Tekanan Fiskal Menguat, Komisi II DPRD Kukar Dorong Pembenahan Sumber Pendapatan Daerah

ADV DPRD (49) Teks Foto : Kunjungan Komisi II DPRD Kukar ke DPRD Kalimantan Timur (Istimewa) Tekanan Fiskal Menguat, Komisi II DPRD Kukar

Tambahan Pendapatan Rp500 Miliar, APBD Kukar 2027 Berpeluang Tembus Rp6 Triliun

Tambahan Pendapatan Rp500 Miliar, APBD Kukar 2027 Berpeluang Tembus Rp6 Triliun

ADV DPRD (48) Teks Foto : Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani (Elmo/Prokal.co) Tambahan Pendapatan Rp500 Miliar, APBD Kukar 2027 Berpeluang Tembus

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer