JAKARTA– Pemulihan ekonomi nasional masih menjadi fokus kebijakan pemerintah hingga tahun depan. Hal itu tercermin dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2021.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, kondisi ekonomi masih diliputi ketidakpastian. Namun, dia menyebut bahwa pemerintah terus bahu membahu untuk menanggulangi dampak Covid-19 terhadap ekonomi nasional.
‘’Meluasnya penyebaran pandemi Covid-19 yang belum diketahui kapan berakhir menyebabkan penetapan asumsi pertumbuhan ekonomi sangat diliputi ketidakpastian,’’ ujarnya pada Rapat Paripurna di DPR (18/6).
Dalam KEM PPKF, ditetapkan asumsi pertumbuhan ekonomi mencapai 4,5-5,5 persen pada 2021. Dia menyebut perkiraan itu diharapkan ditopang oleh konsumsi masyarakat, investasi, dan perdagangan internasional yang diproyeksi pulih. Namun, target itu bisa meleset apabila terjadi pandemi Covid-19 gelombang kedua.
Pemerintah pun tetap memperkuat program bansos agar mendorong konsumsi masyarakat berpenghasilan rendah. Serangkaian insentif pun juga tetap diberikan untuk mendukung dunia usaha.
‘’Proses ini akan terus berlangsung dan dijaga hingga tahun 2021, sampai dunia berhasil menemukan pengobatan atau vaksin Covid-19 yang diharapkan akan dapat menyembuhkan dan mengembalikan secara penuh kehidupan masyarakat secara normal kembali,’’ urai mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu.
Meski mematok target yang cukup tinggi untuk pertumbuhan ekonomi tahun depan, namun pemerintah juga merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2020 dari 2,3 persen diturunkan menjadi 1 persen. ‘’Outlook proyeksi minus 0,4 persen hingga 1 persen. Untuk batas atas kami turunkan dari 2,3 persen ke 1,0 persen. Revisi agak turun karena kami melihat kontraksi cukup dalam di kuartal II,’’ tambah dia.
Berbagai kemungkinan disebutnya bisa saja terjadi. Pihaknya masih terus melihat dinamika yang terjadi terutama akibat pandemi. Revisi itu sejalan dengan revisi yang dilakukan berbagai lembaga dunia untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di antaranya yakni Bank Dunia yang merevisi turun jadi 0,0 persen, OECD menjadi -3,9 persen sampai -2,8 persen, dan IMF 0,5 persen (data April).
Terpisah, Ekonom Indef Bhima Yudhistira Adhinegara menilai, proyeksi pertumbuhan yang dipatok 4,5 sampai 5,5 persen untuk 2021 masih terlalu ambisius. ‘’Masih overshoot untuk 2021 setinggi itu. Idealnya untuk tahun depan 3 sampai 4 persen. Pasti masih di bawah 5 persen,’’ ujarnya kepada Jawa Pos, kemarin.
Bhima menyebut, pendapat itu didasarkan pada kondisi belum ada tanda penurunan pandemi baik di negara lain maupun Indonesia. Terlebih, masih ada kemungkinan gelombang kedua pandemi. Dengan adanya kemungkinan second wave pandemic itu maka akan membuat pola kurva W pada ekonomi Indonesia.
Selain itu, pemulihan kinerja ekspor-impor pun juga masih membutuhkan usaha yang maksimal. Sebab, mitra dagang utama RI seperti AS dan Tiongkok juga masih tertatih dalam memperbaiki kinerja perdagangannya.
Sementara, lanjut Bhima, untuk revisi proyeksi pertumbuhan tahun ini menjadi 1 persen dikhawatirkan bisa lebih parah. ‘’Artinya bisa di bawah 1 persen realisasinya, bahkan bisa 0 persen atau minus. Maka perlu kerangka kebijakan yang countercyclical untuk membalikkan keadaan,’’ jelasnya. Dengan berbagai dinamika itu, Bhima menyebut sumber pertumbuhan bisa berasal dari belanja pemerintah dan kinerja investasi.
Dari sisi moneter, kemarin Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan 7-day (Reverse) Repo Rate sebesar 25 basis poin menjadi 4,25 persen. Penurunan tersebut sudah kali ketiga sepanjang 2020. Gubernur BI Perry Warjiyo menuturkan, keputusan tersebut dilakukan untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional.
”BI tetap melihat ruang penurunan suku bunga seiring rendahnya tekanan inflasi, terjaganya stabilitas eksternal, dan perlunya mendorong pertumbuhan ekonomi,” papar Perry dalam video conference hasil Rapat Dewan Gubernur BI.
Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, lanjut dia, pelonggaran likuiditas (quantitative easing) akan terus dilakukan. Yakni dengan menurunkan giro wajib minimum (GWM) hingga membeli Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.
Perry mengatakan, pihaknya juga memutuskan untuk memberikan jasa giro kepada bank yang memenuhi kewajiban GWM dalam rupiah. ”Baik secara harian dan rata-rata sebesar 1,5 persen per tahun dengan bagian yang diperhitungkan untuk mendapat jasa giro sebesar 3 persen dari DPK (Dana Pihak Ketiga). Efektif berlaku 1 Agustus 2020,” jelas pria asal Sukoharjo tersebut.
Dia menekankan, BI akan memperkuat bauran kebijakan serta bersinergi dengan pemerintah dan KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan) untuk menjaga stabilitas makroekonomi, sistem keuangan, serta pemulihan ekonomi nasional. Seperti pembelian Surat Berharga Negara (SBN) dari pasar perdana dan penyediaan dana likuiditas bagi perbankan. ”Dalam rangka untuk kelancaran program restrukturisasi kredit (pembiayaan),” ucap Perry.
BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi tanah air akan menurun pada kuartal II 2020. Berkisar 0,9-1,9 persen. Mengingat, ekspor menurun seiring dengan kontraksi perekonomian global, konsumsi rumah tangga dan investasi menurun dampak dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Meski begitu, Perry optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat 5 sampai 6 persen pada 2020. Menurut dia, perbaikan ekonomi global serta stimulus pemerintah dan BI mendorong harapan itu.
Sementara itu, ekonom Bank Danamon Wisnu Wardana menilai, sikap kebijakan moneter bank sentral tetap akomodatif. Meski begitu, suku bunga acuan tersebut masih relatif tipis dibandingkan dengan negara emerging market lainnya. ”Kami masih memproyeksikan pemotongan suku bunga 25bps lagi tahun ini,” tandasnya. (dee/han)
Editor : izak-Indra Zakaria