BANJARMASIN - Banyaknya perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan sulitnya mencari pekerjaan di tengah pandemi Covid-19, membuat pengangguran di Banua semakin banyak.
Badan Pusat Statistik (BPS) Kalsel mencatat, jumlah pengangguran di Banua bertambah 14,38 ribu orang dalam satu tahun terakhir. Yakni, dari 89.27 ribu pada Agustus 2019 menjadi 103.65 ribu di Agustus 2020.
Kepala BPS Kalsel, Moh Edy Mahmud mengatakan, pengangguran yang mereka catat merupakan masyarakat yang masuk dalam angkatan kerja berusia di atas 15 tahun.
"Penduduk angkatan kerja di Kalsel saat ini ada 2,19 juta. Terdiri dari 2,08 juta orang yang bekerja dan 103,6 ribu orang yang menganggur," katanya dalam Kanal Youtube BPS Kalsel, kemarin (5/11).
Dia mengungkapkan, angka pengangguran bertambah lantaran sejumlah sektor usaha mengalami penurunan dalam menyerap tenaga kerja. Sementara jumlah angkatan kerja bertambah. "Dibanding Agustus 2019, penduduk angkatan kerja naik 51,87 ribu," ungkapnya.
Terkait turunnya penyerapan tenaga kerja, Edy menyebut, lapangan kerja yang mengalami penurunan tertinggi pada Agustus 2020 ialah jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan. "Lapangan usaha ini turun 1,00 poin dalam menyerap tenaga kerja, bila dibandingkan dengan kondisi 2019," sebutnya.
Ditambahkannya, penurunan penyerapan tenaga kerja juga terjadi di sektor lembaga keuangan, real estate, usaha pesewaan dan jasa (-0,46 poin); sektor pertambangan (-0,42 poin); sektor perdagangan, rumah makan dan akomodasi (-0,37 poin); sektor industri (-0,32 poin); sektor konstruksi (-0,16 poin); sektor listrik, gas dan air (-0,05 poin).
Sementara itu, untuk sektor pertanian, transportasi, pergudangan dan telekomunikasi, menjadi lapangan pekerjaan yang tidak mengalami penurunan penyerapan tenaga kerja.
"Sektor pertanian merupakan sumber utama mata pencaharian penduduk Kalsel, pada Agustus 2020 mampu meningkatkan kontribusi penyerapan tenaga kerja sebesar 2,68 poin dibandingkan tahun lalu," kata Edy.
Pandemi Covid-19 memang membuat babak belur dunia kerja. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalsel mencatat, per Agustus 2020 ada 700 karyawan di Banua terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan 3.186 orang lainnya dirumahkan.
Kepala Disnakertrans Kalsel, Siswansyah menyatakan, angka ratusan tenaga kerja di-PHK dan ribuan orang dirumahkan tersebut diketahui berdasarkan laporan dari puluhan perusahaan yang beroperasi di Banua.
Menurutnya, jumlah karyawan yang di-PHK dan dirumahkan kemungkinan masih akan terus bertambah. Karena, pandemi Covid-19 belum juga teratasi. "Mungkin ada juga perusahaan yang belum melapor ke kami. Jadi kemungkinan ada tambahan lagi," ungkapnya.
Siswansyah menyebut, perusahaan yang melakukan PHK dan merumahkan karyawannya paling banyak di sektor buruh pelabuhan, jasa perhotelan, restoran, hiburan, travel dan pariwisata. "Karena, sektor-sektor ini yang paling terdampak dengan wabah Covid-19," sebutnya.
Selain tenaga kerja, dia menuturkan, berdasarkan data yang mereka terima ada 3.479 buruh harian lepas yang juga terdampak pandemi. "Selama ada Covid-19 pekerjaan mereka tidak menentu, karena sepi. Misal, para buruh bongkar muat di pelabuhan, dermaga perikanan dan di pasar-pasar tradisional," tuturnya.
Melihat fenomena ini, dia menyampaikan, Pemprov Kalsel telah memberikan bantuan kepada orang-orang yang kena dampak pagebluk Covid-19. "Ada sejumlah program bantuan yang sudah dijalankan. Salah satunya pembagian BLT (bantuan langsung tunai," ucapnya.
Dia berharap, wabah virus corona segera berlalu. Sehingga, dunia usaha bisa kembali menggeliat. "Sebenarnya, setelah menuju new normal ini ekonomi mulai menggeliat. Sebab, hotel, rumah makan, mal dan hiburan sudah mulai memanggil karyawannya kembali. Tapi,belum banyak," ujarnya.
Secara terpisah, Pengamat Ekonomi dari Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Syahrituah Siregar menyampaikan, banyaknya angka PHK harus segera diantisipasi pemerintah. Pasalnya, kalau tidak bakal terjadi bahaya sosial ekonomi.
"Di mana akan banyak orang kelaparan dan angka kriminalitas meningkat, karena banyak PHK tapi tidak ada sumber pekerjaan baru. Mudah-mudahan itu tidak sampai terjadi," katanya.
Menurutnya, agar hal itu tidak terjadi pemerintah bersama pihak terkait harus punya solusi. Salah satunya ialah menyediakan sumber penerimaan dan pekerjaan baru untuk para karyawan yang kena PHK.
"Perlu ada jaring pengaman sosial, proyek padat karya infrastruktur pedesaan dan jalur inovasi bisnis di masa physical distancing untuk menjadi sumber penerimaan dan pekerjaan baru," ujarnya.
Di samping itu, dia menjelaskan, semua pemegang kebijakan. Baik pebisnis maupun pemerintah juga harus mulai berhitung ketahanan finansialnya, untuk melihat bisa bertahan berapa lama. (ris/ran/ema)
Editor : miminradar-Radar Banjarmasin