Subsidi Gaji Terlalu Sempit, Penyerapan Anggaran Harus Dipercepat

izak-Indra Zakaria • Dipublikasikan Jumat, 4 September 2020 | 12:09 WIB
Kunjungan ke mal belum normal, pertanda ekonomi belum sepenuhnya pulih.
Kunjungan ke mal belum normal, pertanda ekonomi belum sepenuhnya pulih.

Upaya pemerintah memulihkan perekonomian dengan mendorong daya beli perlu ditingkatkan. Salah satunya memperbanyak penerima subsidi gaji.

 

SAMARINDA- Pemerintah diminta memperluas jangkauan subsidi gaji. Tak hanya menyasar pekerja formal berpenghasilan di bawah Rp 5 juta per bulan yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, tapi diperluas dengan menjangkau pekerja informal. Tentu supaya penyerapan anggaran bisa lebih cepat dan daya beli masyarakat segera meningkat.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, bantuan untuk sisi supply sudah terlalu mendominasi dibandingkan demand. Namun, hal itu masih wajar karena penyaluran bantuan terlalu sempit. Sebab, penerima subsidi gaji hanya untuk pekerja formal yang aktif di BPJS Ketenagakerjaan.

“Seharusnya, bantuan Rp 600 ribu tersebut juga untuk pekerja informal. Sebab, saya yakin lebih banyak pekerja informal dibandingkan pekerja formal, apalagi di daerah,” katanya, Kamis (3/9).

Bhima menjelaskan, pemerintah perlu memperluas penyaluran karena tujuan awal bantuan ini adalah untuk meningkatkan konsumsi masyarakat yang berujung pada perbaikan ekonomi. Jika serius untuk memperbaiki ekonomi dan meningkatkan konsumsi, sektor informal juga wajib mendapatkan bantuan. Hal itu juga untuk membantu percepatan penyerapan anggaran.

“Kebijakan ini juga sebenarnya terlalu lamban. Seharusnya ini dilakukan di awal pandemi, untuk mendorong daya beli. Namun, pemerintah terlalu lama menstimulus dunia usahanya saja,” jelasnya.

Saat ini, untuk memberikan booster pada masyarakat dibutuhkan perluasan. Banyak pekerja informal yang terdampak tapi tidak mendapatkan stimulus tersebut. Padahal pekerja informal menjadi sasaran paling tepat untuk meningkatkan konsumsi masyarakat agar ekonomi bisa tumbuh lebih baik. “Kebijakan ini sudah tepat, tinggal bagaimana stimulus ini bisa dipercepat. Salah satunya dengan membuka keran bantuan kepada sektor informal,” pungkasnya.

Terpisah, Pengamat Ekonomi Kaltim Aji Sofyan Effendi mengatakan, tujuan utama dari bantuan ini agar daya beli masyarakat bisa tumbuh. Namun sejak awal, menurutnya bantuan ini kurang tepat. Pemerintah memberikan aturan bantuan tersebut hanya untuk karyawan Rp 5 juta ke bawah, padahal jika lebih spesifik Rp 3 juta ke bawah stimulus akan lebih tepat dan betul-betul dibutuhkan.

“Sebab, untuk orang berpenghasilan Rp 4 juta kehidupannya jauh lebih baik dibandingkan Rp 2 juta. Sedangkan bantuannya sama, hanya sebesar Rp 600 ribu,” katanya. Menurutnya, bantuan Rp 600 ribu untuk masyarakat berpenghasilan rendah tentu sangat penting dan sangat ditunggu. Sehingga pasti meningkatkan konsumsi.

Namun, apapun langkah pemerintah harus dihargai. Sebab, itu merupakan kebijakan dalam rangka meningkatkan konsumsi masyarakat. Hanya, diperlukan implementasi yang lebih tepat agar benar-benar menjadi stimulus ekonomi. Apalagi di daerah, perlu stimulus yang tepat sasaran agar benar-benar menumbuhkan perekonomian.

Sementara itu, Ekonom Senior Indef Aviliani menuturkan ekonomi RI masih sangat bergantung dari permintaan. Ini bisa dilihat dari konsumsi masyarakat yang berkontribusi lebih dari 50 persen terhadap pembentukan produk domestik bruto (PDB) RI. Sedangkan, indikator lain hanya menyumbang tak lebih dari 40 persen.

Makanya, seharusnya, anggaran penanganan pemulihan ekonomi konsentrasi untuk mendorong konsumsi masyarakat. Sebaliknya, pemerintah hanya mengalokasikan Rp 200 triliun dari pagu anggaran Rp 695,2 triliun demi membangkitkan daya beli masyarakat. Sementara sisa anggaran mengalir untuk mendorong penawaran, seperti subsidi bunga kredit, restrukturisasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), padat karya, subsidi penjaminan kredit, insentif perpajakan, hingga dukungan ke sektor pariwisata dan BUMN.

Bandingkan dengan sisi permintaan yang hanya ditopang lewat program bansos, seperti diskon listrik, bansos tunai (BLT), kartu prakerja, subsidi gaji, dan dua program lainnya keluarga harapan (PKH) dan kartu sembako.

"Pemerintah salah dalam menjaga ekonomi. Dana untuk (mendorong) penawaran sampai Rp 400 triliun, padahal yang dibutuhkan di sisi permintaan. Kan ekonomi Indonesia masih sangat bergantung dari konsumsi masyarakat," ujarnya seperti dikutip CNNIndonesia.com.

Aviliani menilai pemerintah salah langkah menyelamatkan ekonomi. Sebab, upaya pemerintah mendorong UMKM mengajukan kredit di tengah permintaan yang masih minim. "Bank diberikan dana oleh pemerintah untuk menyalurkan kredit, untuk apa? Belum ada kebutuhan bagi UMKM. Penjaminan kredit juga untuk apa? Belum banyak yang meminjam dana?" tutur dia.

Justru, penempatan dana pemerintah di bank BUMN (Himbara) yang sebesar Rp 30 triliun berpotensi membuat bank-bank pelat merah kanibal. Artinya, bank akan mengambil nasabah dari bank lain dengan menawarkan bunga rendah atau menambah kredit nasabah existing.

Dengan kata lain, nasabah yang mendapatkan kucuran kredit sebetulnya tidak bertambah, melainkan nasabah yang itu-itu saja. "Percuma, sekarang belum ada permintaan kredit. Kalau diberikan cuma kanibal. Tidak berdampak pada ekonomi dong," jelasnya.

Padahal, bisa saja dana yang dialokasikan untuk mendorong penawaran dialihkan ke permintaan. Misalnya, dengan menambah bansos. Toh, masyarakatnya masih butuh. "Kalau konsumsi sudah bagus, baru beralih ke sisi penawaran," terang Aviliani.

Ia memperkirakan, permintaan atau konsumsi masyarakat membutuhkan dukungan pemerintah hingga semester I 2021 mendatang. Artinya, daya beli masih melemah sampai Juni tahun depan. "Awal tahun depan, permintaan belum langsung naik," papar Aviliani.

Karenanya, bila kebijakan pemulihan ekonomi tidak dirombak, ratusan triliun yang digelontorkan pemerintah akan sia-sia. Apalagi, jika ekonomi sudah telanjur terpuruk, maka kebangkitannya akan lebih sulit lagi.

Ekonom Universitas Indonesia (UI) Fithra Faisal tak sependapat dengan Aviliani. Ia berpendapat penyelamatan ekonomi tidak melulu harus fokus pada sisi permintaan. Pemerintah bisa saja memulainya dengan sisi penawaran.

Menurut dia, permintaan masyarakat bisa tumbuh berkat dorongan penawaran. Jadi, permintaan dan penawaran sebenarnya saling beririsan. "Penawaran ini bisa menumbuhkan permintaan. Misalnya pemerintah memberikan insentif ke pemberi kerja, ini sisi penawaran, tapi juga berpengaruh ke sisi permintaan," ungkap Fithra.

Ia menjelaskan jika pemerintah diam saja dengan tidak memberikan bantuan kepada sejumlah perusahaan yang kesulitan akibat pandemi, maka dunia usaha akan mati. Dampaknya, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) akan terjadi atau minimal gaji karyawan akan dipotong.

Karyawan yang terkena PHK dan pemotongan gaji otomatis akan berhemat agar bisa bertahan hidup hingga situasi kembali normal. Walhasil, konsumsi masyarakat bakal berkurang. "Selain fokus ke orang miskin, pemerintah juga harus bantu pemberi kerja. Kalau perusahaan terlilit utang, hanya bisa bayar bunga dan belum bisa sepenuhnya beroperasi, maka sisi permintaan juga terganggu," terang dia.

Lagipula, konsumsi masyarakat yang paling berpengaruh pada perekonomian domestik adalah konsumsi masyarakat kelas menengah atas yang sebesar 20 persen dari total populasi penduduk di Indonesia. Porsi 20 persen masyarakat kebanyakan adalah pengusaha. "20 persen ini bergesekan dengan industri. Untuk dapat membangkitkan ekonomi memang perlu sisi permintaan, tapi 50 persen sektor konsumsi didominasi oleh 20 persen masyarakat menengah atas," jelasnya.

Artinya, bila pengusaha tidak dibantu, maka permintaan dari kelas menengah atas akan loyo. Ujung-ujungnya, ekonomi juga sulit untuk berbalik arah menjadi positif. Dengan kebijakan saat ini, Fithra menilai rancangan program yang disusun sudah tepat. Ia juga berpendapat tak ada yang salah jika pemerintah mendorong penyaluran kredit ke sektor riil atau UMKM.

"UMKM akan menciptakan ekonomi dari sisi penawaran. Tidak masalah, karena kalau hanya genjot sisi permintaan tapi tidak ada kecukupan dari sisi produksi, maka akan ada inflasi berlebihan, jadi harus didukung dari sisi barang," imbuh Fithra.

Yang salah dari pemerintah, sambung Fithra, adalah proses pencairan stimulus dari program pemulihan ekonomi nasional. Dia menilai prosesnya saat ini masih berbelit-belit. "Sebaik-baiknya stimulus yang penting adalah dicairkan. Kalau diukur-ukur terus, dipikir-pikir, digeser-geser, maka realisasinya semakin lama. Jadi sekarang seharusnya tidak perlu didiskusikan lagi, segera eksekusi," ungkap Fithra.

Begitu pula untuk tahun depan. Menurut dia, pemerintah perlu merancang lagi skema penyalurannya agar penyerapan dana tak lambat seperti tahun ini. Lihat saja, realisasi dana penanganan pandemi corona baru Rp 192,53 triliun per 26 Agustus 2020. Artinya, dana yang digunakan baru 27,7 persen dari pagu yang mencapai Rp 695,2 triliun.

"Kalau stimulus tidak segera dicairkan, maka ekonomi akan kehilangan daya ungkit. Pemerintah sudah benar dalam penyusunan penggunaan anggaran, tinggal eksekusi di lapangan saja yang perlu dipercepat," pungkas Fithra. (ctr/ndu2/k15)

Editor : izak-Indra Zakaria
Ekonomi Kaltim ekonomi nasional