Desak Lahirnya Kesepakatan Pajak Digital

izak-Indra Zakaria • Dipublikasikan Rabu, 17 Maret 2021 | 10:36 WIB
Photo
Photo

JAKARTA– Transaksi digital bakal menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Karena itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mendesak negara-negara G20 segera menyepakati konsensus pajak digital.

Ani –sapaan Sri Mulyani– menyatakan, topik pajak digital adalah prioritas dalam agenda pembahasan G20. ”Namun, di tingkat dunia belum ada kesepakatan tentang bagaimana kita akan menjalin keadilan dan rezim pajak yang transparan,” ujarnya dalam International Conference on Digital Transformation in Customs (16/3).

Dia menjelaskan, tidak ada negara yang bisa menghindari transformasi digital dan aktivitas ekonomi di dalamnya. Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu berharap regulasi pajak digital disepakati tahun ini. Dengan begitu, kebijakan bisa diimplementasikan mulai 2022.

”Kami terus berdiskusi di bawah G-20 dan dukungan OECD dengan harapan melanjutkan persetujuan tahun ini. Atau, tahun depan saat Indonesia menjadi host (tuan rumah) G20,” tutur Ani.

Kemarin dia menekankan sejumlah alasan penting perlunya regulasi pajak digital. Yang pertama dan terutama adalah setiap transaksi bisa terdokumentasi dengan baik. Pemerintah juga mewajibkan para pelaku usaha membayar bea impor sekaligus melaporkan transaksi yang dilakukan. Termasuk untuk belanja-belanja digital. Langkah itu tentu akan membawa pengaruh pada statistik perdagangan. Selain itu, setiap transaksi digital yang berpotensi disalahgunakan penting untuk diawasi. Ani mencontohkan teknologi 3D printing yang bisa digunakan untuk memproduksi senjata api.

Ani juga menegaskan pentingnya level playing field yang sama bagi para pelaku usaha. Setiap jenis film, video games, lagu, dan produk digital harus mendapat beban pajak yang sama dengan yang dijual secara konvensional. Urgensi lainnya, menghindari potential loss dari pendapatan pemerintah.

Sebelumnya, pengamat pajak Bawono Kristiaji menjelaskan bahwa rancangan konsensus global adalah cetak biru OECD dan BEPS Inclusive Framework. Gunanya adalah menjamin pembayaran PPh yang adil, khususnya oleh perusahaan digital.

Bawono mengungkapkan, banyak perusahaan digital yang memperoleh penghasilan dari negara seperti Indonesia, tetapi tidak memiliki kantor di negara tersebut. ”Sehingga terdapat potensi penerimaan yang belum bisa dipajaki,” kata pria yang juga partner of tax research & training services di Danny Darussalam Tax Center (DDTC) tersebut.

Pada era pandemi seperti saat ini, justru pemungutan pajak adalah upaya yang sangat relevan. Terlebih jika melihat fenomena fiskal di tengah pandemi.

Bawono menuturkan, pemerintah di banyak negara harus mencari sumber-sumber penerimaan baru untuk mengompensasi belanja negara yang meningkat akibat pandemi. Salah satu yang potensial adalah pajak digital. ”Hal ini juga diperkuat dengan meningkatnya aktivitas ekonomi secara digital,” tandasnya. (dee/c14/hep)

Editor : izak-Indra Zakaria