Pemulihan Ekonomi Belum Berkelanjutan

izak-Indra Zakaria • Dipublikasikan Sabtu, 10 Oktober 2020 | 13:05 WIB
Yaser Arafat
Yaser Arafat

Pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19 dinilai belum mengakomodasi prinsip keberlanjutan. Padahal, pemulihan berkelanjutan memainkan peran kunci untuk bangkit, terutama bagi daerah.

 

BALIKPAPAN–Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Balikpapan Yaser Arafat mengatakan, program pemulihan ekonomi nasional (PEN) belum mencerminkan pembangunan berkelanjutan. Ada poin yang mesti diperhatikan untuk pemulihan pascapandemi, yakni lingkungan lestari, ekonomi unggul, sosial inklusif, dan tata kelola yang baik.

“Daerah yang bertumpu pada satu sektor saja akan kesulitan bertahan di masa pandemi. Daerah yang menggantungkan pertumbuhan pada sektor jasa misalnya Balikpapan, ketika mengalami pandemi daerah ini mengalami kontraksi,” tuturnya, Jumat (9/10).

Karena itu, Yaser menyarankan beberapa hal untuk meningkatkan daya saing daerah yang berkelanjutan. Hal tersebut penting karena daerah merupakan kunci bagi pemulihan pembangunan daerah dan nasional. Rekomendasi tersebut antara lain daya saing daerah berkelanjutan dijadikan kunci pemulihan ekonomi dan membuat kebijakan yang variatif dan adaptif sesuai karakter daerah.

Selain itu, perlu membuat kebijakan proporsional untuk menyelesaikan dikotomi antara isu ekonomi dengan pilar-pilar lain yang menjadi masalah bersama. Dalam pemulihan pascapandemi, daerah tidak boleh mengandalkan satu sektor saja. Dalam sektor pertanian misalnya, Pemprov Kaltim bisa memanfaatkan lahan yang ada. “Sekarang menggalakkan pertanian dan kelautan kembali,” ujarnya.

Kemudian, industri kecil menengah (IKM) dari hulu ke hilir. Memberikan pemahaman tentang penambahan nilai produk melalui inovasi pengolahan, branding, pembuatan kemasan, hingga standardisasi dan sertifikasi.

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko memaparkan ada tiga masalah yang melanda pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) pada masa pandemi virus corona. Pertama, masalah dari sisi permintaan. Dia menyebut, daya beli masyarakat jeblok. Hal itu membuat permintaan terhadap produk yang dihasilkan oleh UMKM turun beberapa bulan terakhir.

"Waktu Pak Presiden (Joko Widodo) mengumpulkan pelaku UMKM di istana, mereka mengatakan biasanya ada yang omzetnya Rp 500–600 ribu, sekarang karena Covid-19 turun jadi maksimal Rp 300 ribu," ungkap Moeldoko.

Kedua, pelaku UMKM juga mengalami masalah akses permodalan. Masalahnya, bank dinilai lebih suka menggunakan dananya untuk membeli surat berharga negara (SBN) ketimbang menyalurkan kredit untuk UMKM. "Jadi akses permodalan mereka terbatas," imbuhnya. Ketiga, UMKM tak punya kemampuan untuk membiayai usahanya. Ini terjadi lantaran modal usahanya habis.

Sementara itu, tingkat permintaan di pasar merosot. Dengan demikian, UMKM kehabisan modal karena tak ada perputaran dana. "Kegiatan produksi terganggu, mereka dipersulit modal, pembeli tidak ada tapi harus bayar pegawai lama-lama tidak tahan, akhirnya terpuruk," ucap Moeldoko.

Namun, di luar tiga masalah UMKM pada masa pandemi ini, sebenarnya ada masalah klasik yang masih saja terjadi di UMKM. Beberapa masalah klasik itu adalah mayoritas UMKM tidak berbadan hukum resmi, UMKM tidak memiliki laporan keuangan, kemampuan UMKM cenderung rendah dalam menggunakan teknologi, permasalahan pemasaran. "Banyak kemasan tidak menarik, asal-asalan," ujarnya.

Senada, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengungkapkan sebagian besar UMKM omzetnya merosot hingga 40–70 persen. "Dari survei kami, yang paling terdampak adalah dari sisi penjualan. Rata-rata omzetnya (UMKM) turun 40–70 persen," tutur Teten. Akibatnya, banyak UMKM kesulitan membayar bunga dan cicilannya setiap bulan.

Maka itu, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 123,46 triliun untuk membantu UMKM. "Untuk yang bankable kami siapkan program restrukturisasi, subsidi bunga, lalu subsidi pajak," kata Teten.

Sementara itu, pemerintah juga menyiapkan program bantuan untuk UMKM yang unbankable berupa bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp 2,4 juta. Teten bilang dana itu dibagikan kepada 12 juta UMKM untuk membantu modal usaha pelaku UMKM. "Kami berikan hibah modal kerja untuk 12 juta pelaku usaha mikro. Saat ini baru terdistribusi ke 9,1 juta UMKM sejak diluncurkan 24 Agustus 2020," pungkasnya. (aji/ndu/k8)

Editor : izak-Indra Zakaria