SAMARINDA - Keputusan Unit Layanan Pengadaan Provinsi Kalimantan Timur, dikeluhkan para pengusaha lokal. Terutama, pemenang tender sejumlah proyek di lingkup Pemprov Kaltim yang selalu pada penawaran dengan harga terendah.
Ketua Bidang Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi BPD HIPMI Kaltim, Fathur Rahman mengatakan, akhir-akhir ini sangat tidak bijak keputusan yang dibuat ULP Kaltim.
"Kami minta jangan sampai jadi tolak ukur pemenangan tender, karena penawaran harga terendah,” katanya, Senin, 20 Juli 2020. Dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah didalamnya dijelaskan bahwa yang menjadi penting adalah, Value For Money. Yaitu, tidak lagi mengejar persaingan harga termurah.
“Jadi harga terendah belum tentu akan menang tender. Namun kombinasi antara harga dan kualitas harus imbang. Jadi penawaran harga harus bisa mencerminkan kualitas yang baik,” katanya.
BPD HIPMI Kaltim, dikatakan Fathur akan menyurati Komisi 3 DPRD Provinsi Kaltim. Agar memanggil pihak terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kaltim.
Kemudian, Biro atau Asisten yang membidangi Ekonomi dan Pembangunan di Pemprov Kaltim yang membawahi ULP Kaltim. “Kami minta keputusan ULP Kaltim dievaluasi karena keputusannya telah menghambat kesempatan kami pengusaha lokal Kaltim untuk berusaha dan berkarya di daerah ini,” tegas Fathur.
Dijelaskannya, sejumlah tender dalam Layanan Pengadaan Secara Elektronik atau LPSE Kaltim yang telah diumumkan pemenangnya, publik dapat melihat. Jika pemenang adalah yang menawar dengan harga terendah. Nilai tawaran mencapai 25 persen, bahkan 30 persen lebih rendah dari Nilai Pagu Paket yang ditawarkan.
Pagu itu merupakan hasil penghitungan cermat oleh konsultan perencanaan. Yang sudah menghitung harga terbaik untuk kualitas terbaik. Belum lagi harus dipotong untuk tarif jasa konstruksi yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 5 Tahun 2008. Tentang Perubahan Keempat Atas UU RI Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
“Jika turunnya sampai 25 persen, malah ada yang 30 persen, bisa dibayangkan kualitas pekerjaannya nanti akan terpengaruh. Ini belum lagi kewajiban pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) 10 persen dan PPh (Pajak Penghasilan) 3 persen,” kata Fathur. (mym)
Editor : izak-Indra Zakaria