Kadin Optimistis, Omnibus Law Mampu Kerek Investasi

izak-Indra Zakaria • Dipublikasikan Senin, 12 Oktober 2020 | 11:18 WIB
Perkebunan kelapa sawit menjadi salah satu investasi di Kaltim. (dok)
Perkebunan kelapa sawit menjadi salah satu investasi di Kaltim. (dok)

Omnibus law telah disahkan awal pekan lalu. Meski menimbulkan banyak pro dan kontra, undang-undang ini dinilai bisa mempermudah investor masuk ke Kaltim.

 

SAMARINDA–Meski tidak langsung membuat investor masuk ke Bumi Etam, para pelaku usaha beranggapan penyederhanaan izin yang dilakukan melalui Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja bisa mempermudah investasi masuk ke Kaltim. Penolakan saat ini dianggap wajar, asal memiliki solusi yang jelas.

Wakil Ketua Umum Bidang Investasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kaltim Alexander Soemarno mengatakan, sebenarnya undang-undang ini hanya meletakkan dasar atau penguatan secara hukum. Sebab, seluruh aturan tersebut sebenarnya sudah lama berjalan.

“Semua undang-undang tidak menyelesaikan 100 persen masalah, saya memang tidak membaca secara menyeluruh, tapi saya baca yang menjadi bagian saya di bidang investasi, perizinan, dan lainnya,” terang dia, Minggu (11/10).

Alexander menjelaskan, semua niat dari undang-undang tersebut pasti sangat baik untuk kepentingan banyak orang. Sebab, undang-undang ini tidak hanya mengatur satu sektor dan satu kepentingan. Undang-undang omnibus law disebutnya bertujuan memperbaiki perizinan yang terlalu panjang, tumpang tindih aturan, dan lainnya.

“Banyak poin bagus di dalamnya yang jika diimplementasikan di Kaltim juga bagus, seperti royalty 0 persen untuk pelaku usaha yang mengembangkan nilai tambah kepada batu bara. Jadi dipermudah ini bukan hanya membuat batu bara dijual mentah saja tapi akan ada nilai tambah,” tuturnya.

Menurut dia, Kaltim saat ini tak banyak memiliki industri, investasi harus sudah mengarah ke sana. Kalau tidak siap kerangkanya mulai sekarang maka Bumi Etam akan sulit memiliki nilai tambah. Tapi yang jelas, omnibus law tidak langsung membuat investasi meningkat, pabrik di mana-mana, atau omnibus law buat investor berbondong-bondong ke Kaltim.

“Tidak semudah itu implementasinya. Tapi dengan penyederhanaan ini, diharapkan investasi bisa lebih mudah. Saya juga tidak bisa mengatakan seluruhnya omnibus law baik, karena saya tidak baca secara menyeluruh. Tapi saya yakin niatnya baik untuk orang banyak,” jelasnya.

Untuk diketahui, omnibus law juga banyak ditolak kalangan pengusaha lokal karena perizinan harus dilakukan seluruhnya di pusat. Padahal, selama ini seluruh izin sudah dilakukan secara online single submission (OSS). “Secara umum undang-undang ini menyesuaikan ketentuan agar masalah yang ada diselesaikan. Tidak ada lagi tumpang tindih aturan perizinan, tapi bukan berarti ini menguntungkan investor saja,” tuturnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai, pengesahan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja bertujuan membuka lapangan kerja. Hal itu diperlukan mengingat kebutuhan lapangan kerja sangat mendesak. "Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya untuk para pencari kerja dan pengangguran," ujarnya melalui konferensi pers virtual.

Orang nomor satu di Tanah Air ini mengungkapkan, setiap tahun ada sekitar 2,9 juta penduduk usia kerja baru sehingga kebutuhan atas lapangan kerja baru sangat mendesak apalagi di tengah pandemi terdapat 6,9 juta pengangguran dan 3,5 juta pekerja terdampak pandemi. Selain itu, 87 persen penduduk pekerja memiliki pendidikan setingkat SMA ke bawah, di mana 39 persen berpendidikan SD.

"Sehingga perlu mendorong penciptaan lapangan kerja baru khususnya di sektor padat karya," ujarnya. Jokowi menerangkan, selain membuka lapangan kerja, UU Cipta Kerja memberikan kemudahan perizinan berusaha bagi UMKM. "Regulasi rumit dipangkas, perizinan usaha untuk usaha mikro kecil tidak diperlukan lagi hanya pendaftaran, sangat simpel," jelasnya.

Pendirian perusahaan terbatas juga dipermudah dengan tidak ada pembatasan modal minimum. "Pembentukan koperasi juga dipermudah jumlahnya 9 orang saja, koperasi sudah bisa dibentuk, diharapkan akan semakin banyak koperasi di Tanah Air," jelasnya.

Jokowi juga mengklaim UU Ciptaker mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Pasalnya, beleid ini menyederhanakan, memotong, dan mengintegrasi sistem perizinan yang dapat mencegah terjadinya pungutan liar. (ctr/ndu/k8)

Editor : izak-Indra Zakaria
Ekonomi Kaltim ekonomi nasional