SAMARINDA-Penyaluran kredit pada sektor kontruksi cenderung sangat baik, dengan penyaluran kreditnya mencapai Rp 6,90 triliun. Jumlah itu tumbuh 72,31 persen dibandingkan tahun lalu, dengan non performing loan (NPL) 14,04 persen. Pertumbuhan penyaluran kredit di tengah pandemi dianggap sebagai hal wajar, namun penundaan proyek berjalan saat Covid-19 sudah memicu tingkat kredit macet di Kaltim.
Ketua Umum Dewan Pengurus Daerah Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (DPD-GAPEKSINDO) Kaltim Slamet Suhariadi mengatakan, kondisi dengan adanya Covid-19 memang dilakukan recofusing seluruh anggaran. Hanya saja untuk proyek dari APBN itu sudah dilakukan lelang sejak tahun lalu, untuk proyek 2020. Sehingga sudah tanda tangan kontrak proyek pada awal tahun ini.
“Contohnya di Kaltim seperti pembuatan jalan nasional, lelangnya sudah berlangsung di akhir tahun kemarin dan pelaksanaannya awal tahun ini,” jelasnya Kamis (23/7).
Dia menjelaskan, proyek itu tetap kena recofusing tapi tidak sebanyak proyek lain yang bukan prioritas. Mungkin, proyek yang sudah berjalan ini difasilitasi oleh bank untuk penyaluran kredit modal kerja. Pada triwulan kedua kredit pasti tumbuh, sebab banyak proyek yang mulai berjalan kembali. Covid-19 terdeteksi pada triwulan pertama akhir, sehingga kreditnya sudah mulai berjalan karena proyek APBN yang sudah tanda tangan kontrak pada awal tahun.
Selanjutnya terhenti pada Maret, April, Mei. Lalu kembali tumbuh lagi Juni dan Juli. Seiring new normal, proyek-proyek APBD mulai berjalan. APBD itu sudah banyak proyeknya macam-macam yang berjalan di sektor kontruksi.
“Sektor kita ini kalau dibandingkan yang lain memang tumbuh, sebab masih ada proyek dari APBN yang sudah kontrak pada awal tahun. Sedangkan sektor yang lain terhenti total,” ungkapnya.
Menurutnya, namun sektor ini juga mengalami dampak yang besar akibat covid-19 utamanya pada proyek-proyek yang belum dilelang. Pihaknya masih sangat menunggu berhentinya pandemi ini. Sebab, pemerintah masih fokus pada penanganan Covid-19 dampaknya ke infrastruktur sangat besar. Sehingga sektor-sektor kontruksi banyak yang belum bisa berjalan.
“Karena kontruksi sektor yang paling ideal untuk ditunda. Sebab dianggap tidak terlalu mendesak,” tuturnya.
Dia mengatakan, pertumbuhan kredit kontruksi saat pandemi merupakan hal wajar. Begitu juga dengan jumlah NPL, atau kredit macet yang sangat tinggi mencapai 14 persen. Hal itu menjadi wajar sebab banyak proyek yang sudah dibiayai oleh perbankan namun terhenti saat covid-19, sehingga pembayarannya juga terkendala atau tertunda.
Sebagai contoh, proyek yang sudah tanda tangan kontrak pada Januari akan mengajukan kredit dan pasti diberikan oleh perbankan. Pada Februari, pelaku usaha pasti bisa membayar, namun saat Maret seiring Covid-19 dan anggaran proyek tersebut kena recofusing maka pembayaran untuk perbankan akan tertunda. Karena sebagian anggaran atau mungkin seluruh anggaran ditangguhkan.
Solusinya, untuk menurunkan tingkat kredit macet sektor kontruksi adalah perlu dilakukan penangguhan pembayaran. Dengan membayar masih sesuai kontrak namun, semula pembayaran single year, menjadi multiyears. Contoh proyek Rp 50 miliar, tahun ini boleh bayar Rp 15 miliar, sisanya akan dibayarkan tahun depan. Tapi konsekuensinya, kredit macetnya pasti ada karena pelaku usaha fokus pada penyelesaian proyek dan akan membayarkan sisa utang di tahun depan.
“Saat ini beberapa proyek sudah mulai tumbuh, meskipun belum kembali seperti semula sebelum covid-19. Secara menyeluruh kinerja kontruksi untuk proyek nasional sudah bisa berjalan, meskipun masih banyak proyek-proyek yang tertunda lelangnya akibat covid-19,” pungkasnya. (ctr)
Editor : izak-Indra Zakaria