Tekanan Fiskal Menguat, Komisi II DPRD Kukar Dorong Pembenahan Sumber Pendapatan Daerah

PROKAL.CO, TENGGARONG – Potensi pendapatan daerah dari aktivitas perusahaan, kendaraan operasional, hingga pemanfaatan sumber daya air dinilai masih perlu digali lebih optimal di Kutai Kartanegara (Kukar). Di tengah tekanan fiskal dan efisiensi anggaran, Komisi II DPRD Kukar mendorong pemerintah daerah tidak hanya bergantung pada sumber pendapatan yang selama ini berjalan.
Upaya tersebut dibahas dalam koordinasi Komisi II DPRD Kukar bersama sejumlah anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) di Kantor DPRD Kaltim, Samarinda. Pertemuan itu menyoroti peluang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak, perizinan, kontribusi perusahaan, dan pemanfaatan aset daerah.
Salah satu persoalan yang mengemuka adalah kendaraan angkutan pertambangan, perkebunan kelapa sawit, serta kendaraan berat lainnya yang beroperasi di Kaltim, tetapi masih menggunakan pelat nomor luar daerah.
Anggota DPRD Kaltim Guntur menyarankan agar pemerintah daerah melakukan inventarisasi ulang terhadap kendaraan-kendaraan tersebut. Langkah ini dinilai penting untuk mengidentifikasi potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor yang dapat diperoleh sesuai ketentuan perpajakan.
Selain sektor kendaraan, potensi pajak air permukaan juga menjadi perhatian. Anggota DPRD Kaltim Reza Pahlevi mendorong peningkatan pengawasan terhadap perusahaan pertambangan dan perkebunan kelapa sawit, terutama terkait pemanfaatan air untuk kegiatan usaha.
Menurutnya, pemerintah daerah bersama perangkat terkait perlu lebih aktif melakukan peninjauan langsung ke lapangan. Dengan begitu, penggunaan sumber daya air dan kewajiban perpajakan perusahaan dapat terdata serta diawasi secara lebih optimal.
Pengawasan juga perlu mencakup kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban pajak dan perizinan. Inventarisasi tersebut diharapkan membantu pemerintah mengidentifikasi potensi penerimaan yang selama ini belum tergarap maksimal.
Ketua Komisi II DPRD Kukar Eko Wulandanu mengapresiasi masukan dari DPRD Kaltim. Dia menilai kolaborasi antarlembaga diperlukan untuk memperluas identifikasi sumber pendapatan, terutama ketika kemampuan fiskal daerah menghadapi tekanan.
“Harus ada tindaklanjut, dari inventarisasi potensi pendapatan di lapangan hingga kajian regulasi daerah. Karena ini akan menjadi dasar kita dalam menguatkan pemungutan pajak dan pendapatan sesuai kewenangan,” tutur Eko.
Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Kukar Rahmat Dermawan menilai efisiensi anggaran harus menjadi momentum untuk membenahi pola pengelolaan potensi daerah. Pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan sumber pendapatan yang selama ini sudah berjalan, tetapi perlu mencari peluang baru yang dapat dikembangkan secara legal dan produktif.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




