Kaji Perluasan Relaksasi PPnBM Otomotif

izak-Indra Zakaria • Dipublikasikan Rabu, 17 Maret 2021 | 11:18 WIB
ilustrasi
ilustrasi

JAKARTA- Pemerintah tengah mengkaji kemungkinan perluasan dan pendalaman program relaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Ditanggung Pemerintah untuk kendaraan bermotor. Relaksasi PPnBM yang sudah diberlakukan, yakni untuk kendaraan berkapasitas mesin di bawah 1500 cc dan memiliki kandungan lokal 70 persen, mendapat respon yang positif dari konsumen.

”Formulasi perluasan dan pendalaman akan didasari oleh kenaikan tingkat kapasitas silinder kendaraan dikombinasikan dengan local purchase, atau hanya didasari local purchase, dan kemungkinan perubahan time frame-nya,” ujar Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, (16/3).

Menperin menjelaskan, hal ini diperlukan karena ada jenis kendaraan yang kapasitas silindernya di atas 1500 cc dan memiliki local purchase tinggi atau di atas 50-60 persen yang belum menikmati kebijakan relaksasi ini. “Kami akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan,” urainya.

Sebelumnya, Presiden menyampaikan keinginan agar kendaraan bermotor (KBM) roda empat dengan kapasitas 2.500 cc juga bisa mendapatkan insentif pajak dalam masa pandemi ini, asalkan memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 70 persen. ”Selain itu, Pemerintah menyambut baik animo masyarakat dalam menikmati fasilitas relaksasi ini, terbukti dengan kenaikan tingkat purchase order sebesar 140,8 persen per 12 Maret 2021 setelah ada relaksasi PPnBM kendaraan bermotor,” bebernya.

Pemerintah meminta agar produsen meningkatkan utilisasi, agar bisa cepat melayani permintaan konsumen yang jauh meningkat ini. Kebijakan relaksasi PPnBM yang mulai berjalan sejak 1 Maret 2021 diberikan untuk segmen KBM roda empat segmen sedan dan 4x2 dengan kapasitas mesin di bawah 1500 cc, diproduksi di dalam negeri, serta harus memenuhi persyaratan pembelian lokal (local purchase) yang meliputi pemenuhan jumlah penggunaan komponen yang berasal dari hasil produksi dalam negeri yang dimanfaatkan dalam kegiatan produksi kendaraan bermotor paling sedikit 70 persen.

Kebijakan ini akan berlaku hingga akhir tahun. Pemberian keringanan dilakukan secara bertahap, yakni diskon pajak 100 persen pada Maret-Mei, 50 persen di bulan Juni-Agustus, dan diskon pajak 25 persen pada Oktober-Desember 2021.

Kebijakan penurunan tarif PPnBM untuk kendaraan bermotor dinilai membuahkan hasil dengan meningkatnya pesanan yang dialami oleh sejumlah prinsipal di dalam negeri. Diharapkan dampak positif ini akan mengakselerasi upaya pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19.

Marketing Director PT Toyota Astra Motor Anton Jimmy mengatakan bahwa penjualan mobil Toyota yang mendapatkan insentif PPnBM mengalami peningkatan signifikan. Ini terlihat dari total surat pembelian kendaraan (SPK) yang dikeluarkan. ”Dari data 1-8 Maret 2021, untuk Avanza, Sienta, Rush, dan Yaris, SPK-nya naik sekitar 94 sampai 155 persen kalau dibandingkan dengan SPK bulan Februari di tanggal yang sama,” ungkapnya.

Sementara untuk Vios, yang mendapatkan diskon terbesar hingga Rp 65 juta imbas dari insentif ini, penjualannya naik lebih besar lagi karena sebelumnya permintaannya memang tidak banyak. Anton mengatakan bahwa pihaknya sudah meminta pabrik untuk meningkatkan produksinya. “Sekarang kami sedang memonitor kondisi stok, karena tidak mudah juga pabrik menambah produksi dalam waktu singkat,” ujarnya.

Peningkatan SPK juga terjadi pada penjualan mobil Honda. Business Innovation and Sales & Marketing PT Honda Prospect Motor Yusak Billy mengungkapkan kenaikan penjualan sekitar 40-50 persen dibandingkan dengan periode yang sama bulan sebelumnya. “Khususnya untuk model yang mendapatkan insentif pajak, peningkatan naik lebih dari 60 persen dibanding seminggu pertama bulan Februari lalu, growth tertinggi ada di HRV 1,5 liter,” tuturnya.

Billy mengatakan animo masyarakat sangat baik dalam memanfaatkan relaksasi pajak dari pemerintah. ”Kami akan terus mengamati perkembangan permintaan mobil ke depannya untuk memenuhi supply dengan demand yang ada,” imbuhnya.

Sementara itu, Daihatsu mencatatkan kenaikan SPK terjadi dalam seminggu saat berlakunya insentif pajak pembelian mobil baru tersebut. Tidak hanya pada model-model yang mendapatkan insentif ini, tetapi juga model yang tidak mendapatkan insentif.

Untuk model yang mendapatkan insentif seperti Xenia, Terios, Luxio, dan Gran Max MB, SPK-nya melonjak sekitar 40 persen. Sedangkan model-model lainnya seperti Ayla, Sigra, Sirion, Gran Max PU, Gran Max Blindvan penjualannya naik sekitar 20 persen. ”Untuk stok model yang mendapat insentif PPnBM khususnya di bulan-bulan periode relaksasi tersebut tentunya akan kami atur seoptimal mungkin agar seimbang antara demand dan supply yang ada,” ujar Marketing and Customer Relation Division Head PT Astra International Daihatsu Sales Operation Hendrayadi.

Berikutnya, PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales (MMKSI) mengungkapkan adanya peningkatan jumlah pesanan, setelah insentif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) diterapkan mulai Senin (1/3). Tercatat ada dua produk Mitsubishi yang mendapatkan Insentif PPnBM, yaitu Xpander dan Xpander Cross. ”Jumlah SPK minggu pertama Maret 2021 terjadi peningkatan yang cukup signifikan untuk Xpander, jika dibandingkan periode yang sama di Februari 2021,” tegas Director of Sales & Marketing Division MMKSI Irwan Kuncoro.

Tak ketinggalan, PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) mengklaim selama empat hari berlakunya relaksasi PPnBM, permintaan mobil Suzuki naik 100 persen dibanding periode yang sama bulan Februari 2021. "Sejauh ini dari data yang kami pantau, permintaan mobil Suzuki naik 100 persen," ujar 4W Marketing Director PT SIS Donny Ismi Saputra.

Donny mengatakan bahwa Suzuki memiliki dua model yang mendapatkan relaksasi PPnBM nol persen. Kedua model itu adalah Suzuki Ertiga dan Suzuki XL7. "Kami memperkirakan kenaikan penjualan untuk kedua model itu sekitar 20 persen. Tetapi bisa saja terus berkembang," bebernya.

Sementara itu, masih terkait sektor otomotif, Kementerian Keuangan diketahui tengah mengusulkan perubahan terhadap tarif PPnBM untuk mobil listrik yang tertuang dalam PP No 73 tahun 2019. Usulan revisi tersebut diberikan dengan pertimbangan agar ada perbedaan selisih insentif yang lebih besar antara mobil listrik dan mobil hybrid yang sebagian masih menggunakan bahan bakar.

Di dalam PP 73 tahun 2019, tarif PPnBM untuk mobil listrik ditetapkan sebesar 0 persen. Hal tersebut tidak diubah. Namun, perubahan terjadi pada tarif PPnBM untuk Plug-In Hybrid Electric Vehicle (PHEV) yang sebelumnya ditetapkan sebesar 0 persen, akan dinaikkan menjadi 5 persen.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu menuturkan, harga moblis di beberapa negara bisa lebih murah karena adanya insentif perpajakan yang diberikan. Dia mencontohkan dengan yang terjadi di Tiongkok. Di negara panda itu, harga moblis yang sebelumnya 3,5 kali dibanding harga mobil konvensional nyatanya bisa turun menjadi 1,9 kali dari mobil konvensional.

Febrio melanjutkan, kondisi itu tak hanya dialami Tiongkok saja. Jepang pun demikian. Di Jepang, harga moblis turun dari 2 kali menjadi 1,7 kali dari mobil konvensional. ”Dan di Inggris, lalu Jerman juga. Ini sekaligus meningkatkan market share mobil listrik walaupun masyarakat juga akan merespons atau melihat dengan daya beli,’’ jelasnya saat raker bersama Komisi XI DPR RI.

Anggota Komisi XI DPR Misbakhun mengingatkan agar Kemenkeu berhati-hati pada pemberian insentif PPnBM untuk kendaraan listrik. Pemerintah, lanjutnya, harus benar-benar berhitung secara menyeluruh pada seluruh dampak pemberian insentif, termasuk risikonya. ‘’Insentif terhadap suatu sektor akan menjadi disinsentif terhadap sektor yang lain,’’ jelas Politikus Partai Golkar itu.

Misbakhun memandang, insentif itu tak akan langsung bisa menarik bagi calon investor untuk menanamkan modalnya ke sektor kendaraan listrik di tanah air. Justru, dia mengkhawatirkan insentif PPnBM justru menjadi bentuk ketidakadilan. ”Fairness-nya harus bisa dirasakan masyarakat,’’ jelas dia. (agf/dee)

 

Data Penjualan Kendaraan Roda Empat Indonesia (5 Tertinggi)

 

Brand Penjualan (Unit)

Januari Februari

Toyota 16.033 15.144

Daihatsu 9.412 8.993

Honda 7.231 6.812

Mitsubishi 6.765 4.887

Suzuki 6.400 4.600

 

Sumber Grafis: Gaikindo

 

Proyeksi Penerapan PPnBM di Sektor Otomotif

 

• Menggenjot produksi otomotif hingga 81.752 unit secara bertahap

• Menyumbang pemasukan negara hingga Rp 1,4 Triliun

 

Sumber Grafis: Kemenperin

Editor : izak-Indra Zakaria
otomotif