BANJARBARU - Pandemi Covid-19 benar-benar sudah membuat babak belur dunia kerja. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalsel mencatat, per Juni 2020 sudah ada 624 karyawan di Banua terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan 2.829 orang lainnya dirumahkan.
Kepala Disnakertrans Kalsel, Siswansyah mengatakan, ratusan tenaga kerja yang kena PHK berasal 34 perusahaan. Sedangkan, ribuan karyawan yang dirumahkan dilaporkan dari 52 perusahaan.
Dia mengungkapkan, jumlah karyawan yang di-PHK dan dirumahkan kemungkinan masih akan terus bertambah. Karena, pandemi Covid-19 masih belum teratasi. "Mungkin ada juga perusahaan yang belum melapor ke kami. Jadi kemungkinan ada tambahan lagi," ungkapnya.
Disebutkannya, perusahaan yang melakukan PHK dan merumahkan karyawannya paling banyak di sektor buruh pelabuhan, jasa perhotelan, restoran, hiburan, travel dan pariwisata. "Karena, sektor-sektor ini yang paling terdampak dengan wabah Covid-19," sebutnya.
Melihat fenomena ini, Siswansyah menyampaikan, Pemprov Kalsel akan memberikan bantuan kepada para tenaga kerja yang dirumahkan dan di-PHK. "Rencananya 100 ribu per orang, melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di APBD Perubahan," ucapnya.
Dia berharap, wabah virus corona segera berlalu. Sehingga, dunia usaha bisa kembali menggeliat. "Sebenarnya, setelah menuju new normal ini ekonomi mulai menggeliat. Sebab, hotel, rumah makan, mal dan hiburan sudah mulai memanggil karyawannya kembali. Tapi,belum banyak," ujarnya.
Sementara itu, banyaknya perusahaan yang mem-PHK dan merumahkan karyawannya membuat angka pengangguran di Kalsel meningkat. Badan Pusat Statistik (BPS) Kalsel mencatat, jumlah pengangguran di Banua bertambah 7.100 orang. Yakni, dari 78.726 pada Februari 2019 menjadi 85.826 orang di Februari 2020.
Kepala BPS Kalsel, Moh Edy Mahmud menuturkan, pengangguran yang mereka catat merupakan masyarakat yang masuk dalam angkatan kerja berusia di atas 15 tahun. "Penduduk angkatan kerja di Kalsel sendiri saat ini ada 2,26 juta, 85.826 ribu diantaranya pengangguran," tuturnya.
Dia menyatakan, angka pengangguran bertambah lantaran sejumlah sektor mengalami penurunan dalam menyerap tenaga kerja. "Sektor industri mengalami penurunan tertinggi pada Februari 2020, yakni sebesar 1,49 poin jika dibandingkan dengan kondisi 2019," ungkapnya.
Ditambahkannya, penurunan penyerapan tenaga kerja juga terjadi di sektor penyedia akomodasi dan makan minum (-0,43 poin); sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (-0,35 poin); sektor transportasi dan pergudangan (-0,27 poin). Serta, sektor jasa lainnya (-0,19 poin). "Sektor konstruksi juga turun 0,11 poin," ucapnya.
Secara terpisah, Pengamat Ekonomi dari Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Syahrituah Siregar menyampaikan, banyaknya angka PHK harus segera diantisipasi pemerintah. Pasalnya, kalau tidak bakal terjadi bahaya sosial ekonomi.
"Di mana akan banyak orang kelaparan dan angka kriminalitas meningkat, karena banyak PHK tapi tidak ada sumber pekerjaan baru. Mudah-mudahan itu tidak sampai terjadi," katanya.
Menurutnya, agar hal itu tidak terjadi pemerintah bersama pihak terkait harus punya solusi. Salah satunya ialah menyediakan sumber penerimaan dan pekerjaan baru untuk para karyawan yang kena PHK.
"Perlu ada jaring pengaman sosial, proyek padat karya infrastruktur pedesaan dan jalur inovasi bisnis di masa physical distancing untuk menjadi sumber penerimaan dan pekerjaan baru," ujarnya.
Selain itu, dia menjelaskan, semua pemegang kebijakan. Baik pebisnis maupun pemerintah juga harus mulai berhitung ketahanan finansialnya, untuk melihat bisa bertahan berapa lama. (ris/ran/ema)
Editor : miminradar-Radar Banjarmasin