Pemerintah diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat guna meminimalisasi imbas dari resesi ekonomi. Sebab, resesi ekonomi yang dialami Indonesia dikhawatirkan bakal menambah jumlah pengangguran di Bumi Etam.
BALIKPAPAN – Indonesia resmi masuk jurang resesi ekonomi. Kepastian tersebut terjadi setelah Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2020 minus 3,49 persen. Dengan pertumbuhan itu, berarti ekonomi Indonesia minus dalam dua kuartal terakhir. Diketahui, pada kuartal II lalu ekonomi Indonesia minus 5,32 persen.
Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Balikpapan Yaser Arafat mengatakan, resesi ekonomi ini sebenarnya sudah diprediksi bakal terjadi. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi baik nasional dan daerah sejak pandemi Covid-19 sudah minus.
“Sebenarnya (resesi, Red) tinggal menunggu waktu saja. Negara lain sebelumnya sudah mengumumkan mengalami resesi ekonomi. Tetapi tidak perlu khawatir, yang terpenting aktivitas ekonomi jangan diperketat. Sejumlah industri saat ini sudah mulai menunjukkan kinerja baik. Katakanlah perhotelan dan pariwisata. Sudah ada geliatnya,” katanya, Kamis (5/11).
Hanya saja, kondisi ini pasti akan menimbulkan persepsi negatif. Jadi banyak masyarakat khawatir, akhirnya menahan daya beli mereka. Sekarang saja, masyarakat untuk mengeluarkan uang mulai berhati-hati. Resesi bakal semakin menahan pengeluaran mereka. Selain itu, jika kondisi menurun lagi, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) bisa kembali terjadi.
“Sebelumnya saja sudah banyak karyawan yang dirumahkan dan di-PHK. Kalau makin berlanjut keadaannya bisa semakin bertambah,” bebernya.
Mengacu pada proyeksi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengenai pertumbuhan ekonomi kuartal III/2020 yang berkisar minus 1,7 persen hingga minus 0,6 persen, akan ada penambahan jumlah pengangguran lebih besar dari yang biasanya. Sekitar 2 hingga 2,5 juta setiap tahun.
Menurut Yaser, penambahan pengangguran tersebut sangat dipengaruhi oleh sejumlah sektor usaha yang kinerjanya negatif akibat pandemi. Misalnya, sektor perdagangan dan pengolahan yang biasanya menyerap tenaga kerja terbanyak.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim, kinerja sektor usaha di Kaltim pada semester I 2020 menunjukkan penurunan. Sektor transportasi dan pergudangan minus 16,91 persen. Akomodasi makanan dan minuman minus 13,43 persen, industri pengolahan minus 7,74 persen, pertambangan minus 6,88 persen, dan pertanian minus 2,19 persen.
Yaser berharap pemerintah serius menangani masalah kontraksi aktivitas bisnis tersebut agar pengangguran dapat berkurang. Salah satunya dengan melanjutkan deregulasi kebijakan yang menurutnya saat ini masih terjadi ‘obesitas’ regulasi. "Tekanan terhadap tenaga kerja besar. Oleh sebab itu, langkah-langkah ke depan dalam penciptaan lapangan kerja sangat penting," ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim Pembinaan Hubungan Industrial Daeng Usman mengatakan, berdasarkan data bulan Juli yang diterima jumlah tenaga kerja yang dirumahkan 8.504 orang berasal dari 220 perusahaan di Kaltim. Sedangkan tenaga kerja mendapat PHK sebanyak 1.943 orang dari 118 perusahaan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku optimistis ekonomi Indonesia akan kembali ke zona positif pada kuartal IV atau akhir tahun 2020. Sebab, BPS menyampaikan adanya perbaikan ekonomi pada kuartal III tahun ini meskipun masih mencatat kontraksi di area minus.
Menurutnya, tren perbaikan terlihat dari angka pertumbuhan ekonomi pada kuartal III tahun ini yang naik ke level minus 3,49 persen dari sebelumnya yang terkontraksi sebesar 5,32 persen. “Proses pemulihan ekonomi dan pembalikan arah atau turning point dari aktivitas ekonomi nasional menunjukkan ke arah zona positif,” ujarnya.
Sri Mulyani menjelaskan, seluruh komponen pertumbuhan ekonomi baik dari sisi pengeluaran maupun dari sisi produksi mengalami perbaikan kinerja. Hal itu didorong oleh stimulus pemerintah melalui fiskal atau APBN di dalam penanganan pandemi Covid-19 dan program pemulihan ekonomi nasional.
Selain itu, penyerapan anggaran belanja negara juga menjadi salah satu perbaikan pada pertumbuhan nasional. Anggaran penyerapan belanja negara sendiri mengalami akselerasi atau peningkatan pada triwulan ketiga ini sampai dengan akhir September, yaitu tumbuh 15,5 persen.
Ia menyebut, percepatan realisasi belanja negara yang meningkat pesat pada kuartal III tahun ini telah membantu peningkatan pertumbuhan konsumsi pemerintah sebesar 9,8 persen secara tahunan. “Apabila dibandingkan kuartal II yang mengalami negatif minus 6,9 persen melonjak menjadi tumbuh positif 9,8 persen,” tutupnya. (aji/ndu/k15)
Editor : izak-Indra Zakaria